Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

About Us

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km2 dan laut sekitar 5,8 juta km2 (75,7%), yang terdiri 2.012.392 km2 Perairan Pedalaman, 0,3 juta km2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Untuk itu pada tahun 2014-2019 Pemerintahan Bpk Joko Widodo dengan Bpk Jusuf Kalla mengusung tema Indonesia sebagai Poros Maritim untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan Kemaritiman Indonesia yang sangat luas. Tema dari Indonesia sebagai Poros Maritim tersebut berlandaskan pada tiga (3) pilar yakni Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan. Selama lima (5) tahun dari tahun 2014 hingga 2019, kami meyakini Pemerintah telah melakukan segala upaya untuk dengan secepatnya melaksanakan amanah dan program Indonesia sebagai Poros Maritim, namun masih banyak terkendala hingga kami yakini hanya tercapai pada fokus dua (2) pilar saja yakni Kedaulatan dan Keberlanjutan. Aspek terakhir dari tiga (3) pilar Poros Maritim, yakni adalah Kesejahteraan, belum dapat direalisasikan secara maksimal. Dengan arah baru pada visi pembangunan Poros Maritim yang menekankan pada  “Arus Baru Ekonomi Indonesia” yang diusung oleh Prof. Dr. KH Ma’ruf Amin (KMA) memberikan harapan dan mengembalikan semangat untuk membangun maritim dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan untuk pemaksimalan Kesejahteraan Masyarakat.

Selanjutnya untuk mencapai arah pada pemaksimalan Kesejahteraan Masyarakat dengan pemanfaatan potensi sumberdaya alam kelautan, maka ada empat (4) pondasi “Arus Baru Ekonomi Indonesia” yang perlu dilakukan, yakni: (1) Mewujudkan masyarakat dan Industri yang maju, berkelanjutan, berkeadilan, berlandaskan ekonomi kerakyatan, demokratis dalam negara Indonesia sebagai negara hukum; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan menguatkan kualitas manusia Indonesia yang produktif agar dapat dengan kokoh menopang kekuatan ekonomi Indonesia; (3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara Industri Maritim yang maju, kuat, dan berbasiskan kemitraan dengan pola “Menguatkan yang lemah tanpa Melemahkan yang kuat”; dan (4) Mewujudkan masyarakat dan industri yang optimis dan berkarakter budaya Indonesia.

Keempat misi tersebut sudah sangat tepat karena berhubungan dengan maritim dan posisi Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang masih belum dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk Kesejahteraan seluruh Masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, dalam Kabinet Kerja, Presiden Joko Widodo telah membentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya sebagai motor pembangunan maritim Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara Industri Maritim. Sebagaimana nenek moyang bangsa ini dikenal sebagai bangsa pelaut dan bangsa bahari yang pernah jaya di laut di masa lalu.

Potensi maritim dan kelautan Indonesia yang begitu besar seharusnya dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya potensi itu belum dimanfaatkan dengan optimal. Selain masalah ekonomi dan lingkungan, masalah yang lain muncul di sektor maritim dan kelautan adalah masalah perizinan, hukum, birokrasi, keamanan dan politik serta infrasturktur yang kurang memadai sehingga menghambat untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat maritim.

Disadari bahwa untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi tersebut bukan persoalan yang mudah dan sederhana. Untuk itu, perubahan harus dilakukan, dan saat inilah momentum yang tepat untuk memulai perubahan, seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan gerakan “Arus Baru Ekonomi Indonesia” untuk semua lini termasuk dalam pembangunan sektor maritim dan kelautan. Oleh karena itu, kajian akademis terhadap sektor maritim dan kelautan merupakan salah satu langkah yang tepat untuk ditempuh dalam upaya membangun sektor maritim dan kelautan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mengikuti dalam Gerakan “Arus Baru Ekonomi Indonesia” yang akan difokuskan pada optimalisasi pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia demi terwujudnya Kesejahteraan diseluruh lapisan masyarakat dan industri maritim, maka dipandang perlu suatu Komunitas yang mengawal pembangunan Ekonomi Maritim di seluruh Indonesia yang berkeadilan dan mampu berkontribusi secara nasional. Oleh karenanya, maka dibentuk Komunitas Maritim Indonesia (KOMMARI) sebagai nahkoda untuk pembangunan Ekonomi Maritim Indonesia sebagai turunan dari “Arus Baru Ekonomi Indonesia”. Melihat dari keberhasilan Pemerintah Indonesia dari tahun 2014 hingga 2019 yang mampu memperkokoh pilar Kedaulatan dan Keberlanjutan tapi belum optimal pada pilar Kesejahteraan, maka KOMMARI, selaku komunitas yang berbasis pada masyarakat maritim, tergerak untuk bersatu bahu memperkokoh pilar Kesejahteraan untuk masyarakat dan industri maritim Indonesia.

Pada Era “Arus Baru Ekonomi Indonesia” tidak boleh terjadi lagi kurangnya optimal untuk mendorong keberhasilan pada pilar Kesejahteraan. Hal ini disebabkan salah satunya segala sesuatu kebijakan tanpa dilandasi kajian akademi dan kurang menempatkan masyarakat dan industri sebagai subyek, sehingga terkesan semua kebijakan hak mutlak pemerintah. Akibatnya masyarakat dan industri kehilangan hakekat kedaulatanya selaku stakeholder. Untuk itu KOMMARI dilahirkan sebagai perwujudan komitmen Komunitas Maritim Indonesia dari seluruh lapisan masyarakat dan industri untuk membangun Ekonomi Maritim Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan industri yang bersinergi dengan akademisi dan pemerintah.

KOMMARI disusun dengan sebuah kesepakatan berlandaskan kekuatan “Arus Baru Ekonomi Indonesia”, untuk secara aktif terlibat dalam berbagai persoalan yang menghimpit pada sektor Kemaritiman. Secara filosofis, KOMMARI menyadari perannya untuk berpihak kepada kepentingan masyarakat dan industri, serta sebagai mitra pemerintah untuk memuluskan dalam memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya Kemaritiman demi Kesejahteraan Indonesia.