Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Usulan Moratorium Pengiriman ABK WNI ke Luar Negeri Kian Mengemuka

Ilustrasi Foto: Perbudakan di sektor perikanan.

Jakarta (Samudranesia) – Setelah kasus demi kasus meinggalnya ABK WNI di kapal ikan China terjadi, sejumlah pihak mengusulkan untuk mengatasi benang kusut pengiriman ABK ini dengan moratorium.

Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Prof Rokhmin Dahuri turut bersuara untuk perlunya diberlakukan moratorium pengiriman ABK WNI ke luar negeri khususnya kapal ikan China.

“Kasus ini sudah terjadi lama. Jadi akar masalahnya belum bisa terselesaikan. Mata rantainya ada di masalah pengiriman ABK migran kita, jadi sebaiknya kita moratorium saja dulu,” ungkap Rokhmin dalam diskusi via Zoom dengan tema “Benarkah Ada Perbudakan dan Human Trafficking di Atas Kapal Perikanan?” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), Selasa (19/5).

Rokhmin menambahkan banyak manning agency di Indonesia yang belum sepenuhnya mematuhi peraturan yang berlaku. Sehingga praktik perbudakan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau human trafficking masih kerap terjadi.

“Jadi banyak manning agency kita yang ilegal, belum punya software dan hardware bagaimana mengirim pekerja migran kita ke luar negeri,” jelasnya.

Sebelumnya Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia M. Abdi Suhufan juga menyarankan masalah ABK Indonesia di kapal China ini perlu moratorium.

“Kementerian Luar Negeri harus segera berkoordinasi dan meminta keterangan pemerintah Cina atas kasus yang dialami ABK Herdianto yang sakit dan meninggal di kapal Luqing Yuan Yu 623 dan dilarung di laut Somalia. Selama proses evaluasi tersebut berlangsung, pemerintah perlu melakukan Moratorium pengiriman ABK Indonesia untuk bekerja di kapal China,” tegas Abdi. 

Menurutnya, kejadian ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan tata kelola awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri. Khsusunya tata kelola ABK migran, pemerintah perlu secepatnya mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Ikan dan Pelaut Niaga.

Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu, juga mengutarakan bahwa kondisi ini menjadi pelajaran berharga khususnya para ABK perikanan. Dengan adanya kejadian ini, sambung Ilyas, para ABK semakin berani berbicara di publik untuk menceritakan apa yang terjadi.

Ia menginginkan pemerintah memberlakukan moratorium saat ini hingga kasus ini benar-benar tuntas. Kejadian inu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang menimpa anak bangsa ini.

“Kita memoratorium pengiriman ABK sampai perusahaan China ini merubah sistemnya atau sampai benar-benar ada perbaikan sistem. Ini kejadian force majeur, ini luar biasa atas nama kemanusiaan,” tegas Ilyas. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/usulan-moratorium-pengiriman-abk-wni-ke-luar-negeri-kian-mengemuka/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published