Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Tolok Ukur Keberhasilan Menteri Kelautan dan Perikanan itu Ketika Nelayan “Happy”

Ilustrasi FOTO: Umar Wirahadi/JAWAPOS

Jakarta (Samudranesia) – Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menyinggung kebijakan lobster di era Menteri Susi Pudjiastuti. Menurut dia, kebijakan dengan melarang nelayan menangkap benih lobster merupakan kebijakan yang sangat fatal sekali.

“Melarang nelayan menangkap sumber daya kelautan, apa lagi yang bernama benur lobster itu satu kekeliruan yang fatal sekali,” kata Fahri dalam diskusi di Presroom DPR denan tema “Polemik Lobster: Untungkan Rakyat atau Pengusaha?” di komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (16/7).

Politisi kawakan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menilai tolok ukur keberhasilan dari seorang Menteri Kelautan dan Perikanan ialah ketika nelayannya senang. Tetapi sebaliknya, kalau terus-terusan didemo oleh nelayan, maka sudah seharusnya menteri tersebut dievaluasi.

“Kalau  Menteri Pertanian, petaninya happy dia sukses,  kalau Menteri Perdagangan, pedagangnya happy dia sukses, kalau Menteri Perindustrian dan industrinya happy dia sukses,  kalau Menteri Kelautan dan Perikanan, nelayannya happy tentu dia sukses. Tapi kalau ada menteri di sektor itu kemudian didemo oleh steakholder terbesarnya, ya seharusnya ada evaluasi,” imbuhnya.

Ia pun heran ketika Susi berkicau di media sosial banyak masyarakat yang mendukungnya. Padahal, pesan yang disampaikan oleh Susi tidak berdasarkan hasil riset dan kajian ilmiah.

“Tetapi itulah bangsa kita, bangsa yang tidur dengan feodalisme, lalu pejabat itu sering sulit disalahkan. Jadi fiksi-fiksi yang dibangun oleh pemerintah (terdahulu) itu yang harus dilawan, policy di bidang kelautan itu harus scientific,” tegas Fahri.

Pentolan Partai Gelora itu menilai tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun melarang nelayan melaut untuk mengeksplorasi potensi kelautan kita selama itu tidak melakukan pengrusakan lingkungan. 

“Telur lobster 2 juta dalam satu siklus, kok bisa punah? Ini teori yang enggak ada di dunia tidak diterima, tiba-tiba keluar dari pikiran kita, lalu kita membuat  nelayan kita sengsara,” selorohnya.

Soal budidaya juga menjadi sorotannya. Ia mengapresiasi kebijakan Menteri Edhy yang sebenarnya fokusnya ada pada budidaya. Sementara di kebijakan sebelumnya, budidaya pun dilarang oleh pemerintah, akhirnya kemiskinan terjadi untuk para pembudidaya lobster.

“Pokoknya yang namanya lobster itu hanya boleh ditangkap kalau sudah besar, kalau benur itu nggak boleh ditangkap, termasuk untuk dibudidayakan. Padalah seluruh riset mengatakan bahwa justru lobster itu harus dibudidaya, di pemerintahan yang lalu budidaya pun dilarang,” bebernya

Oleh  karena itu diperlukan kerja sama yang baik antara swasta, pemerintah dengan para nelayan. Sehingga terjadi keseimbangan dalam seluruh aspek pada pengelolaan lobster kita.

“Jadi itulah yang terjadi, jadi skemanya dibuat, pertanggungjawaban dibuat, pembeli nanti kemudian bekerja sama dengan pembudidaya,  lalu mereka mulailah membudidayakan dan dengan itu kemudian berikutnya orang Indonesia harus mulai dibiasakan makan lobster, supaya ada pasar juga di dalam negeri, saya kira itu skema yang baik,” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/tolok-ukur-keberhasilan-menteri-kelautan-dan-perikanan-itu-ketika-nelayan-happy/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published