Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Tingkatkan Kualitas Perikanan, Anggota Komisi IV DPR dan Puslatluh KP Adakan Penyuluhan di Sumbar

Pertemuan dengan stakeholder perikanan di Sumbar.

Padang (Samudranesia) – Dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan unggul dan mendorong tumbuhnya industri perikanan budidaya, Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mengunjungi Kota Padang dan Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (25/1).

Didampingi Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) Lilly Aprilya Pregiwati mewakili Ka Badan Riset dan SDM (BRSDM) KP, dirinya meninjau kegiatan Pelatihan Pembenihan Ikan Lele bagi Pembudidaya Ikan dan Pelatihan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Nelayan di Kota Padang.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan yang berlangsung pada 23-25 Januari 2020 ini dihadiri oleh sekitar 30 pembudidaya ikan, 30 nelayan, serta penyuluh perikanan yang datang dari berbagai daerah di Sumbar. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan bantuan 400.000 ekor benih lele dan 2.000 kg pakan senilai Rp153,2 juta dari Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Jambi.

Kepala BPPP Medan, Matius Tiku menuturkan, pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka menyosialisasikan keselamatan pelayaran di laut dan membekali pembudidaya dengan kemampuan pengelolaan ikan yang baik.

Menurut Tiku, nelayan/ABK dan nakhoda akan diwajibkan memiliki sertifikat basic safety training – for fisheries (BST-F) menyusul ratifikasi standar pelatihan dan pengembangan kapal perikanan atau The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCWF) 1995 melalui Kepres Nomor 18 Tahun 2019. Hal ini untuk menjamin keselamatan mereka saat bekerja di laut.

Tiku menjelaskan, nelayan/ABK dan nakhoda akan diberikan pelatihan dasar keselamatan untuk  memperoleh buku pelaut. Selanjutnya, mengikuti pelatihan untuk penyetaraan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil. Nelayan dan ABK juga harus melalui ujian sertifikasi kepelautan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (Ankapin III) dan Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III (Atkapin III).

“Kalau Bapak sudah punya sertifikat Ankapin Atkapin III, bapak-bapak bisa nangkap ikan dari Sabang sampai Merauke tanpa ada masalah,” tuturnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis KP) Sumbar Yosmeri berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan SDM Sumbar dalam mengembangkan budidaya perikanan dan mengurangi risiko kecelakaan nelayan saat melaut. Dia yakin, dengan dukungan pemerintah pusat dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat, pembangunan kelautan dan perikanan Sumbar ke depan akan lebih sukses.

“Komunikasi dalam pelaksanaan pembinaan di lapangan antara pemerintah daerah, penyuluh, dan masyarakat harus kita perkuat. Bantuan yang diberikan adalah amanah, jangan disia-siakan,” tuturnya.

Sementara Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga memiliki Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Stakeholder baik nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan, dan sebagainya dapat meminta pendampingan P2MKP dalam penyiapan proposal permohonan bantuan permodalan kepada LPMUKP.

Tak hanya itu, dia pun meminta agar P2MKP memberikan perbekalan pengelolaan pakan madiri bagi masyarakat sehingga usaha budidaya di masyarakat dapat berkembang.

“Jika sekelompok masyarakat sudah dapat membuat pakan mandiri, diharapkan dapat ditularkan kepada masyarakat lainnya,” ucap Lilly.

Terkait keselamatan melaut, selain BST-F, Lilly juga mengingatkan agar nelayan mengikuti program asuransi nelayan yang menawarkan jaminan bagi risiko kematian, cacat, dan biaya pengobatan akibat kecelakaan melaut. Dia juga mendorong masyarakat pembudidaya mengasuransikan usaha budidayanya sebagai jaminan atas risiko gagal panen dan sebagainya.

Adapun Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan dan penyerahan bantuan ini. Dia berharap, kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dia meminta semua peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh.

Hermanto menyebut, saat ini pemasok ikan konsumsi terbesar di Sumbar masih berasal dari sektor budidaya. Oleh karena itu, masyarakat pembudidaya harus dibekali pengetahuan untuk dapat melakukan diversifikasi usaha, misalnya melakukan olahan lele tak hanya untuk pecel lele tapi juga lele asap, abon, bahkan lele rendang.

Dia pun berharap, hasil budidaya masyarakat tak hanya untuk menyuplai kebutuhan konsumsi lokal, melainkan utamanya merambah pasar internasional untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Usai menghadiri kegiatan pelatihan, rombongan bertolak menuju Politeknik KP/SUPM Negeri Pariaman. Rombongan disambut langsung oleh Direktur Politeknik KP Pariaman Harisjon beserta para pimpinan kampus dan dosen.

Harisjon mengungkapkan, 50 persen taruna/i Politeknik KP/SUPM Pariaman merupakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah perikanan, dan sebagainya. Mereka juga tak hanya dari Sumbar, tetapi juga provinsi lainnya di Sumatra, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Kalimantan.

Dalam sambutannya, Lilly mendorong para taruna/i untuk tumbuh menjadi generasi milenial yang menguasai Iptek dan memiliki kreativitas tinggi. Taruna/i juga didorong untuk menjadi wirausahawan muda sehingga tumbuh berbagai start up baru di bidang perikanan.

Rombongan juga meninjau berbagai sarana prasarana penunjang pendidikan yang dimiliki kampus seperti area tambak, tempat pendederan dan pembenihan, laboratorium pengolahan perikanan, hingga praktik kerja bengkel.

Terakhir, rombongan mengunjungi Balai Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir di kawasan PPS Bungus, Padang. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Loka BRSDKP Nia Naelul Hasanah Ridwan menyampaikan berbagai capaian riset yang sudah berhasil dilakukan Loka BRSDKP, potensi riset yang dapat digali, dan kendala-kendala yang ditemui.

Sementara Lilly mendorong diseminasi hasil riset lebih gencar dilakukan agar riset yang telah berhasil dikembangkan dapat diaplikasikan masyarakat lebih luas lagi.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 150 orang penyuluh dari jumlah penyuluh seluruhnya yg ada di Sumbar yang berjumlah 83 penyuluh PNS dan 87 Penyuluh Perikanan Bantu (PPB).

Penyuluh perikanan merupakan ujung tombak kegiatan KKP di daerah sehingga diharapkan dapat menjalankan peran secara total dan loyal demi kemajuan sektor perikanan Indonesia. Penyuluh juga diminta untuk memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga kab/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Lilly juga memperkenalkan teknologi yang dapat mempermudah kinerja penyuluh di lapangan seperti aplikasi e-penyuluh.

“KKP terpilih menjadi salah satu pusat percontohan role model ASN berkerja secara mobile dari rumah. Salah satu contoh penerapannya yaitu pada penyuluh perikanan melalui aplikasi e-Penyuluh. Untuk itu, para penyuluh perikanan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk kelancaran tugas di lapangan,” pesan Lilly.

Menurut Lilly, teknologi komunikasi lain yang perlu dioptimalkan adalah pemanfaatan videoconference yang rutin dilaksanakan Puslatluh KP bersama penyuluh dari seluruh wilayah Indonesia setiap minggunya. Ia berpendapat, meskipun beberapa daerah kesulitan akses jaringan komunikasi, videoconference ini cukup efektif memangkas jarak dan menjaga koordinasi dengan berbagai daerah.

Terakhir, dalam pertemuan bersama penyuluh tersebut, LPMUKP juga menjelaskan skema bantuan akses permodalan yang dapat dimanfaatkan masyarakat kelautan dan perikanan untuk mendorong ekonomi masyarakat. (Rei)

 

Article Link : http://samudranesia.id/tingkatkan-kualitas-perikanan-anggota-komisi-iv-dpr-dan-puslatluh-kp-adakan-penyuluhan-di-sumbar/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published