Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Terusan Kra Dibangun, Indonesia harus Persiapkan Diri Benahi Alur Pelayaran

Foto: Istimewa.

Jakarta (Samudranesia) – Wacana pembangunan Kanal Kra (Terusan Kra) menjadi topik hangat yang diperbincangkan oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia. Kanal kra merupakan proyek ambisius negara Thailand dan didukung oleh China dengan membelah daratan (seperti Suez dan Panama) yang akan menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik.

Bagi Indonesia, para analis dalam negeri masih membedah apakah adanya kanal baru di Asia Tenggara ini sebagai ancaman atau peluang? Yang pasti ketika kanal ini terbangun, volume kapal yang melewati Selat Malaka akan turun drastis.

Pemerhati transportasi laut dan logistik maritim Indonesia, Harry Boediarto menjelaskan banyak tinjauan analisis yang dipakai untuk menerka keuntungan atau ancaman bagi Indonesia.  

“Terusan Kra merupakan analogi dengan usaha bisnis alur pelayaran dalam kegiatan transportasi laut, apakah ada pengaruhnya terhadap Indonesia? pasti ada, tinggal kita bisa tidak memanfaatkan peluang dengan adanya Terusan Kra tersebut mengingat NKRI juga memiliki alur pelayaran internasional atau ALKI I, II dan III yang dapat dilalui kapal-kapal internasional berlayar dari dan ke Samdera Pasifik – Samudra Hindia, serta dari Benua Asia – Benua Australia,” kata Harry kepada Samudranesia, Senin (18/5).

Sambung dia, apabila kenyamanan, keselamatan, keamanan dan ketersediaan fasilitas pendukung pelayaran di sekitar ALKI-ALKI tersebut seperti pelabuhan dan semacam rest area yang bisa menyediakan fasilitas perbaikan kapal, ship chandling, bunker (air bersih, BBM dan Gas), tempat pergantian crew dengan segala perlengkapannya, tempat penyediaan sparepart kapal, dan lain-lain maka Indonesia akan bisa menjadi daya tarik bagi pelayaran-pelayaran internasional yang melaluinya.

“Di dalam negeri pun upaya tersebut masih sangat sedikit sekali, kebanyakan hingar bingar bisnis transportasi laut masih berlokasi di Pelabuhan-pelabuhan saja, padahal ada potensi untuk melakukan bisnis di alur pelayaran. Ini analogi di transportasi darat ada bisnis di terminal dan ada juga bisnis di jalan raya yang sekarang dikenal sebagai jalan tol,” ungkapnya.

Menurut dia, Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan selat yang dimiliki oleh 3 negara pantai yaitu Malaysia, Indonesia dan Singapura. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua selat tersebut maka ketiga negara pantai selalu berkoordinasi termasuk di mana pengaturan tata cara berolah gerak dan berlalu lintas kapal melalui stasiun VTIS (Vessel Traffic Information System) yang ada di ketiga negara tersebut.

“Hanya stasiun VTIS yang ada di Indonesia yang belum optimal dalam melaksanakan hal tersebut dan di kedua selat itu dibagi dalam 9 koridor pelaporan,” bebernya.

9 koridor itu, 5 koridor berada di Malaysia dan 4 koridor ada di Singapura di mana semua kapal-kapal yang lewat harus lapor ke stasiun-stasiun itu untuk menjamin kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.

“Sehingga PR bangsa kita adalah bagaimana stasiun VTIS yang sudah dapat bantuan dari Jepang bisa ikut melakukan pengaturan secara aktif dan disepakati 3 negara pantai serta dilaporkan ke IMO untuk disiarkan kepada semua pelayaran,” jelas Harry.

Pelayaran di Indonesia

Masih kata dia, akibat belum ditetapkan dan dipetakannya serta diatur tata cara berlalu lintasnya maka di perairan NKRI ada potensi terjadi konflik pemanfaatan ruang perairan di mana terkadang kapal-kapal niaga terbelit dengan jaring nelayan yang bisa membahayakan keselamatan pelayaran.

Akibat dari praktik itu, maka kapal sering mengalami blockout/mesin mati tiba-tiba, propeler berhenti berputar ataupun jarring-jaring masuk ke mesin yang menyebabkan bocornya oli pada kapal. Begitu juga bagi keselamatan nelayan ketika mencari ikan di perairan apalagi ketika kapal lewat dgn kecepatan penuh bisa-bisa kapal-kapal nelayan yang kecil bisa terbalik dan sebagainya.

“Jadi PR (Pekerjaan Rumah) bagi bangsa ini masih banyak. Kita harus sering-sering berkoordinasi dan bersinergi sekaligus untuk mendapatkan peluang bagi terciptanya kesempatan kerja bagi kesejahteraan bangsa,” harapnya.

Harry menegaskan bahwa dinamika itu ialah hal baru tentang pengelenggaraan alur pelayaran (aturan berupa permen tentang alur pelayaran muncul tahun 2011). Yang kemudian diperbaiki tahun 2016. Sedangkan kalau di darat sudah ada pengelolaan terminal dan jalan tol (kerjasama dgn badan usaha).

“Secara umum, di dalam kegiatan transportasi ada 2 jenis pengelolaan yaitu kegiatan pengelolaan simpul dan jaringan. Kalau di transportasi laut sebagian besar baru pada upaya pengelolaan pelabuhan sebagai simpulnya sedangkan pengelolaan alur pelayaran/jaringan baru pada tahap upaya pembangunan berupa pengerukan dalam mengelola access channel saja,” bebernya lagi.

Seperti misalnya yang berada di Ambang Barito dan Tanjung Perak-Gresik artinya yang sudah dikerjasamakan dengan Badan Usaha. Padahal, sambung Harry dalam upaya pengelolaan itu terdiri dari 3 jenis pengelolaan alur pelayaran sesuai aturan yakni: (1) sea lane; (2) access channel; dan (3) fairway.

Harry menambahkan pada tahap pengelolaan alur juga ada 3 tahapan kerja yaitu: (1) tahap pembangunan yang di dalamnya ada kegiatan pengerukan;(2) tahap operasionalisasi alur pelayaran; dan (3) tahap maintenance.

“Jadi masih ada banyak sekali peluang untuk menciptakan kesempatan kerja di sub sektor transportasi laut karena NKRI juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan luas perairan yang juga sangat luas,” tegasnya.

Sementara itu, konsep pembangunan pelabuhan dan kawasan industri terpadu di Lombok Utara yang sudah masuk dalam Kepres tahun 2020 yang berdampingan dengan ALKI II, juga merupakan konsepsi yang sangat bagus.

“Itu untuk mulai menggeser kegiatan yang saat ini bertumpu di Indonesia Barat saja, terpadu dengan pengembangan dan pengelolaan alur pelayaran di kawasan ini. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/terusan-kra-dibangun-indonesia-harus-persiapkan-diri-benahi-alur-pelayaran/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published