Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Terdampak Covid-19, Nelayan Tambak Lorok Dirundung Berbagai Permasalahan

Potret masyarakat nelayan Tambak Lorok, Semarang. Foto: Net

Semarang (Samudranesia) – Dalam menyoroti beberapa permasalahan nelayan Kota Semarang akibat pandemi Covid-19, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Semarang menggelar diskusi via online dengan tema “Dampak Covid-19 Terhadap Nelayan Kota Semarang”, Rabu (29/4).

Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber di antaranya Ketua DPD KNTI Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho; Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Nur Kholis S.T M.T; Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah, Maulin Ni’am, dan Dekan FPIK Universitas Diponegoro (Undip), Prof Tri Winarni A. M.SC  ph.D.

Dalam paparannya, Ketua DPD KNTI Kota Semarang, Slamet Ari Nugroho, menjelasikan bebeapa indicator beberapa indikator di lapangan dari dampak virus tersebut terhadap masyarakat nelayan di Semarang.

“Dulu sebelum adanya Covid-19 penghasilan yang diperoleh oleh para nelayan bisa bertahan samapai dengan dua mingguan untuk mecukupi kebutuhan pangan, tetapi setelah setelah adanya Covid-19 tersebut penghasilan yang diperoleh oleh para nelayan sudah berkurang dan hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan sehari saja,” ungkap Slamet.

Sambung dia, mungkin karena pemasaran ikan yang jumalahnya berkurang akibat dari permintaan pembeli yang sedikit sehingga ini juga berdampak pada perekonomian masyarakat nelayan. Lain dari pada itu kebanyakan alat tangkap nelayan semarang atau Tambak Lorok khususnya masih menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemeritah atau alat tangkap kurang ramah lingkungan.

Ia juga mengupas mengenai sulitnya nelayan mendapat akses bersubsidi. Kendati pemerintah sudah memberikan akses surat rekomendasi untuk mendapatkan BBM bersubsidi namun kenyataannya masih banyak nelayan di Tambak Lorok yang masih kesulitan mendapatkannya.

“Baik dalam mendapatkan form-nya maupun BBM nya ketika sudah sampai di SPBU yang di tunjuk pemerintah,” jelas Slamet.

Ia menambahkan bahwa saat ini nelayan Tambak Lorok adalah generasi ke-3 dan ke-4 dari awal mula adanya perkampungan nelayan di Tambak Lorok. Di mana setiap tahunnya terus mengalami penurunan sehingga masalah generasi nelayan ini menjadi masalah serius yang harus dipecahkan oleh Pemkot Semarang.

“Patut kita syukuri sampai saat ini belum ditemukan kasus Covid-19 d lingkungan masyarakat nelayan, namun alangkah baiknya sebagai kewaspadaan seharusnya pemerintah memberikan proteksi yang lebih lagi kepada masyarakat nelayan agar virus ini tidak menambah beban masyarakat nelayan, misalnya seperti memberikan intensif bantuan sosial kepada nelayan tradisional. Bisa berupa sembako ataupun masker dan juga bisa serap hasil dari tangkapan nelayan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, Nur Kholis menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi nelayan seperti kreativitas program kerja nelayan.

“Yang mana dalam hal ini Dinas Kota Semarang sendiri telah melakukan dan sedang merancang suatu program yang menarik untuk terap menjaga stabilitas perekonomian masyarakat nelayan dan kami juga membutuhkan bantuan dari seluruh elemen untuk saling bersinergitas,” kata Nur Kholis.

Ia mengakui bahwa pembagian sembako yang belum merata memang dirasakan oleh nelayan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu diantaranya ialah menurunnya anggaran yang masih di dalam tahap penindak lanjutan kembali terkait ketidak merataan pembagian sembako.

Selanjutnya terkait kurang adanya pemahaman yang baik dari masyarakat nelayan terhadap pentingnya alat tangkap ramah lingkungan juga berdampak pada hasil tangkapan dan perekonomian mereka sendiri,

Sedangkan perwakilan dari Fitra Jawa Tengah, Maulin Ni’am, mengupas soal pemberdaayaan program kerja masyarakat nelayan yang memang masih sangat minim dan terbatas.

“Sangat disayangkan ketika kita tidak menindak lanjuti ataupun tidak membantu masyarakat dalam menentukan ataupun melakukan program kerja, karena dana untuk program kerja itu sendiri berkisar Rp52,3 miliar yang mana Kemendagri sendiri telah melakukan pemotongan belanja barang dan modal yang dikurangi 50 persen,” ucap Maulin.

“Di samping kepedulian pemerintah terhadap pentingnya program kerja yang dibuat oleh masyarakat, lanjut Maulin seharusnya pemerintah juga ikut andil dalam memastikan kebutuhan para nelayan.

“Dibutuhkan juga bantuan semabako untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga yang lebih terpenting yaitu subsidi seperti BBM yang mana sangat berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian masyarakat nelayan,” tegasnya.

Pembahas terakhir yakni Dekan FPIK Undip, Prof Tri Winarni lebih menyoroti mengenai pentingnya edukasi masyarakat nelayan terhadap program kerja. Selaku akademisi dalam mengedukasi masyarakat nelayan terhadap program kerja tentu bisa membantu melalui kontribusi mahasiswa di dalamnya untuk mengenalkan pada masyarakat sekitar.

“Bisa melalui agenda KKN Mahasiswa yang berperan serta untuk meningkatkan perekonomian para nelayan. Kami bantu dalam pemasaran bisa melalui catering food dan lainnya yang juga akan dipromosikan oleh mahasiswa,” ungkap Tri Winarni.

Kemudian, ia menyoroti anggaran kebutuhan masyarakat nelayan yang sangat penting untuk diperhatiakan mengingat Covid-19 ini sangat berdampak pada mereka. Seperti halnya jika di perkuliahan ia memberikan subsidi kuota setiap minggunya dan pembagian semabako bagi mahasiswa yang tidak pulang kampung.

Menjalin Kerjasama yang baik sangat ia harapkan. Hal itu sangat penting untuk saling bersinergi dalam perlindungan perekonomian para nelayan sehingga membangun jejaring kerjasama antar pemerintah, LSM dan juga akademisi untuk saling melengkapi dan membantu dari aspek yang dibutuhkan bagi masyarakat.

“Nantinya bisa membangun jejaring kerjasama sampai pada tahap internasional jika kita saling bersinergi satu satu sama lain di dalam promosi hasil tangkapan ikan oleh nelayan,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/terdampak-covid-19-nelayan-tambak-lorok-dirundung-berbagai-permasalahan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published