Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Tak Mampu Sejahterakan Pelaut, Menhub Budi Karya Diminta untuk Mundur

Foto: Seruan ganti Menhub terus mengalir dari pelaut/Net

Jakarta (Samudranesia) – Lima tahun lebih visi Poros Maritim Dunia berkumandang, namun kehidupan pelaut Indonesia tetap tak kunjung membaik. Pelaut Indonesia masih sering dianaktirikan sebagai kaum pekerja di Indonesia.

Melihat berbagai peristiwa yang terjadi menimpa pelaut Indonesia itu, timbul ketidakpuasan atas kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat ini. Sejumlah pelaut menyerukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti mantan Dirut Angkasa Pura II sebagai Menteri Perhubungan.

“Dengan keadaan fakta di lapangan selama ini apakah sukses program Poros Maritim Dunia? Ijazah dan sertifikat (pelaut) palsu di mana-mana, upah (pelaut) di bawah UMP karena tidka ada standar pengupahan pelaut. Termasuk perbudakan modern di atas kapal ikan juga marak terjadi,” ujar Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Sulawesi Utara, Anwar Abdul Dalewa kepada Samudranesia, Sabtu (4/7).

Selama menjabat sebagai Menhub menggantikan Ignasius Jonan pada 27 Juli 2016, tidak ada keberhasilan Budi Karya Sumadi dalam memberantas permasalahan-permasalahan pelaut yang telah disebutkan.

“Apa yang diperbuat Kemenhub sudah dua periode, tidak ada yang dirasakan pelaut. Dan malah mencetak pelaut yang berjibun serta aturan makin diperas. Pelaut harus punya sertifikat ini dan itu, yang pemula saja minimal punya lima sertifikat. gimana dengan yang perwira? Sangat banyak sertifikat yang harus dipenuhi sementara upah di bawah UMP saja masih tetap disahkan oleh Syahbandar,” tegas Anwar.

Masalah-masalah itu seakan lalai dibenahi oleh Menhub Budi karya. Sudah seharusnya, harap Anwar, presiden mengevaluasi kinerja Menhub bahwa kalau perlu menggantinya dengan figur lain yang dianggap mampu membenahi masalah yang menimpa pelaut Indonesia.

“Maka itu wajib ganti Menhub yang tidak punya program untuk pelaut, sebab pelaut adalah pengahasil devisa terbesar, bukan TKI,” tegasnya lagi.

Ia berharap kondisi ini seharusnya membuat pelaut di seluruh Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri untuk solid menyuarakan kepentingan pelaut. Maka dari itu, Anwar meminta kepada organisasi-organisasi kepelautan untuk turut memperjuangkan nasib pelaut Indonesia.

“Banyak suara pelaut pada umumnya diam karena sudah berada di titik nyaman,” pungkasnya.

Presiden Jokowi saat membuka rapat kabinet beberapa waktu lalu memang sudah memberi sinyal akan me-reshuffle yang bekerja biasa-biasa saja, terlebih di era pandemi Covid-19 ini.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah,” tegas Jokowi. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/tak-mampu-sejahterakan-pelaut-menhub-budi-karya-diminta-untuk-mundur/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published