Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Tak Ada GBHN, Narasi Poros Maritim Jadi Berubah

Pengamat Politik Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago

Jakarta (Samudranesia) – Pada Pilpres 2014, Joko Widodo berulang kali mendengungkan visi Poros Maritim Dunia dalam kampanyenya. Alhasil periode pertama kepemimpinannya setelah terpilih, narasi tersebut seakan hilang ditelan bumi.

Pengamat Politik Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti pentingnya adanya lagi Garis-garis Besar daripada Haluan Negara (GBHN) seperti pada masa UUD 1945 naskah asli (1959-2002).

“Karena begini, kita ini kan di tengah jalan bisa berubah, sesuai dengan selera presiden tadi,  dulu Pak Jokowi setahu saya tidak pernah bicara tentang infrastruktur, justru Poros Maritim, Tol Laut, tiba-tiba Bapak Jokowi membahas tentang  infrastruktur. Dulu Bapak Jokowi narasi kampanyenya tidak pernah tentang pemindahan ibu kota, tiba-tiba narasinya adalah sekarang ibu kota pindah,” ucap Ipang biasa disapa dalam acara Diskusi Empat Pilar dengan tema “Fokus MPR Lima Tahun Kedepan” di Gedung MPR, Jakarta, Senin (2/3)

Menurut Ipang, wacana tentang GBHN ini menjadi penting mengingat ada semangat untuk menghadirkan pokok-pokok haluan negara yang tidak mengatur hal-hal teknis. Apalagi ketika dikaitkan dengan rencana-rencana seperti kepindahan ibu kota, maka perlu panduan untuk 50 bahkan 100 tahun ke depan.

“Bagaimana nanti dengan Presiden terpilih yang baru, apakah sesuai dengan selera Bapak Jokowi atau tidak, atau punya narasi yang lain, itu munkin barangkali yang tadi bicara infrastruktur, ibu kota pindah dan seterusnya, ini siapa yang akan memandu negara kita 25 tahun, 50 tahun kemudian 100 tahun ke depan. Trayek kebangsaan kita mau dibawa ke mana arah bangsa,  sehingga orang mengatakan RPJP, RPJM-nya itu tidak mampu memeotret In Zoom Indonesia arahnya semakin tidak jelas,” ungkapnya.

“Presiden besok kalau misalnya ini Pak Jokowi udah nggak mungkin maju lagi,  jangan-jangan nanti ibu kota  nggak jadi pindah, kita mau ngapain lagi,  karena memang nggak ada trayek kebangsaan kita, arahnya nggak ada,” tambah dia.

Apalagi, sambung Ipang, dengan adanya fenomena bupati, walikota dan gubernur yang bekerja sesuai dengan seleranya masing-masing. Sehingga tidak ada kesatuan arah pembangunan yang efektif antara pusat dan daerah.

Bahkan Ipang menyebut GBHN di masa dulu pun menjadi rujukan negara tetangga seperti Singapura misalnya.  

“Singapura itu justru belajar dari GBHN Indonesia dulu, sehingga Singapura itu tetap ada panduannya.  Siapapun perdana menterinya, siapapun presidennya, itu panduan jelas, jadi tidak bisa kanan-kiri, jadi kalau kita keluar dari trayek, kita nol lagi, starting point zero. Jadi ini berbahaya! Jadi seharusnya negara itu sudah ada panduan trayek  kebangsaannya,  jadi tidak bisa mungkin berubah. Mungkin pokok-pokok haluan negara itu adalah, memotret,” bebernya.

Dia berharap agar perjalanan bangsa ini memiliki arah yang jelas sebagaimana para pendiri bangsa dahulu canangkan. Jika tidak memiliki perencanaan yang baik maka cita-cta konstitusi semakin jauh dan tak berarti.  

“Perjalanan bangsa harus secara terencana, terstruktur, terukur termasuk memandu trayek agar tidak keluar dari mandat cita-cita konstitusi,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/tak-ada-gbhn-narasi-poros-maritim-jadi-berubah/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published