Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

SPPI Minta Pemerintah Lindungi Nelayan dan Beri Infrastruktur Memadai

Ilustrasi Foto: Nelayan Indoensia (jejaktapak)

 

Jakarta (Samudranesia) – Saat ini ada 127 nelayan Indonesia yang ditangkap dan sedang menjalani proses hukum di negara-negara tetangga seperti Malaysia, India, Thailand dan Myanmar.  Mereka yang ditangkap oleh Coast Guard negara tetangga dan saat ini masih ditahan yang tercatat adalah 112 nelayan asal Aceh dan 15 orang asal Sumatra Utara (Sumut).

Rinciannya, 58 orang ditahan di Thailand, 53 orang di India dan 1 orang di Myanmar, sedangkan sisanya di Malaysia.

Menurut Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI Marinir (Purn) Dr. H. Yusuf Solichien, kasusnya semuanya sama, yaitu melanggar wilayah laut yurisdiksi mereka. Artinya Illegal Fishing itu di samping melanggar hukum, juga dipandang melanggar kedaulatan negara.

Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan dari nelayan-nelayan Indonesia yang memasuki laut yurisdiksi negara tetangga. Serta peran aparat Indonesia di laut yakni TNI Angkatan Laut, Bakamla dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP terhadap perlindungan nelayan Indonesia juga belum dijelaskan.

Di tempat terpisah, Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Achdiyat Ilyas Pangestu menilai kasus ini bukan baru terjadi sekarang, melainkan sudah dari tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahannya menurut dia selalu sama, ketika nelayan tidak dilengkapi dengan alat navigasi yang baik, maka kapal yang dinaikinya kerap memasuki wilayah yurisdiksi negara lain.

“Ini karena nelayan kita tidak dibekali oleh infrastruktur yang memadai, akhirnya tanpa disengaja mereka masuk wilayah negara lain dan ditahan. Sekarang sudah seharusnya pemerintah dengan cara yang baik dan prosedur yang ada berupaya membebaskan mereka,” ucap Ilyas kepada Samudranesia, Kamis (27/8).

Baca Juga: Banyak Nelayan Ditangkap, Bakamla dan HNSI Bahas Langkah Preventif

Sambung dia, mulai saat ini berhentilah menilai nelayan tradisional sebagai SDM yang tidak berpendidikan dan tidak mampu menggunakan perangkat teknologi. Ilyas menyebut bahwa pemerintah jangan bercuci tangan soal hal ini.

Intinya, ia menuntut kepada pemerintah untuk tetap memberikan bantuan berupa alat navigasi yang baik kepada nelayan tradisional.

“Karena meski bagaimanapun juga nelayan itu adalah mitra pemerintah. Dia juga bisa menjadi garda terdepan pertahanan sebagai mata dan telinganya aparat kita. Soal nasionalisme, sudah jangan diragukan lagi nelayan kita,” tegasnya.

Saat ini, sambung dia, tinggal pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri beserta perwakilan yang ada di negara tempat nelayan ditahan berupaya semaksimal mungkin demi harga diri bangsa.

“Melindungi warga negara kita adalah kewajiban pemerintah dan tidak bisa ditawar-tawar. Negara harus hadir buat nelayan,” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/sppi-minta-pemerintah-lindungi-nelayan-dan-beri-infrastruktur-memadai/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published