Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Soal Tol Laut, Kemenhub Jangan Tambah Bikin “Blunder”

Foto: Istimewa.

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut beberapa waktu lalu mengumumkan adanya penemuan 7 kontainer pengangkut kebutuhan pokok dalam trayek Tol Laut yang tidak sesuai dengan data manifest. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Tim Gabungan yang terdiri dari Timsus Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bareskrim Mabes Polri, Polda Sulawesi Utara (Sulut), Lanal Sangihe dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe.

Praktis hal ini langsung memunculkan respons istana mengingat program Tol Laut merupakan program unggulan pemerintah sejak tahun 2015. Kemenhub sendiri pun rencananya akan menindak tegas para pedagang yang tidak mengindahkan Standard Operational Procedure (SOP) tersebut.   

Menurut Direktur The National Maritim Institute Siswanto Rusdi menilai Kemenhub terlihat semakin panik terkait gagalnya program Tol Laut. Terutama dalam menekan disparitas harga antar wilayah sebagai tujuan utamanya.

“Karena kepanikan itu, Kemenhub akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang memanipulasi data barang yang dikirim lewat Tol Laut. Ini jangan jadi blunder yang ditambah dengan blunder lagi,” ucap Siswanto dalam pesan elektroniknya kepada Samudranesia, Rabu (18/3).

    Menurutnya, sesuatu yang menyangkut dengan perdagangan dan muatan dari Tol Laut merupakan wewenang dari Kementerian Perdagangan dan K/L terkait lainnya. Siswanto mengendus, saat ini Kemenhub seperti ingin mencari kambing hitam atas gagalnya program Tol Laut menurunkan disparitas harga bahan pokok antar wilayah di Indonesia.

    “Salah satu upaya mencari kambing hitam itu dengan menindak pedagang-pedagang yang memainkan harga. Menurut saya tindakan ini justru memperburuk suasana. Kemenhub bukan mencari solusi tapi menciptakan masalah baru,” imbuhnya.

    Pria asal Sumatra Barat itu menyarankan dari pada Kemenhub memberikan sanksi kepada pedagang yang dinilai tidak berdampak secara umum pada kontribusi Tol Laut, lebih baik mengambil langkah yang lebih esensial. Misalnya dengan membuat grand design program Tol Laut.

    “Program Tol Laut ini kan di-launching oleh Presiden Jokowi pada Pilpres 2014. Artinya sudah 5 tahun program ini berjalan. Tapi sampai sekarang, kita tidak pernah melihat grand design atau blue print Tol Laut yang dibuat Kemenhub,” tegasnya.

    Karena tidak memiliki grand design yang jelas, Siswanto menyebut langkah-langkah yang diambil Kemenhub selalu sifatnya tambal sulam dan sporadis agar seakan-akan terlihat bekerja di mata presiden.

    “Misalnya sekarang ada wacana mau tambah kapal lagi. Mau berapa banyak lagi kapal yang mau ditambah. Dan sebanyak apapun kapal ditambah, jika tidak ada grand design yang jelas, program ini tetap tidak akan bisa menurunkan disparitas harga antar wilayah. Nanti ujungnya Presiden Jokowi marah-marah lagi, lalu Kemenhub cari kambing hitam lagi,” seloroh Siswanto.

    Untuk menyelesaikan karut marut perjalanan program Tol Laut ini, Siswanto sebelumnya mengusulkan agar presiden membentuk badan khsusus yang terdiri dari akademisi dan perwakilan K/L terkait supaya implementasinya menjadi optimal.

    “Saya lihat lima tahun ini, Kemenhub sudah berupaya maksimal. Tol Laut terlalu luas, sementara Kemenhub terbatas. Lagipula, sebagai regulator tidak baik terlalu operasional. Perlu badan khususu pengelolaan Tol Laut yang akan menyelamatkan nasib Tol Laut, paling tidak, dalam periode kedua ini,” pungkasnya. (Tyo)

     

    Article Link : http://samudranesia.id/soal-tol-laut-kemenhub-jangan-tambah-bikin-blunder/


    Older Post Newer Post


    Leave a comment

    Please note, comments must be approved before they are published