Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Soal Penyelesaian ‘Sengketa’ Pelaut, PPI Tanggapi Tuntutan INSA

Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP PPI, Imam Syafi'i (tengah)

Jakarta (Samudranesia) – Indonesia National Shipowners Association (INSA) pimpinan Sugiman Layanto meminta kepada pemerintah dalam penyelesaian perselisihan antara pelaut Indonesia dengan perusahaan angkutan laut nasional harus melalui tahapan mediasi dengan Syahbandar terlebih dahulu. Pasalnya, menurut INSA, saat ini cenderung diselesaikan langsung melalui mediator Hubungan Industrial.

Hal itu disampaikan oleh INSA melalui surat nomor DPP-SRT VIII/20/044 tertanggal 11 Agustus 2020 lalu yang ditandatangani oleh Ketua Umum Sugiman Layanto dan Sekjen Teddy Yusaldi.  Substansi dari surat itu adalah memohon kepada Kementerian Ketenagakerjaan c.q Direktorat Jenderal PHI-JSK untuk menyelesaikan perselisihan pelaut Indonesia yang berlayar di kapal niaga nasional sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan aturan kepelautan yang bersifat lex specialist.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R. Agus H. Purnomo.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Imam Syafi’i menanggapi secara terbuka tuntutan INSA tersebut. Ia menyatakan bahwa perselisihan ketenagakerjaan pelaut sudah benar diselesaikan oleh Mediator Hubungan Industrial di instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melalui salah satu jalur penyelesaiannya, yakni mediasi.

“Namun Mediator HI tidak pula begitu saja, tidak gampang dapat menerima pencatatan laporan atau aduan kasus ketenagakerjaan ‘pelaut’, tanpa adanya lampiran bukti-bukti pendukung bahwa perselisihan telah diupayakan penyelesaiannya secara perundingan bipartit sebelumnya,” kata Imam dalam keterangannya, Rabu (9/9).

Menurutnya, hal itu sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya Pasal 337 yang menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.

Kemudian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 136 yang menyatakan bahwa “Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”.

“Yang dalam hal ini adalah ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Kemudian berkaitan dengan dalil asas hukum “Lex specialis derogat legi generali” yang merupakan penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, itu memang benar,” jelas Imam.

Imam mengingatkan bahwa maksud dikesampingkannya UU PPHI itu bukan berarti aturan hukum yang bersifat umum menjadi tidak berlaku. Ketentuan tersebut yang bersifat umum (generalis) masih tetap berlaku dan dapat diterapkan sepanjang dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus tersebut belum atau tidak mengatur secara detail atau lengkap.

“Lanjut, mengenai aturan-aturan turunan dalam UU Pelayaran yang selalu “digembor-gemborkan” bersifat khusus bagi pelaut, nyatanya masih belum sepenuhnya dan secara mendetail dan atau lengkap guna mengakomodir kepentingan para pihak pengusaha dan pelaut apabila terjadi sengketa ketenagakerjaan,” ungkap Imam.

Ia mencontohkan mandat terbitnya Kepmenhub tentang Perjanjian Kerja Laut (PKL) sebagaimana dijelaskan melalui PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 18 Ayat (5) pun hingga detik ini belum terbit. Hal itu pun kemudian kembali dipertegas mandat tersebut dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 153 di mana dimandatkan ketentuan lebih lanjut tentang Perjanjian Kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), tetapi sampai sekarang pun belum terbit PP tentang itu.

“Lanjut lagi, contoh lainnya lagi, adalah soal hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi pelaut yang belum atau tidak diatur secara lengkap dalam ketentuan hukum yang bersifat khusus tersebut, sehingga adalah tepat dan berdasar hukum apabila Mediator HI menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum ‘bagi pelaut’, yakni ketentuan-ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” bebernya.

Masih kata Imam, teknis penyelesaiannya tahapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, yang dimulai dengan perundingan bipartit, tripartit, dan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

“Nah sebagai masukkan, seharusnya PKL sebelum diketahui dan disahkan oleh Kesyahbandaran setempat, alangkah baiknya haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat, agar pengawas ketenagakerjaan dapat memverifikasi apakah PKL dan addendum-addedumnya tersebut telah sesuai dengan norma-norma ketenagakerjaan atau belum?” imbuhnya.

“Mengingat semakin banyaknya perselisihan ketenagakerjaan pelaut yang bersumber dari pihak pengusaha yang melanggar prinsip-prinsip hubungan industrial yang adil bagi para pihak,” pungkas Imam. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/soal-penyelesaian-sengketa-pelaut-ppi-tanggapi-tuntutan-insa/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published