Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Sibuk Berlayar dan Ikut Diklat, Pelaut Indonesia Lupa Berserikat

Ilustrasi

Oleh: Imam Syafi’i*

Kekurangpahaman pelaut Indonesia tentang berserikat, apa fungsi, hak, dan kewajiban serikat pekerja menjadikan permasalahan kerap muncul, salah satunya perdebatan sesama pelaut itu sendiri.

Rutinitas pelaut sebagai pekerja yang bekerja di atas kapal dan sekolah pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk peningkatan kompetensi ketika sedang di darat, membuat pelaut Indonesia kurang mengenyam regulasi ketenagakerjaan, hak berserikat, dan berunding.

Pelaut Indonesia mayoritas menganggap bahwa dengan adanya serikat pekerja pelaut semua masalah yang dihadapi pelaut wajib diselesaikan oleh serikat tersebut, tanpa sadar bahwa mereka bukan anggota serikat dan tentunya setiap serikat memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai Undang-Undang dalam organisasinya.

Sebagai contoh, Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang merupakan serikat pekerja sektoral “pelaut” dalam AD/ART memiliki ketentuan dalam kegiatannya. Salah satunya adalah untuk memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan seluruh pelaut Indonesia secara umum dan pelaut Anggota PPI secara khusus.

Artinya, ada batasan dalam kata “UMUM” dan “KHUSUS”. Misalnya, PPI dapat menerima aduan dari pelaut Non Anggota dan membantu mengadvokasi kasusnya, tetapi hanya sebatas umum dan tentunya sesuai dengan SOP yang ada di organisasi. Karena fokus pembelaan PPI dikhususkan kepada pelaut Anggotanya (Anggota resmi yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota/KTA dan berkontribusi terhadap organisasi, salah satunya taat dalam membayar Iuran Bulanan Keanggotaan/IBK).

Batasan tersebut dilakukan sebagai salah satu cara agar kesadaran pelaut tentang peran penting serikat bisa dipahami, bahwa ada spesial bagi pelaut yang sadar berserikat dengan pelaut yang tidak berserikat ketika sedang mengalami permasalahan ketenagakerjaan yang rawan terjadi dalam hubungan kerja pelaut.

Namun terkadang, langkah tersebut belum dipahami oleh para pelaut pada umumnya, yang kemudian menganggap bahwa PPI adalah serikat pelaut yang materialistis dan tidak mau membantu pelaut ketika sedang mengalami suatu perselisihan ketenagakerjaan dengan pengusaha, tanpa sadar bahwa PPI terbentuk dari, oleh, dan untuk Anggota.

Contoh yang terjadi di lapangan misalnya, ada laporan/aduan dari pelaut (Non Anggota) soal tuntutan hak yang terlambat atau tidak dibayar. Aduan diterima, pada saat PPI melakukan advokasi kasus dan meminta sejumlah uang untuk keperluan menyurati atau mendatangi perusahaan atau pemerintahan, mereka menolak memberikan itu dan menganggap PPI minta uang dan menyatakan “kan ada uang organisasi, lalu uang itu untuk apa?” dan ketika kemudian laporan/aduan tidak diproses.

Seringkali hal dimaksud dipublikasikan di sosial media (facebook), yang kemudian muncul opini publik dari pelaut lainnya bahwa PPI tidak becus dan mata duitan.

Padahal semestinya teman-teman pelaut bisa paham bahwa PPI dibentuk dari, untuk, dan oleh Anggota. Maka kepentingan dana organisasi diperuntukan khusus, salah satunya untuk pembiayaan advokasi kasus bagi Anggota. Bagi pembiayaan kasus aduan/laporan dari pelaut Non Anggota, ya PPI punya SOP tersendiri, mengingat PPI bukan lembaga pemerintah atau organisasi yang memiliki penyandang dana.

Lalu apa maksud memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan seluruh pelaut Indonesia secara umum? Maksud kata tersebut adalah dalam hal memperjuangkan dalam konteks umum, misalnya soal regulasi kepelautan yang dinilai memberatkan pelaut, persoalan pengupahan pelaut yang belum masuk ketentuan upah sektoral, dan persoalan lain-lain seputar advokasi kebijakan.

Namun untuk kaitannya soal advokasi kasus, jelas berbeda. Organisasi telah memiliki SOP tersendiri sebagai cara agar kesadaran pelaut tentang peran penting dan manfaat berserikat bisa terbangun sehingga pelaut Indonesia melalui wadah serikatnya bisa memiliki posisi tawar yang tinggi baik terhadap pengusaha maupun di mata penguasa.

Semoga dengan membaca artikel ini, teman-teman pelaut yang belum bergabung menjadi anggota resmi PPI dapat memaklumi dan bangkit kesadarannya untuk berserikat.

*Penulis adalah Ketua Advokasi, Hukum & HAM (Adkumham) DPP SP Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI)

 

Article Link : http://samudranesia.id/sibuk-berlayar-dan-ikut-diklat-pelaut-indonesia-lupa-berserikat/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published