Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Sampaikan Aspirasi Terkait Maritim Niaga, IKPPNI Sambangi Komisi V DPR

Dok Foto IKPPNI.

Jakarta (Samudranesia) – Aktivis pelaut pelayaran niaga sejak 2018 lalu telah mengajukan petisi kepada DPR untuk mengawasi perjalanan kemaritiman Indonesia berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Terkait hal itu, Ketua Umum Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) Capt. Dwiyono Soeyono menyambangi Sekretariat Komisi V DPR RI untuk menanyakan tindak lanjut dari petisi tersebut.  

“Karena ini adalah kewajiban moral bagi TA (Tenaga Ahli) yang memahami bidang maritim niaga untuk memberikan masukan kepada pemyeleggara negara sesuai UU. Departemen terkait transportasi laut semakin memberikan indikasi tidak mengindahkan UU dan peraturan-peraturan kebijakan negara dengan menempatkan SDM yang tidak kompeten sebagai pengambil keputusan,” ungkap Capt. Dwiyono di komplek DPR, Jakarta, Selasa (21/7).

Sambung dia, dampak dari tidak dijalankannnya kebijakan itu ialah terancamnya keselamatan jiwa bagi masyarakat pengguna transportasi laut. Di lain sisi, roda perekonomian bangsa yang seharusnya berputar besar dari laut juga tidak berjalan.

“Ini karena para pemangku kebijakan bukan diisi oleh orang-orang yang mengerti maritim,” jelasnya.

Selain itu, ia juga meminta antara pelaut pelayaran niaga dengan pelaut kapal ikan harus diperjelas di bawah kontrol Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kementerian Perhubungan.

Terkait keluarnya UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) juga disoroti olehnya. Menurut dia, UU PPMI tidak berlaku bagi pelaut pelayaran niaga dan harus dipertegas oleh semua instansi terkait.

“Bahwa induk pelaut pelayaran niaga adalah DJPL. Namun pihak DJPL pun harus mengayomi produk SDM-nya, bukan mempersulit pelaut,” terangnya.

Dengan tegas, Capt. Dwiyono juga meminta Komisi V DPR untuk mendorong diselesaikannnya kasus-kasus pelaut di luar negeri oleh penyelenggara negara.

“Maraknya kasus-kasus pelaut di luar negeri tidak tertangani secara berkelanjutan oleh aparat dan pihak-pihak yang berwenang untuk dituntaskan,” jelasnya lagi.

Agar hal itu tidak terus berulang, maka ia menuntut agar keberadaan Universitas Maritim Niaga Indonesia (UMNI) yang mencetak para ahli maritim untuk segera dibangun oleh negara.

“Keberadaan UMNI juga merupakan hal prioritas bagi penyelenggara negara untuk peningkatan pendidikan tinggi maritim niaga,” tandasnya.

Terkait masukan-masukan tersebut, pihak Kesekretariatan Komisi V DPR meminta IKPPNI untuk menyiapkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pihak kesekretariatan pun menjanjikan RDPU bisa terlaksana setelah tanggal 14 Agustus 2020 pasca reses.

“Mereka (Kesekretariatan Komisi V DPR) meminta dengan pernyataan yang lebih keras dan tegas agar nasib pelaut niaga diperhatikan dan menyambung surat permohonan RDPU bulan Maret 2020 lalu yang belum juga direspons DPR,” tutup Capt. Dwiyono.

Dalam pertemuan tersebut, Capt Dwiyono didampingi oleh Sekjen-1 Capt.Hedri. L.K. M.Mar dan Sekjen-2, R.Adhimaskin.K, M.Mar. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/sampaikan-aspirasi-terkait-maritim-niaga-ikppni-sambangi-komisi-v-dpr/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published