Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Regulasi Perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia Perlu Ditata Ulang

Ilustrasi: Awak kapal perikanan perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Tegal (Samudranesia) – Perlindungan awak kapal perikanan (AKP) yang bekerja pada kapal perikanan tangkap di dalam dan di luar negeri menjadi perhatian Pemerintah Indonesia beserta pemangku kepentingan lainnya. Praktik eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia (HAM), seperti kerja paksa dan perdagangan orang masih kerap di alami oleh AKP Indonesia.

Data pengaduan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) terkait pengaduan awak buah kapal (ABK) selama tahun 2018 sampai Mei 2020 menyatakan bahwa ada lima jenis pengaduan terbesar dari 389 aduan. Ada 164 kasus terkait gaji yang tidak di bayar, 47 kasus ABK meninggal dunia di negara tujuan, 46 kasus terkait kecelakaan, 23 kasus terkait ABK ingin dipulangkan dan 18 kasus terkait penahanan paspor atau dokumenn lainnya oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI).

Dalam lokakarya “Penguatan Mekanisme Sistem Rujukan Pengaduan Fisher’s Center yang Efektif untuk Awak Kapal Perikanan” yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Kemenko Marves), Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia melalui proyek SAFE Seas di Tegal pada 11-12 September 2020, telah mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dari kementerian dan lembaga guna memperkuat mekanisme pengaduan dan sistem rujukan  AKP yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dalam workshop tersebut, Direktur Proyek SAFE Seas, Nono Sumarsono,, menjelaskan dasar utama tujuan proyek SAFE Seas serta pembentukan Safe Fishing Alliance (SFA) untuk mendorong perlindungan AKP melalui penguatan edukasi, koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat.

Hasil dari Proyek SAFE Seas telah diluncurkannya Fishers’ Center yang beroperasi di Kota Tegal, Jawa Tengah dan Kota Bitung, Sulawesi Utara dan telah diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 7 Juli 2020 di Tegal, Jawa Tengah. Fishers’ Center merupakan bagian dari community-based protection mechanism yang memberikan informasi, edukasi dan menerima pelaporan atau keluhan untuk para AKP.


Lokakarya “Penguatan Mekanisme Sistem Rujukan Pengaduan Fisher’s Center yang Efektif untuk Awak Kapal Perikanan” di Tegal.

Safeguarding Against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea (SAFE Seas) sendiri adalah proyek perlindungan awak kapal perikanan yang dikelola oleh Plan International dan sedang dilaksanakan di Indonesia dan Filipina. SAFE Seas bertujuan untuk memerangi kerja paksa dan perdagangan orang di kapal penangkapan ikan di kedua negara. Di Indonesia, SAFE Seas dilaksanakan oleh Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia), bekerja sama dengan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Pendanaan untuk proyek ini disediakan oleh Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat (USDOL) berdasarkan perjanjian kerja sama IL-31472-18-75-K. Seratus persen dari total biaya proyek dibiayai dengan dana federal, dengan total lima juta dolar.Materi ini tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan USDOL, juga tidak menyebutkan nama dagang, produk komersial, atau organisasi yang menyiratkan dukungan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

Rujukan Fisher’s Center memperkuat mekanisme penegakan hukum bagi AKP. Para pemangku kepentingan termasuk AKBP Rita Wulandari, Polres Kota Tegal dan Bareskrim menjelaskan alur detail untuk penanganan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Menurutnya data Fisher Center bisa menjadi acuan untuk memberantas TPPO.

Ditegaskan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N bahwa bantuan hukum dapat diberikan secara cuma-cuma bagi AKP yang tergolong kelompok masyarakat kurang mampu. BPHN juga memiliki aplikasi konsultasi hukum secara online dan gratis bagi seluruh masyarakat.

Mekasisme rujukan Fisher’s Center memiliki konsep mudah diakses oleh masyarakat, biaya cuma-cuma, serta responsif. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius PS Wibowo menilai penting akan perlunya penataan ulang peraturan serta perizinan guna melindungi awak kapal perikanan di perikanan tangkap.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Asisten Deputi Bidang Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Basilio Araujo, bahwa harmonisasi peraturan menjadi penting dengan mengacu kepada Peraturan International dan menginternalisasikannya kedalam peraturan nasional guna mendorong kepastian perlindungan AKP perikanan tangkap yang berkeadilan.

Sementara itu, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan berharap agar instansi pemerintah lebih responsif terhadap laporan yang disampaikan “Fisher Center menjadi semacam lembaga alternatif pengaduan awak kapal perikanan yang bermasalah sebab saluran pengaduan ke pemerintah cukup banyak dengan layanan yang berbeda-beda.

“Fisher Center membantu korban dan pemerintah agar laporan yang disampaikan sudah terstandarisasi sehingga memudahkan tindaklanjut penyelesian kasus,” kata Abdi.

Dalam lokakarya dua hari tersebut, para pemangku kepentingan menandatangani deklarasi dan dukungan pencegahan dan pelayanan korban kerja paksa dan perdagangan orang AKP Indonesia. Selama berlangsungnya diskusi, para pemangku kepentingan juga mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 sebagai bentuk konkret negara melindungi AKP Indonesia yang bekerja di perairan domestik maupun internasional. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/regulasi-perlindungan-awak-kapal-perikanan-indonesia-perlu-ditata-ulang/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published