Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Rampas Ruang Hidup Nelayan Kecil, Amuk Bahari Banten Tolak Usulan Raperda RZWP3K

Pertemuan Amuk Bahari Banten dengan Pimpinan DPRD Banten, Sabtu (11/7).

Serang (Samudranesia) – Rencana Gubernur Banten yang akan meyampaikan Nota Gubernur atas usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Banten di Gedung DPRD Banten mendapat protes dari sejumlah pihak.

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari Banten memprotes keras rencana tersebut. Aliansi yang terdiri dari Koalisi Nelayan Banten (KNB), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Walhi Jakarta, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), PENA Masyarakat, Serikat Nelayan Lontar, Komunitas Nelayan Dadap, Himpunan Nelayan Pulo Ampel, Masyarakat Pulau Sangiang, GAMSUT, dan KUMALA PW Rangkasbitung itu menyurati pimpinan DPRD Banten dan para Ketua Fraksi

“Kami Aliansi Masyarakat Untuk keadilan (AMUK) Bahari Banten menilai Gubernur Banten tidak menjalankan Pasal 96 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mengusulkan Raperda RZWP3K, karena RZWP3K akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan nelayan tradisional dan nelayan kecil yang berada di seluruh pesisir Provinsi Banten,” ujar perwakilan Amuk Bahari Banten, Mad Haer dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

AMUK Bahari Banten menolak penyampaian nota Gubernur atas usulan Raperda RZWP3K karena selama ini draft Raperda tersebut masih berisi perampasan ruang hidup masyarakat bahari.

Terlebih dalam menyusun rancangan peraturan daerah tersebut, Gubernur tidak melibatkan masyarakat nelayan untuk memberikan masukan baik lisan maupun tulisan sebagaimana diatur pasal 96 ayat 1-4 UU No 11 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

“Raperda ini sangat sulit untuk diakses oleh masyarakat nelayan dan komunitas-komunitas nelayan. Selain itu, Gubernur Banten melaui Pemprov Banten belum pernah melakukan rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, sosialisasi dan atau seminar,lokakarya dan atau diskusi terkait rancangan peraturan daerah ini kepada masyarakat nelayan dan komunitas-komunitas nelayan sebagai masyarakat terdampak,” jelas Aeng biasa disapa.

Kemudian, masih kata dia, dalam berbagai kajian dan diskusi yang telah dilakukan AMUK Bahari Banten, draft Raperda tersebut disinyalir masih banyak perampasan ruang hidup masyarakat bahari dan hanya mementingkan kepentingan pemodal.

Aeng pun membeberkan beberapa fakta-fakta yang bisa dijadikan pertimbangan dan alasan mengapa pihaknya memprotes rencana penyampaian nota Gubernur Banten atas usulan Raperda RZWP3K.

Pertama, dalam dinamika konstitusi dan rencana strategis pembangunan baik nasional maupun daerah terkait RZWP3K, tidak melibatkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penyusunannya. Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Kedua, usulan Raperda RZWP3K Provinsi Banten apakah akan memberikan ruang yang adil

untuk pemukiman nelayan. Padahal, provinsi ini memiliki rumah tangga nelayan tradisional sebanyak 9.235, yang terdiri dari 8.676 keluarga nelayan tangkap dan 559 keluarga nelayan budidaya. Inilah bentuk ketidakadilan sekaligus bentuk perampasan ruang yang akan dilegalkan melalui Perda.

Ketiga, alokasi ruang untuk perikanan tangkap berada di titik-titik terjauh yang kecil kemungkinan tidak dapat diakses oleh nelayan tradisional dengan menggunakan kapal di bawah 10 GT. Selain itu, dengan memperhatikan informasi alokasi ruang di atas, sangat terlihat arah pembangunan laut di provinsi Banten yang berorientasi pembangunan infrastruktur melalui Kawasan Strategis Nasional (KSN) sekaligus pembangunan ekstraktif-ekspolitatif melalui proyek pertambangan. Belum lagi alokasi ruang untuk proyek reklamasi yang berada di 54 kawasan pesisir Banten.

“Proyek-proyek ini dipastikan akan menggusur ruang hidup masyarakat pesisir.Kami meminta DPRD Banten sebagai reprentasi rakyat yang bekerja melakukan fungsi pengawasan dan legislasi untuk menolak penyampaian nota Gubernur terkait Raperda RZWP3K tersebut, sebagai bentuk melindungi rakyat nelayan dari upaya perampasan ruang laut sebagai ruang hidup milik nelayan,” tegas Aeng.

Sebelumnya, Raperda RZWP3K pernah diajukan Gubernur Banten sebelumnya pada DPRD Banten periode 2014-2019. Oleh Amuk Bahari Banten, hal itu dianggap cacat yuridis karena tidak menyertakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan tidak melakukan konsultasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (e) dan Pasal 50 ayat (6) Permen KP No. 32/2014 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

“Raperda RZWP3K didorong hanya untuk melegalisasi investasi yang terlanjur ada dan berkonflik dengan masyarakat,” jelasnya.

Ia berharap agar usulan Gubernur Banten atas Raperda RZWP3K Provinsi Banten seyogyanya ditolak DPRD karena bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ketiadaan ruang untuk pemukiman nelayan yangbertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, UU No. 32 tahun 2009, Putusan MK No. 3 Tahun 2010, serta UU 1 tahun 2014 melarang penambangan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bahwa negara, lanjut dia seharusnya menjamin implementasi putusan MK No. 3 Tahun 2010 yang mengakui Hak Konstitusi Masyarakat Bahari. Mulai dari hak melintas dan mengakses laut, hak untuk mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mendapatkan manfaat dari

sumber daya kelautan dan perikanan serta hak untuk mempraktikkan adat istiadat dalam mengelola laut yang telah dilakukan secara turun-menurun.

“Negara juga harus menghentikan segala bentuk proyek yang ekstraktif dan eksploitatif di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menjamin penuh kedaulatan masyarakat bahari. Negara juga harus menghentikan segala bentuk kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat terhadap masyarakat,” tegasnya lagi.

“Kami melayangkan surat protes ini, agar DPRD baik Pimpinan DPRD, dan seluruh Ketua Fraksi yang ada di DPRD Banten untuk bersama-sama rakyat menolak penyampaian Nota Gubernur Banten, atas inisiasi Raperda RZWP3K yang kami nilai dapat meminggirkan hidup nelayan dalam haknya mengelola ruang laut sebagai ruang hidup milik nelayan,” tutupnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/rampas-ruang-hidup-nelayan-kecil-amuk-bahari-banten-tolak-usulan-raperda-rzwp3k/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published