Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Punya Batas Jelas, Indonesia Tak Ada Kompromi dengan IUUF di Laut Natuna Utara

KIA Vietnam yang dihadang kapal patroli Indonesia di Laut Natuna Utara.

Jakarta (Samudranesia) – Maraknya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing yang terjadi di Laut Natuna Utara (LNU) mendasari perlunya penegakan hukum yang tegas di area tersebut. Pemerintah Indonesia memang sudah menyatakan tidak ada kompromi dengan IUUF.

Ketua Bidang Antar Lembaga Penegakan Hukum DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak landasan hukum terkait pemberantasan IUU Fishing.

“Kita sebetulnya banyak sekali landasan hukumnya, ada UU No.5/1983 tentang ZEE, UU No.45/2009 yang merupakan perubahan UU No.31/2004 tentang perikanan,” kata Surya dalam “Program Melek Hukum” RPK 93.60 FM dengan tema “Illegal, Unreported and Unregulated  (IUU) Fishing di Laut Natuna Utara”, Selasa (19/5).

Surya yang juga merupakan Wakadep Komsospol-Kumham Pepabri itu menyakatan baik Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas konstinen Indonesia di Laut Natuna Utara sudah sangat jelas dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.

“Dengan Vietnam kita ada UU No.18/2007 tentang Landas Kontinen. Jadi kalau kita bicara Laut Natuna Utara, landas kontinennya sudah jelas. Nah kita tidak ada berbatasan landas kontinen dengan China karena kita tidak mengakui nine dashed line,” tegasnya.

Sejak beberapa tahun terakhir, pelaku IUU Fishing di Laut Natuna Utara kebanyakan berasal dari Vietnam dan China. Bahkan nelayan mereka pun di-back up oleh kapal-kapal coast guard-nya.

Surya menyatakan bahwa sikap Indonesia sangat tegas terhadap pelanggaran hukum di hak berdaulat kita itu.

“Nelayan Vietnam dan China selalu masuk ke ZEE kita, yang mana kita tahu mereka dikawal dengan coast guard-nya. Kapal patroli kita dari TNI AL, Bakamla dan PSDKP juga aktif menangkapi kapal mereka,” jelasnya.

Mengacu kepada tindakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019) Susi Pudjiasti, ia mengaku sangat mengapresiasinya agar ada efek jera bagi para pelaku IUU Fishing.

“Kita tahu Bu Susi ini fighting. Ada 556 kapal dari berbagai negara ditenggelamkan dalam kurun waktu itu. Beliau prinsipnya ini hak berdaulat kita dan tidak ada kompromi untuk IUU Fishing,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) ini juga menegaskan bahwa IUU Fishing merupakan kejahatan lintas negara, sehingga pemberantasannya mendapat pengakuan dunia.

“Di ZEE kita punya hak berdaulat. Itu sudah diatus dalam UNCLOS. IUU Fishing ini adalah kejahatan lintas negara yang pemberantasannya tentu tidak mengganggu persahabatan antar negara,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/punya-batas-jelas-indonesia-tak-ada-kompromi-dengan-iuuf-di-laut-natuna-utara/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published