Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Pulau Kecil Bisa Dimiliki jika Sesuai Persyaratan

Jakarta (Samudranesia) – Belum lama ini telah viral penjualan pulau kecil di wilayah Indonesia tepatnya di kabupaten Buton Sulawesi Tenggara.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Saat ini sedang melakukan pendalaman terkait isu penjualan pulau di Buton, Sulawesi Tenggara.

“Yang perlu kita tau adalah pertama siapa yang menjualnya lalu pembelinya siapa, kalau orang Indonesia ada ketentuan, ke asing tidak boleh,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Aryo Hanggono.

Baca Juga : KIARA Kecam KKP Soal Penjualan Pulau

Kendati demikian, aryo menegaskan bahwa kepemilikan pulau oleh asing di Indonesia itu dilarang.

Pada kesempatan yang sama, Aryo menjelaskan ketentuan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya dari pulau-pulau di Indonesia. Pengelolaan pulau-pulau kecil di wilayah Indonesia, harus mengutamakan penerapan prinsip konservasi yang berkelanjutan, selain itu Syarat pertama yang harus dipenuhi ialah harus Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan permen ATR/BPN NO. 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebanyak 70 persen dari luas pulau dapat oleh pihak swasta/perorangan, sisanya yakni 30 persen di kelola oleh negara.

“Dari 70 persen itupun pelaku usaha wajib mengalokasikan 30 persen untuk ruang terbuka hijau, artinya hanya 49 persen dari luas pulau yang boleh. 51 persen akan dikonservasi,” terang Aryo.
Bagi orang Indonesia, kepemilikan pulau pribadi di perbolehkan, akan tetapi kepemilikan sertifikat pulau tersebut harus jelas secara hukum negara.

Adapun sertifikat kepemilikan, dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, berada di wilayah pengelolaan perairan di sekitar pulau tersebut.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014.

“Sertifikat kepemilikan atau hak atas tanah dari Kementerian ATR/BPN, daratan di ATR/BPN, kami hanya lautnya saja. Kira-kira peraturannya seperti itu,” tutup Aryo.

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/pulau-kecil-bisa-dimiliki-jika-sesuai-persyaratan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published