Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

PSBB Diperpanjang, Industri Logistik Butuh ‘Survive’

Pelabuhan Tanjung Priok.

Jakarta (Samudranesia) – Memasuki masa perpanjangan berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah aglomerasi Jabodetabek yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya maka semakin berdampak kepada industri logistik. Hal itu telah menambah pula periode terhentinya kegiatan sebaian besar industri usaha termasuk kegiatan manufaktur di sektor otomotif, elektronik, dan komoditas ekspor komponen.

DPP Asosiasi Logistik dan Forwader Indonesia (ALFI) mengapresiasi pemerintah yang terus melakukan upaya agar kegiatan usaha industri esensial tetap dapat berjalan dengan kewajiban penerapan protokol Covid-19. Tentunya dengan tujuan akhir mampu menahan keterpurukan ekonomi yang lebih berat sejalan dengan rentang waktu penyelesaian penanggulangan wabah ini.

“Seperti telah kita ketahui bahwa banyak kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dalam rangka mencegah penularan Covid-19 secara lebih luas diselaraskan dengan upaya ketahanan ekonomi melalui keberlangsungan pelaku usaha dan industri esensial di masa pembatasan yang diterapkan,” ucap Ketua DPP ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi dalam keterangannya kepada Samudranesia, Kamis (7/5).

Salah satu peraturan di antaranya yang terbaru adalah Permenhub No.25/2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik idul Fitri Tahun 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  Dalam peraturan tersebut yang pada intinya memberikan akses prioritas bagi angkutan barang dan logistik agar tetap menjalankan kegiatannya di masa wabah Covid-19 sebagai rangkaian garda terdepan pendistribusian kebutuhan bahan pokok, alat medis, obat obatan, hingga keberlangsungan pasokan bahan baku manufaktur serta kelancaran pengiriman barang ekspornya .

ALFI memandang ini merupakan hal yang tidak terjadi pada masa mudik Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnnya yaitu selalu terjadi pembatasan angkutan barang dan akses prioritas bagi angkutan penumpang.  Sementara pada sektor angkutan udara menjadi industri yang paling terdampak berat di periode pandemi Covid-19 setelah berkurangnya atau terhentinya penerbangan internasional akibat pemberlakuan lockdown di beberapa negara.

“Maka sejak diberlakukannya Permenhub No.25/2020 semakin membuat terpuruknya industri penerbangan nasional akibat terjadinya pembatasan pengangkutannya dalam rangka mencegah mobilitas penumpang yang mudik,” jelasnya.

Pada situasi yang demikian terjadi perubahan pola pengangkutan penumpang untuk menjadi angkutan barang agar tdak terhenti sama sekali armada pesawatnya, sehingga terjadi perubahan pola dan waktu pendistribusian barang yang menggunakan pesawat.

Masih kata Yukki, jika sebelumnya distribusi barang yang menggunakan pesawat penumpang dapat dikirim sesuai dengan jadwal penerbangan yang sudah pasti, maka pada masa setelah diberlakukan Permenhub No.25/2020 telah terjadi ketidakpastian jadwal pengiriman barang melalui angkutan udara. Selain itu juga terjadi perubahan biaya menjadi lebih mahal untuk pengiriman melalui angkutan udara ini.

“Menurut pengamatan kami belum terjadi perang harga maskapai sehingga menjadi biaya antaran barang yang menjadi lebih murah saat ini, jika yang terjadi di angkutan darat sangat mungkin saat ini ada perang tarif atau insentif tapi belum untuk angkutan laut apalagi udara,” jelasnya lagi.

Namun demikian belum terjadi suatu perbaikan yang sangat besar bagi kegiatan pelaku logistik dan angkutan barang dikarenakan masih terhentinya sebagian besar kegiatan industri barang produsen dan perdagangan besar.

Di tempat yang sama, Vice Chairman DPP ALFI /ILFA   for Supply Chain, Multimoda and e-Commerce Trismawan Sanjaya mengungkapkan hambatan ini banyak dialami bagi pelaku logistik yang menjalankan kegiatan B to B (Bussines to Bussines).

Sedangkan bagi kegiatan yang cenderung retail atau B to C / C to C (Custom to Custom) terutama kegiatan berbasis online/daring, kurir dan same day delivery justru dirasakan kenaikan volume hingga 20-30 persen akibat pergeseran pola belanja masyarakat selama penerapan PSBB/Work From Home (WFH).

Oleh karena itu, ia mendukung pemerintah yang telah memberikan stimulus dan relaksasi kepada pelaku jasa pengurusan transportasi dan bidang logistik lainnya terkait bidang perpajakan melalui peraturan menteri keuangan No.44/PMK.03/2020 tertanggal 27 April 2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. Relaksasi dan stimulus yang diberkan pemerintah hingga saat ini diharapkan dapat membantu bagi pelaku logistik terdampak untuk bisa hidup bertahan selama masa pembatasan sosial akibat pandemic Covid -19 ini.

“DPP ALFI sangat peduli untuk membantu keberlangsungan usaha para anggotanya sehingga telah aktif berperan selama diskusi dan pembahasan Permenkes No.9/2020 tentang pedoman PSBB kemudian sangat intens dalam mengajukan usulan stimulus dan relaksasi perpajakan, perbankan dan lainnya bagi pelaku logistic terdampak wabah Covid-19,” kata Trismawan.

Sementara dalam kepentingan mendukung nilai nilai kemanusiaan bahwa ALFI/ILFA berperan aktif pula membantu BNPB dalam pengendalian logistik selama penanganan wabah covid-19 di Indonesia.

Sedangkan untuk kegiatan bisnis di masa wabah Covid-19, ia mengharapkan kepada anggota ALFI/ILFA seluruh Indonesia dapat tetap berkegiatan dengan selalu disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 semakin luas.

“Kemudian disarankan untuk aktif mencari peluang peluang bisnis logistik yang masih lebih baik prospeknya di masa pandemi Covid-19 ini agar tidak terjebak dengan kondisi yang bisa membuat semakin terdampak akibat perubahan pola transaksi selama masa pandemi ini,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/psbb-diperpenjang-industri-logistik-butuh-survive/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published