Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Program Tol Laut Harusnya Bersinergi dengan SKPT

Aktivitas bongkar muat perikanan (dok. Humas KKP)

Jakarta (Samudranesia) – Program Tol Laut yang diimplementasikan sejak tahun 2016 dianggap belum mampu memacu aktivitas ekonomi di pulau-pulau yang terhubung dengan program tersebut. Kehadiran Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) harusnya bisa disinergikan untuk optimalisasi tol laut.

Sejak pertama kali diluncurkan, anggaran Pemerintah untuk Program Tol Laut sebenarnya terus bertambah. Pada tahun 2016 sekitar Rp218,99 miliar, tahun 2017 sekitar Rp355,05 miliar, dan tahun 2018 sekitar Rp447,63 miliar. Namun di tahun ini anggaran yang dikucurkan turun drastis hingga Rp222 miliar. DPR menilai dipangkasnya anggaran subsidi tersebut merupakan respon terhadap kegagalan program tol laut pada tahun-tahun sebelum

Supply Chain Indonesia (SCI) menganalisa tidak optimalnya tol laut karena tidak fokus pada komoditas yang diangkut.  Menurut Ketua SCI Setijadi padahal fokus terhadap komoditas diperlukan untuk meningkatkan potensi muatan balik dari Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun daerah-daerah lain yang dilewati Program Tol Laut.

Ia mengambil contoh komoditas perikanan. “Untuk Program Tol Laut pada Trayek T-2 (rute Tanjung Priok – Tanjung Batu – Blinyu – Tarempa – Natuna (Selat Lampa) – Midai– Serasan – Tanjung Priok), misalnya, dapat dimanfaatkan untuk pengangkutan ikan dari Natuna,” jelasnya kepada Samudranesia, Jumat (23/8). Contoh lainnya, kata Setijadi, Trayek T-11 (rute Tanjung Perak – Timika – Agats – Marauke – Tanjung Perak) dapat digunakan untuk pengangkutan ikan dari Merauke.

Natuna dan Merauke merupakan dua lokasi dari 12 lokasi Program Sentra Kelautan & Perikanan Terpadu (SKPT) yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017. Sinergi program tol laut dan SKPT selama ini belum terjadi. “Tanjung Priok (Jakarta) dan Tanjung Perak (Surabaya) adalah pintu keluar kawasan industri di bagian barat dan timur Pulau Jawa yang sebagian produknya dikirim ke KTI dan wilayah-wilayah lainnya,”jelasnya.

Di lain sisi, menurut Setijadi, sebagian besar industri pengolahan ikan juga berada di Pulau Jawa, sehingga diperlukan pengangkutan ikan dari KTI dan wilayah-wilayah lain tersebut yang dapat menjadi muatan balik Tol Laut. “Namun, upaya peningkatan muatan balik ini bukan hal mudah yang bisa dicapai dalam waktu cepat. Perlu perencanaan dan implementasi secara sistemik dan sistematis dalam jangka panjang dengan melibatkan banyak pihak terkait,” katanya. 

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk muatan komoditas perikanan melalui to laut. Pertama, pemetaan pasokan dan permintaan untuk mengetahui lokasi/wilayah produksi berikut jenis dan volume/kapasitas pasokannya. “Demikian pula untuk sisi permintaannya,” tambahnya. Kedua, penyiapan infrastruktur/fasilitas sesuai dengan karakteristik komoditasnya.

“Penanganan komoditas perikanan, misalnya, membutuhkan sarana dan prasarana rantai dingin (cold chain) berupa air blast freezer, cold storage, ice flake machine, dan refrigerated truck. Sarana dan prasarana itu membutuhkan listrik yang besar, sehingga Pemerintah perlu mengembangkan listrik tenaga surya di beberapa wilayah tertentu,” jelasnya.

Ketiga, penerapan sistem distribusi. Salah satu yang penting adalah proses konsolidasi muatan karena titik-titik produksi perikanan yang sangat tersebar hingga ke tingkat nelayan. Keempat, peningkatan kemampuan penanganan logistik semua pelaku secara end-to-end, mulai dari titik produksi (nelayan), pengumpulan, pengangkutan, hingga penjualan (pengecer) atau pengolahan. “Hal ini penting karena penanganan di setiap titik akan mempengaruhi kelancaran distribusi dan kualitas komoditas. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan pula untuk peningkatan muatan balik berupa komoditas hasil peternakan, seperti daging sapi dan daging ayam ras,”pungkasnya. (WR)

 

Editor : Rahman

Article Link : http://samudranesia.id/program-tol-laut-harusnya-bersinergi-dengan-skpt/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published