Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

PPI, Benteng Terakhir Pelaut Hadapi Praktik Perbudakan dan TPPO

Wasekjen PPI Syofyan (kiri) dan Ketua Advokasi Hukum dan HAM Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Imam Syafi’i (kanan).

Jakarta (Samudranesia) – Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang berdiri sejak 27 April 2016 sudah bertekad untuk memerangi perbudakan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyangkut nasib pelaut.

Sudah banyak kasus perbudakan dan TPPO ABK WNI di luar negeri yang kini diadvokasi oleh PPI. Namun hingga hari ini kasus-kasus itu masih mengendap di Bareskrim Polri.

Dan sampai saat ini pula banyak aktor-aktor yang berada di balik layar kasus tersebut belum terungkap. Artinya kasus perbudakan dan TPPO masih akan terus terjadi dan menjadi momok yang menakutkan bagi pelaut.

“Jauh hari, SP.PPI sudah konsisten dengan pemberantasan human trafficking dan slavery at sea.Tapi segala kebijakan tetap ada di tangan pemerintah,” kata Wasekjen PPI Syofyan dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Ia pun meminta pemerintah untuk serius mengatasi kasus ini. Pasalnya kasus ini sudah terjadi secara masif, terstruktur dan sistematis sehingga perlu komitmen yang besar dari pemerintah sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan.


“Kita butuh pemerintah yang komitmen akan pencegahan dan pemberantasan, bukan yang sibuk dengan pernyataan sikap ketika ada kasus,” selorohnya.

Syofyan menyebut pihaknya akan terus melawan praktik-praktik kotor seperti ini yang jelas sudah mengingakari visi Indonesia sebagai negara maritim. PPI terus menyuarakan dan membangun opini publik serta kerja sama lintas instansi dalam upaya ini.  

“SP PPI bukan hanya bikin retorika, tapi sudah sampai ke tahap pelaporan perusahaan penempatan ABK ke luar negeri. Nah kembali lagi ke good will pemerintah untuk komitmen dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini. Sampai sekarang kasusnya masih di Polda Metro Jaya,” terangnya.

Dalam upaya pencegahan, PPI juga sudah bersosialisasi ke seluruh pelaut di Indonesia untuk waspada terhadap praktik ini. Begitu juga dengan mendorong adanya aturan hukum yang berpihak kepada pelaut dalam menghadapai praktik ini.

“Jauh hari SP PPI telah menyuarakan untuk perlindungan terhadap ABK kita di luar negeri. Alhamdulilah SCTW-F sudah diratifikasi akhir tahun lalu. Kita tunggu good will pemerintah untuk meratifikasi ILO CONVENSI 188,” tandasnya.

Kisah perjalanan PPI ini pun menjadi garda terdepan perlawanan pelaut Ketika praktik ini marak. Di sisi lain, PPI pun menjadi benteng terakhir ketika Pemerintah Indonesia tak bisa berbuat banyak dalam melindungi nasib pelaut. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/ppi-benteng-terakhir-pelaut-hadapi-praktik-perbudakan-dan-tppo/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published