Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Politisi Gerindra ini Minta Permen KP 56/2016 Dicabut

Politisi Gerindra Bambang Haryo Soekartono.

Jakarta (Samudranesia) – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Periode 2014-2019 Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai rencana Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Edhy Prabowo yang akan mencabut soal larangan penangkapan benih lobster sudah tepat.

Bukan tanpa alasan BHS berkata demikian, pasalnya menurut dia kebijakan soal larangan penangkapan benih lobster salah satu kebijakan keliru dari mantan Menteri KKP Susi yang tertuang dalam Permen KP No. 56 Tahun 2016. 

Ketua Bidang Maritim DPP Gerindra ini juga secara tegas meminta Menteri Edhy agar tidak ragu mencabut sejumlah kebijakan lainnya yang dinilai tidak tepat dan justru menyengsarakan nelayan di dalam negeri.

“Larangan penangkapan benur lobster ini mengakibatkan ribuan nelayan kehilangan mata pencarian dan negara kehilangan potensi ekonomi, termasuk dari ekspor hingga ratusan triliun rupiah setiap tahun nya,” ujar Praktisi dan Pemerhati Sektor Maritim itu, kepada SuaraIndonesia, Jumat (21/12/2019).

Justru, lanjutnya, pelarangan penangkapan benih lobster itu memicu penyelundupan benih lobster sehingga merugikan negara. Serta di sisi lain, nelayan kehilangan mata pencarian dari penangkapan benur dan budidaya lobster secara bersamaan.

“Negara Indonesia merupakan sumber lobster terbesar di dunia meskipun biota laut bernilai tinggi ini sebenarnya endemik dari Pulau Christmas, Australia. Potensi benur lobster Indonesia pun diperkirakan mencapai 2-3 miliar per tahun, bahkan di Lombok Tengah saja potensinya mencapai 300 juta ekor per tahun,” tutur Bambang.

Berdasarkan data KKP menunjukkan, bahwa terdapat 20 lokasi potensial sumber lobster di seluruh Indonesia. “Begitu melimpah benur lobster, nelayan kita bisa memanen selama 10 bulan sepanjang tahun,” imbuhnya.

Sebagai perbandingan, potensi benur lobster di Vietnam hanya sekitar 2-3 juta ekor per tahun dan nelayan hanya bisa memanen 1-2 bulan saja. Anehnya sejak pelarangan, ekspor lobster Vietnam justru melonjak padahal negara itu sangat bergantung dari impor benur dari Indonesia.

“Potensi ekonomi benur lobster di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun apabila per ekornya dihargai sekitar Rp50 ribu. Kalau benur ini dibudidayakan hingga ukuran 500 gram harganya bisa mencapai Rp500 ribu sehingga potensi ekonominya jauh lebih besar lagi,” jelas Bambang Haryo.

Lebih jauh, politisi Senior Gerindra itu mengatakan, benur lobster justru harus segera ditangkap oleh nelayan sebab jika tidak akan habis dimakan oleh predatornya, seperti ikan kakap, kerapu, dan ikan karang. Berdasarkan penelitian Prof Dr Clive Jones, peluang hidup benur lobster hanya 0,01 persen atau hanya 1 dari 10.000 lobster yang mampu bertahan hidup di alam liar.

Ironisnya, Menteri Susi melarang benur lobster dan membolehkan penangkapan lobster ukuran besar, padahal lobster seukuran itu merupakan potensi indukan dan pejantan.

“Lobster ukuran itu sudah mampu menyesuaikan diri dengan habitat di perairan Indonesia, seharusnya tidak ditangkap agar bisa berkembang biak secara alami,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/politisi-gerindra-ini-minta-permen-kp-56-2016-dicabut/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published