Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Polemik LCS, ‘Tak Ada Sejengkal Laut Indonesia yang Dicaplok oleh Negara Lain’

Nine Dashed Line China yang turut overlap ke dalam ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.

Jakarta (Samudranesia) – Masalah Laut China Selatan (LCS) tak pernah surut kendati dunia saat ini tengah menghadapi pandemi Covid-19. LCS yang disebut-sebut sebagai titik terpanas dunia saat ini dan diprediksi menjadi ‘padang kurusetra’ Perang Dunia III antar negara-negara adidaya merupakan beranda dari teritorial Indonesia yang bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Kepulauan Natuna.

Terkait hal itu, Ketua Bidang Antar Lembaga Penegakan Hukum DPP Kongres Advokat Indonesia, Laksda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto mengutarakan bahwa area tersebut menjadi panas karena banyak negara yang berkepentingan di sana.

“Bicara Laut China Selatan tidak pernah habis karena banyak negara-negara yang berkepentingan di sana. Di tengah Covid-19 ini justru ada pergerakan kapal AS beserta sekutunya di LCS,” kata Surya dalam Program Melek Hukum Radio Pelita Kasih 96.30 FM yang bekerja sama dengan Kongres Advokat Indonesia dengan topik Topik: “Mempertahankan Kedaulatan & Hak Berdaulat NKRI di Laut China Selatan”, Selasa (5/5).

Di lain sisi, sejak hampir satu dekade terakhir, China menggunakan Nine Dashed Line atau 9 garis putus-putus yang masuk sebagai area penangkapan ikan tradisionalnya sejak lama. Area yang diklaim China juga overlap di ZEEI.

“Kita bukan negara pengklaim di Laut China Selatan, tapi kita negara yang berdaulat punya hak berdaulat berdasarkan hukum internasional, itu dalam maksud survival,” terangnya.

Oleh karena itu, sejak beberapa tahun terakhir banya kasus masuknya kapal ikan asing secara ilegal di ZEEI Natuna yang dikawal oleh Coast Guard mereka. Tidak jarang pula terlibat kontak dengan kapal milik petugas Indonesia baik dari TNI AL, Bakamla maupun kapal milik PSDKP KKP.

Sambung Surya yang juga merupakan Executif Director Indonesia Institute for Maritime Studies (IIMS) itu, sikap pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terakhir telah menunjukan ketegasannya. Pemerintah juga sudah memberanikan diri untuk menamakan ZEE di Laut China Selatan sebagai Laut Natuna Utara.

“Presiden Jokowi pernah menggelar rapat di atas kapal perang di Laut Natuna Utara dengan menyampaikan suatu message yaitu ‘anda jangan main-main dengan kedudukan NKRI’,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran seorang kepala negara di zona konflik seperti itu memberikan suatu spirit bahwa negara hadir di sana. Hal itu menjadi pesan bagi negara mana pun yang mengganggu hak berdaulat kita.

“Kalau Bapak Bangsa, pahlawan kita dulu Jenderal Sudirman menegaskan jangan ada sejengkal tanah pun yang direbut oleh musuh, sama halnya tidak ada sejengkal laut di wilayah hak berdaulat kita yang dicaplok atau dieksploitasi secara ilegal oleh negara lain,” tegasnya lagi.

Purnawirawan TNI AL yang baru-baru ini didapuk menjadi Ketum Yayasan Jatidiri Bangsa Indonesia (YJDB) menyatakan bahwa segala bentuk pengggaran hukum di wilayah hak berdaulat kita harus ditindak.

“Kalau mereka melakukan pelanggaran ya kita harus menindak. Dengan pengusiran, biasanya mereka menghormati kedaulatan kita, kalau tidak mau ya kita tangkap dan dibawa ke pinggir ke proses pengadilan. Jadi proses itu sudah melalui Criminal Justice System, yang kemudian diawali oleh penyelidikan, biasanya dari TNI AL atau KKP,” bebernya.

 

Article Link: http://samudranesia.id/polemik-lcs-tak-ada-sejengkal-laut-indonesia-yang-dicaplok-oleh-negara-lain/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published