Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Permen KP 12/2020 untuk Genjot Devisa Negara dan Sejahterakan Nelayan

Foto: Benih Bening Lobster (BBL)/Net

Jakarta (Samudranesia) – Keluarnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah Republik Indonesia disambut gembira oleh banyak kalangan pelaku usaha lobster. Pasalnya, Permen tersebut telah membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang oleh KKP.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang UKM dan Dunia Usaha, Andreau M Pribadi meyatakan selain ekspor, budidaya lobster juga menjadi prioritas dari Permen tersebut.

“Dengan adanya Permen 12 ini kita sudah melihat budidaya menyerap lapangan pekerjaan secara meluas. Nelayan penangkap yang memang mata pencaharian mereka hanya ada di situ, kembali hidup. Saat ini sekitar 11.000 Nelayan Penangkap BBL (Benih Bening Lobster) yang telah ditetapkan oleh KKP dan Dinas Provinsi serta Kabupaten, akan berjalan menuju 50.000 di 3 bulan ke depan dengan proyeksi di tahun pertama keluarnya Permen 12 ini akan mencapai 150.000 nelayan,” jelas Andreu dalam keterangannya, Senin (6/7).

Sambung dia, investasi yang masuk juga semakin besar sehingga bisa men-support ekonomi bangsa, khususnya di tengah pandemi Covid-19 ini. Setiap perusahaan memiliki perhitungan investasi sebesar Rp25 miliar.

“Dengan masuknya 50 perusahaan maka Investasi akan lahir sebesar Rp 1,25 triliun,” tegasnya.

Masih kata dia, Permen ini juga membuka teknologi baru dalam budidaya dan pakan yang terus berkembang. Sehingga hal itu menjadi penunjang devisa negara. Ia pun optimis, penyelundupan yang saat ini marak terjadi bisa diberantas. Semua pengekspor dan pembudidaya harus terdata di dalam perusahaan yang mendpaat izin.

“Perusahaan, baik PT, CV dan UD serta Koperasi diberikan kesempatan yang sama melakukan Budidaya dan Ekspor, tidak ada perhatian khusus untuk kepentingan tertentu,” jelasnya lagi.

Andreu menyebut perusahaan-perusahaan seperti PT Agro Industri Nasional, PT Maradeka Karya Semesta, PT Nusa Tenggara Budidaya, PT Royal Samudera Nusantara, PT Bima Sakti Mutiara, PT Maradeka Karya Semesta, PT Alam Laut Agung merupakan perusahaan yang memiliki jangkar ke bawah dan memegang binaan nelayan budidaya dan nelayan tangkap yang sangat banyak.

“Mereka memenuhi prosedur persyaratan dan telah melakukan budidaya dan terus memperluas lapangan pekerjaan, KKP melakukan seleksi secara profesional sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Selama ini Menteri Edhy Prabowo menurutnya telah mendengar aspirasi dari nelayan. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pun memenuhi proses kajian yang matang.

“Suara dari nelayan, Pak Edhy Prabowo dengarkan dan secara cepat mengambil langkah menghidupkan kembali nelayan-nelayan budidaya dan nelayan penangkap Benih Lobster. Perbedaan harga beli dari nelayan lebih tinggi dari keuntungan yang didapatkan oleh pemilik izin budidaya dan ekspor, jadi kita bisa melihat ini untuk kesejahteraan nelayan,” imbuhnya.

Dari perusahaan yang telah mendapatkan ijin, sambung Andreu, jika praktik ke depannya penyelundup berlindung di balik perusahaan-perusahaan tersebut dan tetap menjalankan praktik ilegal, maka tanpa ragu-ragu akan disetop KKP izinnya.

“Langkah ini diambil Pak Edhy Prabowo sebagai langkah extraordinary yang sudah tepat untuk mensejahterakan nelayan. Ingat bahwa ini adalah suara dari nelayan yang KKP ingin agar pendapatan nelayan kembali hidup di mana merupakan stimulus ekonomi untuk masyarakat kecil. KKP terus memperbesar devisa negara melalui lini ini,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/permen-kp-12-2020-untuk-genjot-devisa-negara-dan-sejahterakan-nelayan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published