Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Permen KP 12/2020 Berpotensi Pinggirkan Nelayan Lobster

Pembudidaya lobster di Sumbawa memiliki harapan besar dari keluarnya Permen KP 12/2020.

Sumbawa (Samudranesia) – Keluarnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan menjadi peluang besar bagi para nelayan lobster – penangkap Benih Bening lobster (BBL). Di sisi lain ini menjadi ancaman karena berpotensi terjadinya eksploitasi besar-besaran dari perusahaan penerima izin ekspor, serta terpinggirkannya para nelayan lobster.

Terkait hal tersebut, Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa sepakat bahwa perusahaan yang tidak memberdayakan nelayan harus dicabut izinnya.

“Seluruh nelayan yang terdaftar di berbagai perusahaan ini harus diberdayakan. Mestinya para perusahaan eksportir menyadari, bukan hanya ingin eksploitasi pembelian benih bening lobster, tetapi seluruh perusahaan yang mendapatkan izin harus memberdayakan nelayan,” kata Rusdianto dalam keterangannya, Minggu (23/8).

Baca Juga: Permen KP 12/2020 Berjalan, Budidaya dan ‘Hatchery’ hanya Pemanis Saja

Dari pengamatannya di Sumbawa Barat, Rusdianto mengaku menemukan banyak nelayan lobster yang belum diberdayakan oleh perusahaan. Sehingga ini menjadi catatan serius dari berjalannya Permen tersebut.

“Kami pun siap memberikan masukan, saran, laporan kepada KKP, DKP Provinsi, DKP Kabupaten, Kepolisian dan TNI AL kalau ada perusahaan tidak patuh pada regulasi, kami pun akan mengusulkan agar perusahaan tersebut dicabut izinnya, ” tegas Rusdianto. “Dan termasuk tidak memberdayakan nelayan juga harus segera dicabut izinnya.”

Karena menurutnya, penangkapan benih bening lobster ini memiliki sejarah kelam di mana nelayan sudah berjuang setengah mati atas pelarangan yang ada di rezim sebelumnya.

“Kemudian perusahaan hanya ingin mengekploitasi nelayan. Ini tidak boleh terjadi, harus kita awasi seluruh perusahaan-perusahaan yang ada. Kita harus kedepankan kepentingan nelayan, tanpa harus menggadaikan rasa kedaulatan nelayan kepada banyak perusahaan,” tegasnya lagi.

Baca Juga: Permen KP 12/2020 Diyakini Bisa Sejahterakan Nelayan Lobster

Ia pun melihat di berbagai daerah banyak nelayan lobster bersuka cita dari keluarnya Permen ini. Kebijakan ini dianggap memiliki harapan yang besar dalam mensejahterakan kehidupan nelayan lobster dan kegiatan budidaya.

“Karena itu, perusahaan-perusahaan eksportir ini segera lakukan pembangunan tempat budidaya lobster, jangan hanya ingin eksploitasi benih bening lobster dan meraup untung,” imbuhnya.

Rusdianto juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang ada harus memberikan operasional dan insentif kepada nelayan dengan layak. Hal itu mengingat, banyak nelayan yang sudah menjadi korban di masa sebelumnya.

Baca Juga: Soal Lobster, Saatnya Kita Bukan Menangkap, Tapi Menanam

Ia menyebut Permen ini dilandasi oleh estimasi benih lobster Indonesia yang cukup melimpah, mencapai lebih dari 10 miliar benih per tahun. Selain itu, Permen ini merupakan respons terhadap dampak ekonomi bagi masyarakat nelayan yang diakibatkan oleh Permen sebelumnya (Permen KP 56/2016).

Masih kata Rusdianto, budidaya lobster menurut Permen KP 12/2020 harus dilaksanakan di provinsi yang sama dengan perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (BBL). Jika lokasi budidaya tidak terdapat BBL, budidaya lobster tetap dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari KKP dan memiliki Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari pemda setempat.

“Ada banyak kewajiban perusahaan yang harus ditaati secara bersama. Jangan mengabaikan aspek keadilan agar nelayan memiliki kedaulatan dan kemandirian,” tandasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/catatan-kritis-permen-kp-12-2020-nelayan-lobster-harus-diberdayakan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published