Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Permen KP 12/2020 Berjalan, Budidaya dan ‘Hatchery’ hanya Pemanis Saja

Benih Bening Lobster (BBL)/Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan menjadi topik yang terus dibahas oleh para pelaku usaha lobster di Indonesia.

Permen yang menjadi andalan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dalam upayanya untuk mensehterakan nelayan dan pembudidaya lobster, belakangan mulai tercium bau tak sedap dalam implementasinya.

Ketua Dewan Pembina Lombok lobster Association (LLA) Mahnan Rasuli menilai ada praktik-praktik penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan penerima izin ekspor benih lobster.

Menurut dia, perusahaan hanya menjadikan nelayan dan pembudidaya sebagai obyek keuntungan mereka. Berdasarkan pengamatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), ada perusahaan yang tidak melakukan budidaya sama sekali.

“Nelayan hanya jadi obyek jualan. Budidaya dan hatchery hanya sebagai pemanis di atas kertas saja. Di mana ada hatchery itu? Yang ada hanya di langit, di atas kertas dan di laporan saja,” ucap Mahnan kepada Samudranesia, Senin (4/8).

Para pejabat KKP dalam sosialisasi Permen KP 12/2020 selalu mendengungkan budidaya dan hatchery (penetasan telur). Tak tanggung-tanggung, KKP juga sudah mengirim beberapa tim ahli untuk mempelajari sistem hatchery di Australia dan Vietnam.

Namun sambung Mahnan, lokasi hatchery di Indonesia khususnya NTB belum ada sama sekali. Sementara di lain sisi, perusahaan sudah melakukan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) ke luar negeri.

Maka dari itu, ia meminta agar Permen itu bisa direvisi terutama yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan. Pasalnya, Mahnan meyakini ada perusahaan yang tidak memiliki nelayan binaan dan tempat budidaya tetapi bisa terus mengekspor benih lobster.

“Jika ditelisik lebih jauh, ada dugaan potensi kerugian negara miliaran rupiah dari permainan penerbitan SKAB (Surat Keterangan Asal Barang). Modusnya, barang yang dikirim tidak sesuai dengan jumlah yang tertera di SKAB,” jelasnya.

Masih kata Mahnan, ada perusahaan eksportir BBL yang juga belum mengantongi Izin Pengelolaan Perairan. Sehingga bagaimana mungkin untuk melakukan budidaya.

“Jika belum mengajukan izin tersebut, dapat dipastikan perusahaan eksportir BBL yang diwajibkan melakukan budidaya dan restocking 2 persen sebagai syarat terbitnya SKAB untuk pengeluaran BBL adalah tidak sah dan melanggar hukum,” tegasnya.

Ia mengatakan, dengan alasan tersebut dan untuk kepentingan keberlanjutan sumberdaya lobster dan dan kepentingan nelayan NTB, pihaknya mendesak kepada Presiden RI, KKP, Kapolda NTB dan Gubernur NTB untuk melakukan Audit Legalitas Kegiatan Ekspor BBL.

“Langkah ini penting terkait dengan keabsahan aktivitas budidaya lobster, keabsahan Izin Pengelolaan Perairan sampai dengan keabsahan penerbitan SKAB,” tandasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/permen-kp-12-2020-berjalan-budidaya-dan-hatchery-hanya-pemanis-saja/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published