Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Perlu Keseriusan untuk Kelola Daerah Kepulauan dan Pesisir

Ilustrasi Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki 17 ribu lebih pulau yang membentang di antara samudra Hindia dan Pasifik. Sudah sepatutnya pengelolaan daerah kepulauan dan pesisir menjadi prioritas pembangunan negara.

Terkait hal itu, Media Center MPR/DPR RI menggelar diskusi bertema “Pengelolaan dan Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Pesisir” di komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (28/8). Hadir sebagai pemicara salah satunya ialah Wakil Ketua MPR Ri Jazilul Fawaid.

Politikus PKB itu menyampaikan bahwa sentra-sentra kepualauan masih menjadi sumber kemiskinan. Ia menyatakan ada yang salah dengan konsep pembangunan kita selama ini.

“Ketika menyatakan bumi, air dan seluruh kekayaan itu hampir 64 persen itu ada di perairan dan kelautan, daratan kita ini kecil dibanding laut dan kekayaan laut kita besar sekali. Diskusi terakhir saya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan waktu itu ada Pak Menteri, ada yang lain di antaranya Penasehat menteri, Bapak Rohkmin Dahuri saat itu menyampaikan, bahwa potensi laut kita, potensi maritim kita, itu baru terkelola 20 persen,” ujar Jazilul.

Itu artinya, sambung dia, KKP dalam rangka mengembangkan memberdayakan semua itu,  itu baru 20 persen. Karena konsep pembangunan yang berorientasi kepada maritim, itu baru muncul di era reformasi, sehingga KKP juga baru lahir di era itu.

“Saya mengajak kepada forum siang hari ini, bahwa diskusi, kebijakan, regulasi tentang kemaritiman ini, tidak hanya merubah cara pandang kita tetapi cara bertindak kita dengan kebijakan-kebijakan yang ada,” tegasnya.

Menurut dia, dari sekian banyak menteri yang menakhodai KKP dengan kebijakan serta perubahan-perubahannya di setiap menteri, menjadi dinamika tersendiri dalam mengelola kelautan kita.

“Memang regulasi tetap menurut saya  perlu konsistensi, itu perlu. Tetapi yang lebih penting adalah sumber daya, baik apakah teknologi maupun infrastruktur terkait dengan pemberdayaan masyarakat di pesisir dan pulau pulau itu. Saya yakin kuncinya adalah pertama tentu menyiapkan SDM yang cukup, fasilitas yang cukup, apakah air bersih, listrik dan lain-lain,” jelasnya.

Ia mencontohkan kampung halamannya sendiri yakni Pulau Bawean, Jawa Timur. Di sana ikan melimpah, tetapi masyarakatnya tidak sejahtera. Banyak warga sana yang justru merantau untuk mencari penghidupan, bahkan sampai ke luar negeri.

“Apa masalahnya? Lah wong ikan di sana juga nggak ada cold storage-nya, nggak ada industrinya, kalau mau industri nggak ada, katakan listriknya tidak cukup. Saya perlu kebijakan dari pusat sampai daerah, yang terukur, terencana dan memang bisa dikontrol,  kira-kira titik-titik kemajuannya,” tegas dia lagi.

Jazilul melihat kinerja KKP sudah cukup baik, tinggal perlu diintegrasikan dengan stakholder lainnya.

“Selama ini tentu kita bersyukur memang sudah ada tahap-tahap kemajuan tetapi masih jauh dari harapan. Kita baru bisa mengolah 20 persen sedangkan 80 persennya belum. Apakah potensi wisatanya,  potensi dasar lautnya, atau potensi-potensi yang lain di situ,” bebernya.

“Maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Poros Maritim itu hanya gerakan. Itu hanya baru cara pandang, itu baru saja kebijakan, belum bisa melahirkan kemanfaatan dan kesejahteraan. Saya berharap betul-betul Indonesia menjadi Poros Maritim. Negara kepulauan itu artinya mengentaskan orang-orang pulau menjadi orang-orang yang sejahtera,  para nelayan yang sejahtera,” pungkasnya.

Perlu Undang-Undang

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin menyatakan, ketidakadilan negara terhadap Daerah Pesisir, Kepulauan dan Daerah Terluar (PKT) sangat jelas dan terlihat.

“Sebagai representasi formal setiap daerah di Senayan sudah merupakan kewajiban DPD untuk menyuarakan aspirasi daerah. Oleh karenanya, DPD lah yang telah mengajukan RUU Kepulauan dan berhasil mendorong RUU tersebut masuk di Program Legislasi Nasional (Prolegnas) saat ini,” ungkap Sultan.

Persoalan di daerah PKT, sambung dia, telah disadari oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Baik soal pemberdayaan maupun dukungan fiskal untuk membangun kemandirian daerah PKT. Tak sedikit daerah PKT yang kaya sumber daya tapi masyarakatnya tak menikmati kekayaan tersebut.

“Berbagai program dan kebijakan pemerintah pun, telah dilakukan, tapi seberapa afektif semua upaya tersebut pada akhirnya juga bergantung pada fakta dibutuhkannya suatu undang-undang yang spesifik soal daerah PKT,” tegasnya.

Semangat untuk memberikan payung hukum keadilan pembangunan bagi Daerah PKT juga disampaikan oleh Anggota MPR RI yang Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, yang hadir secara virtual. Dedi menegaskan, dibutuhkan sebuah aturan yang kokoh  terkait dengan pembagian keuangan ke daerah daerah.

“Saat ini kita masij tersentralistik dalam hal keuangan,” kata Dedi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf. Sebanyak 17.508 pulau yang dimiliki Indonesia, butuh keseriusan untuk membangunnya.

“Ada kebijakan perimbangan keuangan yang harus kita bahas bersama,” kata Yusuf.

Yusuf menegaskan, negara memang harus hadir untuk daerah PKT, dan posisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sebagai Eksekutor.

“Perimbangan keuangannya ya dari gedung ini, kami harap,” selorhnnya.

Untuk diketahui, selain menginisiasi RUU Kepulauan, DPD RI juga menginisiasi RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sultan memastikan, pihaknya berupaya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan dari kedua RUU tersebut.

“Kita sudah susun pasal-pasal, dan masih ada proses sinkronisasi nanti dengan lementerian dan lembaga terkait. Yang mana yang akan diambil. Khusus RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kita belum tuntas itu, tapi salah satu fokus DPD nanti ke sana karena padangan DPD tentang dana bagi hasil juga itu belum adil,” kata Sultan. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/perlu-keseriusan-untuk-kelola-daerah-kepulauan-dan-pesisir/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published