Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Percepat Industri Lewat Pendaratan Hasil Tangkapan Ikan, Begini Langkahnya

Jakarta (Samudranesia) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali memudahkan beroperasinya usaha penangkapan ikan di laut lepas di seluruh perairan Indonesia. Tentu, hal ini bertujuan untuk mendukung usaha industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa, negara–negara berkembang yang berada dalam lingkaran pengelolaan perikanan harus memiliki suatu kerangka kebijakan hukum dan kelembagaan yang tepat sehingga manajemen penangkapan ikan dilaut lepas dapat terkontrol secara baik.

“Untuk keberlanjutan harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, baik tingkat lokal, nasional dan sub regional,” ujar Rusdianto kepada Samudranesia, Senin (6/7).

Sambung dia, hal itu didasarkan pada kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan yang mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan dan pertahankan ketersediaannya untuk masa mendatang.

Rusdianto menambahan stok ikan pelintas batas dan stok ikan laut lepas, yang diusahakan oleh dua negara atau lebih, maka negara bersangkutan, termasuk negara pantai yang relevan dalam hal stok, harus kerjasama dalam menjamin konservasi dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

“Karena itu, harus ada keterbukaan atas semua masalah, tantangan, dan manajemen pengelolaan. Artinya, penangkapan dan pendaratan ikan hasil tangkapan laut lepas harus dilengkapi ketentuan laporan kepada pelabuhan pangkalan di Indonesia dan penyampaian bukti pendaratan ikan di luar negeri,” imbuhnya.

Kebijakan itu, dilakukan dalam rangka pendataan sumber daya dan untuk mengantisipasi kegiatan penangkapan ikan yang melebihi kuota yang telah ditetapkan organisasi internasional.

Selain itu, Rusdianto berpendapat pengelolaan itu dapat dengan melakukan transhipment (pengalihan muatan kapal) dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut ikan baik di  tengah laut maupun di pelabuhan negara lain yang menjadi anggota Regional Fisheries Management Organisation (RFMO) pada wilayah RFMO yang sama.

Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan Port State Measure Agreement (PSMA) dan resolusi RFMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan di Indonesia sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI melalui media elektronik dalam jangka waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam setelah pembongkaran meliputi: identitas Kapal Perikanan; jumlah ikan hasil tangkapan; daerah Penangkapan Ikan; dan pelabuhan negara tujuan.

“Selain itu, mengoptimalkan pemanfaatan dan produksi hasil penangkapan ikan di ZEEI di luar 200 mil. Nah, Permen baru perikanan tangkap ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perikanan, melalui aturan kewajiban usaha perikanan tangkap terpadu dan pemilik kapal kumulatif di atas 200 GT untuk mengolah ikan hasil tangkapan pada unit pengolahan ikan di dalam negeri,” imbuhnya lagi.

Pasal 107 Peraturan Menteri Pengelolaan Perikanan Tangkap, bahwa: “Pemilik Kapal Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa: teguran / peringatan tertulis; pembekuan SIPI dan/atau SIKPI; dan pencabutan SIPI dan/atau SIKPI.”

“Teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. Pembekuan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender apabila sampai dengan berakhirnya teguran/peringatan tertulis tidak memenuhi kewajiban. Pencabutan SIPI dan/atau SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan apabila sampai dengan berakhirnya pembekuan SIPI dan/atau SIKPI tidak memenuhi kewajiban.” (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/percepat-industri-lewat-pendaratan-hasil-tangkapan-ikan-begini-langkahnya/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published