Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Perbaiki Hubungan dengan Nelayan, Edhy Buktikan lewat Revisi Regulasi

MenKP Edhy Prabowo

Jakarta (Samudranesia) –Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo telah merevisi beebrapa Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) yang bertentangan dengan nasib nelayan dan masyarakat perikanan Indonesia.

Pasalnya, selama ini, peraturan di masa menteri sebelumnya dianggap banyak yang mencekik para nelayan. Selain itu sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Edhy memiliki dua tugas utama, di antaranya memperbaiki hubungan dengan nelayan dan menggenjot sektor budidaya.

“Pak Edhy Prabowo telah melakukan proses partisipatif dalam penentuan kebijakan dan perumusan atau penyusunan peraturan yang tentunya berdampak bagi kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang bertumpu hidupnya di sektor kelautan dan perikanan,” kata Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa kepada Samudranesia, Sabtu (11/7).

Di tengah isu Benih Lobster dan Cantrang, yang berdampak pada delegitimasi kepemimpinan Edhy Prabowo, maka menurut Rusdianto, Edhy perlu menjelaskan dengan detail soal pertarungan isu lingkungan versus keberlanjutan ekonomi untuk kesejahteraan nelayan.

“Sesungguhnya, keributan terjadi karena semua tidak memahami apa yang terjadi. Ini konsekwensi semua orang berpartisipasi dalam memberikan kritik terhadap kebijakan melalui media sosial,” terang Rusdianto.

KKP di era Susi Pudjiastuti lebih sering menuduh nelayan melakukan Illegal, Destructive dan Over Fishing. Akhirnya, menerbitkan Peraturan Menteri yang tidak berpihak pada nelayan, termasuk Permen KP 01/2015 dan Permen KP 56/2016 tentang pelarangan menangkap benih lobster, larangan menangkap induk Lobster, melarang Budidaya dan juga melarang ekspor lobster.

“Nah, produk kebijakan Susi Pudjiastuti itu tidak memberikan manfaat apapun, baik kepada nelayan, pembudidaya dan negara. Bahkan, produk regulasi tersebut memperkaya penyelundupan,” jelasnya.

Rusdianto yang juga ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) itu menyebut kontroversi yang terjadi di publik bukan secara kebetulan. Melainkan ada opini publik yang digiring untuk menggeser jabatan Edhy sebagai menteri.

Lanjut dia, perlawanan nelayan lobster atas Permen KP 01/2015 dan Permen KP 56/2016 itu menjadi titik tolak yang paling mendasar bagi Edhy Prabowo melakukan kajian publik dan konsultasi dengan stakeholder guna menyerap masukan dan aspirasi melalui proses dialog.

Rezim Edhy Prabowo pun berhasil melakukan revisi dnegan terbitnya Permen KP 12/2020 yang sudah mewakili tiga kepentingan yakni Budidaya yang mewakili pembudidaya, Restocking yang mewakili lingkungan dan keberlanjutan sumberdaya benih lobster dan indukan serta eksportir benih lobster yang mewakili ekonomi pengusaha, nelayan penangkap, pembudidaya, eksportir dan pendapatan negara melalui PNBP.

“Kalau ukurannya, mana lebih untung kebijakannya terhadap nelayan, pembudidaya dan negara, maka kesimpulannya lebih untung regulasi Edhy Prabowo melalui Permen KP 12/2020, ketimbang regulasi zaman Susi,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/perbaiki-hubungan-dengan-nelayan-edhy-buktikan-lewat-revisi-regulasi/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published