Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Pengusaha Perikanan Minta Regulasi yang Menghambat untuk Dievaluasi

Dialog Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dengan pengusaha perikanan di Muara Baru, Senin (28/10).

Jakarta (Samudranesia) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kunjungan kerja pertamanya ke Muara Angke dan Pelabuhan Nizam Zachman Muara Baru, Senin (28/10/2019). Ini momentum pertama berdialog dengan nelayan dan pengusaha perikanan paskah terpilih ia sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 oktober 2019 lalu.

“Saya sudah lima hari diminta Presiden untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Anda jangan sungkan untuk bicara apa pun pada saya. Karena saya bukan pejabat. Saya hanya membantu presiden. Saya berharap kita bisa jalan bersama untuk menumbuhkan ekonomi dari sektor perikanan,” ujar Edhy membuka diskusi dengan pengusaha di Muara Baru.

Dia mengatakan sangat optimis bisa memberikan kontribusi yang positif karena pantauan langsung di lapangan dan hasil berdialog seharian. Bahkan dengan penuh semangat dia berkomitmen akan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat baik nelayan, industri atau pengusaha. 

“Hari ini saya optimis melihat langsung semangat nelayan dan pengusaha,  saya optimistis masalah kita akan rerurai. Satu hal permintaan saya jangan sungkan untuk bicara pada saya,” pintanya

Dia juga meminta kepada para industri dan pengusaha perikanan tangkap untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap nelayan. “Saya tidak ingin mendengar ada pengusaha semena-mena terhadap nelayan kecil. Jangan karena pengusaha lebih besar lalu nelayan kecil ditekan. Hal ini tidak boleh terjadi,” katanya.

Menanggapi berbagai usul dan saran pengusaha yang meminta berbagai kebijakan dari menteri sebelumnya untuk direvisi, Edhy menanggapi dengan bijak. “Kebijakan yang sudah baik akan kita ditingkatkan. Yang belum baik akan kita perbaiki tentunya,” katanya. 

Pada kesempatan itu, Sekjen Komunitas Masyarakat  Maritim Indonesia, Marzuki Yazid menyampaikan sedikitnya ada enam aturan atau kebijakan yang perlu direvisi. Mulai dari peraturan menteri sampai peraturan Dirjen.

“Untuk Permen banyak yang perlu direvisi, begitu juga peraturan Dirjen  tentang batasan maksimal ukuran kapal harus 150GT, kenapa? Yang ingin beroperasi di laut lepas bagaimana? Kami juga meminta ada evaluasi perizinan tangkap agar lebih transparan dan tepat waktu,” keluh Marzuki

Lebih lanjut dia menyampaikan jika Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) harus ditinjau ulang. Ia mencontohkan, di Australia untuk kapal 400GT paling mahal hanya membayar maksimal Rp230 juta. Sementara di Indonesia menurutnya biaya bisa mencapai Rp 900 jutaan

“Begitu juga Permen tentang alat tangkap terhadap hasil produksi,  laporan kegiatan usaha dan laporan kegiatan penangkapan (LKU LKP) sangat memberatkan. Lalu nasib pelabuhan swasta bagaimana? Kalau tidak dimasukkan sebagai bagian dari  perencanaan KKP, berarti pelabuhan swasta yang sudah memenuhi izin sekarang jadi dianggap liar,” urai Marzuki.

Semua usulan dan keluhan tersebut ditanggapi menteri Edhy Prabowo dengan sangat bijak.  Bahwa semua kebijakan yang sudah atau Permen yang dianggap merugikan tidak menumbuhkan perekonomian di sektor nelayan dan industri akan dievaluasi dan ditindaklanjuti segera. Sementara beberapa Permen yang dianggap sudah bagus dan membangun itu akan terus ditingkatkan lagi. (ney)

 

Article Link : http://samudranesia.id/pengusaha-perikanan-minta-regulasi-yang-menghambat-untuk-dievaluasi/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published