Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Pemerintah Didesak Perbaiki Tata Kelola Awak Kapal Perikanan

Foto: Istimewa.

Jakarta (Samudranesia) – Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan tata kelola awak kapal perikanan Indonesia bagi mereka yang bekerja di kapal ikan dalam dan luar negeri. Perbaikan tata kelola tersebut meliputi tahap rekruitmen, penempatan, repatriasi dan remedi. Salah satu  bentuk perbaikan tata kelola tersebut adalah dengan mengeluarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Niaga Migran.

Selain itu, sebagai tindak lanjut Perpres 18/2019 tentang Pengesahan ratifikasi SCTWF, Pemerintah perlu segera menyusun program dan rencana aksi pengembangan sumber daya manusia Awak Kapal Perikanan terutama tentang kualifikasi/kompetensi awak kapal ikan.

Demikian beberapa benang merah yang muncul dalam diskusi daring dengan tema “Memperbaiki Tata Kelola Awak Kapal Perikanan Indonesia” yang diselenggarakan oleh SAFE Seas Project pada Rabu (13/5/2020).

SAFE Seas Project adalah program bersama antara DFW-Indonesia dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa untuk melindungi awak kapal perikanan yang bekerja di luar negeri, pemerintah perlu meningktkn kerjasama dgn negara-negara yang selama ini menjadi  tujuan bekerja Awak Kapal Perikanan asal Indonesia.

“Perlu ada kerjasama yang lebih spesifik dalam bentuk perjanjian Mutual Agremeent atau Saling Pengakuan Sertifkat AKP antara Indonesia dan negara tersebut,” ucap Abdi.

Dia juga meminta pemerintah untuk membuka hotline pengaduan awak kapal dalam dan luar negeri. “Itu semacam National Fisher Centre sebagai platform bersama untuk respons cepat terhadap kejadian atau kasus yang menimpa AKP,” kata Abdi.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan pendataan keberadaan Awak Kapal Perikanan Indonesia luar negeri.

“ABK di luar negeri menjadi prioritas Timnas untuk mengkoordinasikan dengan  K/L lain supaya ada pendataan mereka di luar negeri agar memudahkan KBRI melakukan pemantauan,” tambahnya. 

Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Kementerian Perhubungan, Capt Sudiono mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada agen penyalur pemilik SIUPPAK yang melakukan pelanggaran pengiriman awak kapal ke luar negeri.

“Pembinaan kami lakukan secara intensif dan berikan sanksi administratif maupun sanksi lain yang lebih berat,” kata Sudiono.

Asisten Deputi, Keamanan dan Ketahanan Maritim, Kementerian Koordinator Matitim dan Investasi, Basilio Diaz Araujo mengatakan bahwa saat ini ada gap dan tumpang tindih regulasi tentang awak kapal perikanan sehingga efektivitas pelaksanaannya belum begitu baik dan segera diperbaiki.

“Selain beberapa konvensi internasional yang belum kita ratifikasi, aturan dalam negeri saat ini selain tumpang tindih, pelaksanaannya belum terlalu efektif,” kata Basilio.

Melalui Tim Nasional Perlindungan Awak Kapal Perikanan, upaya harmonisasi regulasi, mekanisme inspeksi bersama dan penyadaran masyarakat akan terus dilakukan melalui kerjasama antar Kementerian dan Lembaga.

Direktur SAFE Seas Project, Nono Sumarsono mengingatkan agar Indonesia serius menangani awak kapal perikanan, sebab kasus ABK Indonesia di kapal ikan berbendera China telah menjadi perhatian internasional.

“Perbaikan jangka panjang penting, tapi aksi jangka pendek merupakan kebutuhan mendesak karena isu ini sangat terkait dengan aspek HAM,” kata Nono Sumarsono.

Dia juga menyarankan agar kementerian terkait dapat mekakukan inspeksi bersama terhadap awak kapal dalam negeri untuk memastikan kondisi bekerja di kapal dalam kondisi ideal.

“Ini untuk emastikan terpenuhinya hak-hak awak kapal perikanan berupa jaminan sosial dan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku,” tutup Nono. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/pemerintah-didesak-perbaiki-tata-kelola-awak-kapal-perikanan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published