Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Optimalkan Produksi Lobster NTB, Pemprov harus Benahi BUMD Pengelola Lobster

Lobster yang siap diekspor.

Sumbawa (Samudranesia) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diproyeksikan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu daerah sentra lobster nasional. Provinsi ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian nasional terkait ekspor benih lobster dan budidaya lobster.

Guna mendukung upaya tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB perlu membenahi BUMD NTB, PT. Gerbang NTB Emas (GNE) agar bisa melihat keuntungan pada bisnis lobster di NTB.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa yang berharap agar potensi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh PT GNE.   

“Oleh karena itu, Pemprov NTB perlu melakukan penyegaran dan restrukturisasi peran BUMD NTB, untuk terlibat dalam skema penangkapan benih, pengelolaan, pendederan, manajemen, pembesaran hingga ekspor agar NTB bisa segera mengambil manfaat kesejahteraan dari potensi lobster,” ujar Rusdianto dalam keteranganya kepada Samudranesia, Minggu (1/3).

Baca Juga:

Sambung dia, PT GNE harus menyadari bahwa munculnya para investor untuk ekspor dan budidaya lobster harus dijemput dan perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak investor dari Jepang, Korea, Taiwan, Thailand, Hongkong, Singapura, Vietnam, China, dan lainnya yang tertarik melakukan pembudidayaan benih lobster dan ekspor benih bening lobster.

“Pertimbangan perubahan Peraturan Menteri tentang lobster dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.). Hal ini harus dijemput, paling penting menyusun strategi,” imbuhnya.

Rencana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dalam skema kebijakan penangkapan, perdagangan, pengeluaran (ekspor), pembesaran dan restocking benih lobster memperluas peluang Pemprov NTB. Rusdianto menyatakan yang terpenting ialah menghadirkan teknologi budidaya benih lobster dengan hitungan bisnis yang cukup baik.

“Maka, PT. GNE harus mengambil peran aktif dan progresif untuk menghadirkan teknologi yang tepat untuk budidaya benih lobster,” tegasnya.

Menurut dia ada opsi untuk ekspor dan pembesaran benih lobster. Berdasarakan penelitian kalau tidak dibesarkan benih lobster akan mati sia-sia, kemungkinan hidupnya tinggal 1 persen di alam. Tapi kalau dibesarkan, maka memiliki peluang Survival Ratenya 70 persen. Namun, masalah lain lagi, lobsterdi Indonesia hanya maksimal hidup 40 persen, karena dipengaruhi faktor alam dan belum hadirnya teknologi yang bagus.

Lanjut Rusdianto, yang perlu dilakukan PT GNE yakni mengintervensi lobi untuk bisa mengatur kembali ketentuan penangkapan dan/atau pengeluaran Lobster (Panulirus spp.) yang perlu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.) yang baru di wilayah Negara Republik Indonesia.

“Regulasi ini diharapkan bisa menjelaskan apapun masalah yang selama ini dihadapi dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Masih kata Rusdianto, PT GNE perlu menyadari, bahwa petani tidak sanggup memelihara benih lobster sehingga beratnya menjadi 200 gram karena biayanya mahal. Begitu juga ketika PT. GNE membeli benih lobster ukuran 100 gram, kemudian petani diminta untuk membudidayakan supaya beratnya menjadi 200 gram, mereka juga tidak sanggup.

“Karena mereka tak bisa menjamin benih lobster seberat 100 gram yang dipelihara akan tetap hidup semuanya. Sehingga beratnya menjadi 200 gram. Maka, itu pentingnya PT GNE bekerja menghadirkan teknologi budidaya yang bagus. Kalau ada, budidaya bisa aman dan bisnisnya akan lancar. Sehingga bisa secara maksimal mengembangkan pembudidayaan secara sendiri oleh PT GNE,” tutur Rusdianto yang merupakan putra asli Sumbawa tersebut.

Sementara peraturan menteri baru yang akan datang juga menjelaskan tentang pola penangkapan dan pengeluaran (ekspor). Sesuai pada rancangan Pasal 2 yakni: penangkapan dan/atau pengeluaran lobster (Panulirus spp.), di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: 1) tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar; 2) Lobster pasir (Panulirus homarus) ukuran panjang karapas di atas 6 (enam) cm atau berat diatas 150 (seratus lima puluh) gram per ekor; atau). 3) Lobster jenis lainnya ukuran panjang karapas di atas 8 (delapan) cm atau berat diatas 200 (dua ratus) gram per ekor.

Dari peraturan tersebut, Rusdianto berharap sekitar 2.176 orang nelayan lobster di Pulau Lombok akan bangkit kembali dan turut ambil bagian. Berdasarkan data yang dihimpunnya, nelayan lobster di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 873 orang, Lombok Timur sebanyak 1. 074 orang, dan Lombok Barat sebanyak 229 orang. Itu belum ditambah dari nelayan lobster yang berasal dari Sumbawa.

Sambung Rusdianto lagi, PT GNE juga harus bekerjasama dengan KKP untuk melakukan banyak agenda ke depan, mulai dari penelitian sumber daya untuk mengetahui jumlah potensi benih lobster yang ada di NTB.

“Karena proses budidaya lobster akan dikembangkan seluas-luasnya ribuan hektare. Dalam satu hektare, bisa sampai 50 keramba, dalam satu keramba, lobster yang dihasilkan bisa sampai 70 kg,” bebernya.

“Kajian juga harus dilakukan teliti dengan pertimbangan masukan dari seluruh stakeholders dan para ahli. Tujuannya agar pengembangan budidaya ke depan dapat berjalan lancar dengan tetap menjamin kelestarian stok di alam,” tambahnya.

Harapan Indonesia lewat NTB ke depannya harus bisa menyaingi Vietnam dalam budidaya lobster. Rusdianto menyarankan agar ke depan mampu dan menguasai pasar lobster konsumsi dunia yang nilai ekonominya sangat besar.

“Kalau perlu sampai pada tahap budidaya. PT GNE bekerjasama dengan ACIAR dan Universitas Tasmania yang telah berhasil membenihan dan budidaya lobster secara berkelanjutan dan tidak merusak plasma nutfah lobster alam,” imbuh dia.

Di akhir penjelasannya, Rusdianto menyarankan agar PT GNE segera berbenah untuk hadir dalam skema pengembangan budidaya agar dapat memberikan manfaat ekonomi dan berperan sebagai buffer stock, yaitu melalui pengaturan kewajiban restocking pada fase tertentu.

“Mestinya PT GNE sudah menyusun roadmap pengembangan industri lobster  dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait. Kajian stok, pengaturan area tangkap lestari, pemetaan ruang untuk budidaya, penyiapan teknologi, investasi, dan lainnya. Provinsi NTB perlu berpesan mendorong agar ekspor lobster diperhitungkan dengan baik, dengan mengutamakan nilai tambah,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/optimalkan-produksi-lobster-ntb-pemprov-harus-benahi-bumd-pengelola-lobster/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published