Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Optimalisasi Tol Laut Butuh Keterlibatan UPT di Daerah

Foto: Humas Hubla

JAKARTA, NMN – Realisasi belanja subsidi angkutan laut hingga awal September 2019 baru mencapai 30 persen dari pagu Rp1,5 triliun dalam APBN 2019. Untuk mendorong realisasi belanja. Kementerian Perhubungan menginstruksikan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah proaktif memonitor kapal-kapal Tol laut yang beroperasi di wilayahnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus H. Purnomo mengatakan bahwa keterlibatan UPT penting untuk mengefektifkan pengelolaan subsidi untuk angkutan laut, baik kapal barang Tol Laut, perintis, maupun ternak.

Seperti diketahui, mekanisme penyaluran subsidi kapal PSO dilakukan dengan sistem reimburse. Dana yang dicairkan sebesar 100 persen berdasarkan tagihan pembayaran sesuai realisasi voyage dan hasil perhitungan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan.

Adapun komponen biaya operasional kapal PSO terdiri atas biaya tidak tetap yang mencakup biaya bahan bakar, pelabuhan, dan perawatan kapal, serta biaya tetap a.l. gaji dan tunjangan kru kapal.

Kesulitan pemerintah memantau kapal-kapal penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) yang tersebar di berbagai wilayah membuat serapan anggaran subsidi berjalan lamban.

Untuk diketahui, jumlah kapal PSO yang beroperasi tahun ini sebanyak 164 unit. Jumlah itu terdiri atas kapal penumpang kelas ekonomi yang dioperasikan Pelni 26 unit, kapal perintis 113 unit, kapal tol laut ternak 6 unit, dan kapal tol laut barang 19 unit.

“Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut akan membuat jadwal pasti setiap kapal PSO. Tidak hanya memonitor kedatangan kapal, UPT juga diminta mengecek muatan kapal. Nantinya kita bekerja sama dengan Telkom, akan merilis aplikasi yang memungkinkan UPT melacak keberadaan kapal,” kata Agus di Jakarta, Senin (9/9).

Terkait UPT, Agus mengungkapkan, dari hasil evaluasi penyelenggaraan PSO angkutan laut, UPT di daerah perlu ditingkatkan keterlibatannya, khususnya dalam monitoring penyelenggaraan PSO angkutan laut.

Karena, lanjut Agus, akibat monitor UPT yang minim, pemerintah pusat justru mendapat laporan tentang kondisi kapal PSO di lapangan dari masyarakat. Selain itu, sempat ada laporan dari masyarakat tentang keterlambatan kedatangan kapal Tol Laut di Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya dan Pulau Larat, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku.

Keterlambatan terjadi karena crane kapal feeder Kendhaga Nusantara V yang melayani rute Moa–Larat–Kisar–Moa rusak sehingga memerlukan waktu untuk diperbaiki.

“Ke depan kawan-kawan di UPT ikuti itu. Mestinya selama sebulan dimonitor ada kapal perintis lewat berapa kali, kapal tol laut berapa kali. Kalau enggak datang, ditanya kenapa enggak datang,” kata Agus.

Untuk menunjang UPT melakukan monitor, Agus menegaskan, sistem pelacakan (tracking system) akan dioptimalkan dan dikombinasikan dengan vessel monitoring system (VMS).

 

Article Link : https://maritimenews.id/optimalisasi-tol-laut-butuh-keterlibatan-upt-di-daerah/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published