Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Omnibus Law Ciptaker Diharapkan Menjadi Pintu Masuk Perlindungan ABK Perikanan

Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Pemasalahan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang ramai menjadi pro kontra saat ini turut merambah dunia kelautan dan perikanan Indonesia. Terkait itu, Himpunnan Mahasiswa Perikanan Indonesia (Himapikani) menggelar diskusi via zoom, Kamis (23/4) yang menghadirkan beberapa narasumber.

Bertindak sebagai moderator Sekjen Himapikani Prasetya Adhi membukan jalannya diskusi dengan memaparkan ilustrasi singkat mengenai Omnibus Law Ciptaker yang tengah digodok di DPR. Hadir sebagai pembicara di antaranya Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL-KKP) Dr.Aryo Hanggono, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan, Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara/Wadek Sekolah Bisnis IPB Dr Nimmi Zulbainarni dan Ketua Dewan Penasihat Menteri Kelautan Prof. Dr Rokhmin Dahuri.

Dirjen PRL Aryo Hanggono mengurai bahwa Omnibus Law ini turut menyederhanakan peraturan yang berkaitan dengan pengaturan ruang laut. Secara umum, ia menjelaskan mengenai adanya zonasi ruang laut yang sudah diatur oleh undang-undang yang ada saat ini.

Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengupas lebih dalam mengenai harapan Omnibus Law Ciptaker terhadap pekerja di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya terhadap masalah Anak Buak Kapal (ABK) kapal ikan.

“Ada beberapa hal poin penting dalam Omnibus Law ini. Bahwa Omnibus Law ini harus memperkuat usaha rakyat bukan mempersulit usaha rakyat dan tentunya bisa memperkuat perikanan nasional kita,” kata Daniel.

“Saya harap Omnibus Law ini juga menjadi pintu masuk yang kuat untuk melindungi ABK. Karena sekarang ini ABK kita sangat tidak terlindungi. Kita mendorong Omnibus Law ini menjadi pintu masuk agar hak-hak ABK terakomodir,” tegasnya.

Menurut dia, harus ada keberpihakan negara terhadap yang lemah. Utamanya kepada nelayan kecil. Kendati ia pun tidak sepakat dengan adanya dikotomi nelayan kecil, sedang dan besar saat ini. Namun karena adanya tolok ukur dari kepemilikan kapal, dikotomi itu akhirnya tidak terelakan.

“Nelayan kecil harus dipermudah terkait perizinan, jangan dipersulit. Apalagi di Omnibus Law juga ada masalah sanksi. Ini harus jadi poin penting yang dibahas dalam Omnibus Law, yakni terkait perlindungan kepada nelayan kecil,” jelasnya.

Politisi PKB ini juga berharap agar pembahasan Omnibus Law ini ditunda dulu hingga pandemic Covid-19 berakhir. Saat ini seluruh elemen bangsa termasuk DPR sudah seharusnya fokus terhadap penanganan Covid-19 terlebih dahulu.

“Tak usah bahas Omnibus Law dulu, kita fokus saja dulu di penanganan Covid-19,” usulnya.

Sementara itu, Sekjen Masyarakat Perikanan Nusantara/Wadek Sekolah Bisnis IPB Dr Nimmi Zulbainarni menyatakan bahwa adanya pertentangan antara ekonomi dan konservasi lingkungan terus ada. Seharusnya hal itu bisa diatur secara jelas dalam peraturan-perundangan.

“Menurut saya selalu akan terus terjadi rebutan lahan, makannya perlu ada harmonisasi untuk mengatur supaya tidak terjadi lagi saling berebut lahan. Jangan terus dipertentangkan antara ekonomi dan konservasi. Itu seakan menjadi pertentangan yang tak pernah selesai,” ungkap Nimmi.

Sambung dia, Omnibus Law yang juga mengatur masalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perizinan usaha sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah dan DPR, asalkan tidak melanggar undang-undang yang ada.

“Yang paling penting tentu tidak merusak lingkungan dan mengganggu nelayan kecil,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/omnibus-law-ciptaker-diharapkan-menjadi-pintu-masuk-perlindungan-abk-perikanan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published