Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Menyorot Rencana Pembangunan Pelabuhan ‘Transhipment’ di Bintan Timur

Gambar: Kepulauan Bintan/Net

Jakarta (Samudranesia) – Guna menopang perekonomian nasional, terutama di tengah pandemi Covid-19 ini, peran pelabuhan sangat penting. Pelabuhan bukan hanya menjadi pintu gerbang perekonomian dan tempat kegiatan alih moda transportasi, tetapi juga menjadi penunjang kegiatan industri dan perdagangan.

Indonesia yang memiliki 4 choke points dunia saat ini belum memiliki pelabuhan transhipment. Transhipment adalah aktivitas yang berkaitan dengan pergerakan barang dan alat angkut atau biasa disebut alih muatan dari kapal yang satu ke kapal lainnya, baik secara langsung (ship-to-ship) maupun melalui tempat penyimpan sementara (temporary storage).

Dalam perkembangan selanjutnya, perdagangan global yang semakin meningkat dan meluas, telah mendorong tumbuhnya aktivitas pelayaran secara masif, rantai distribusi semakin luas dan kompleks. Terutama di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura, kondisinya sudah sangat crowded saat ini.

Terkait hal itu, pakar pelabuhan dari Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Leny Maryouri mengupas fungsi strategis pelabuhan dan rencana induk pelabuhan ke depan sebagai penyangga perekonomian nasional, terutama proyeksi pembangunan pelabuhan transhipment di Pulau Bintan Timur.

“Pembangunan transhipment port di Bintan Timur itu sangat bisa bukan hanya untuk menopang ekonomi Indonesia tapi dia bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi lagi. Karena selama ini kita belum ada transhipment port di level nasional kita. Dan kita juga tidak menyaingi Singapura, malah sekarang mau mengajak Singapura untuk bermitra dengan kami,” kata Leny di sela-sela diskusi bertajuk “Upaya Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Menjamin Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut Nasional yang Optimal” yang digelar oleh PWI Jaya di Jakarta, Rabu (2/9).


Leny Maryouri (kanan)

Sambung dia, pihaknya dalam rencana pembangunan proyek ini telah menggandeng Soletanche Bachy International (SBI) asal Prancis sebagai mitranya. Soletanche Bachy International sendiri sudah membangun 2000 pelabuhan internasional di 120 negara.

“Dia (SBI) sudah diakui dan itu kelas internasional. Jadi Port of Singapore Authority itu nanti bisa menjadi barometernya kita. Kita masih mempelajari siapa saja yang bisa menjadi operator tapi kalau yang menjadi konstruksi, Soletanche Bachy International sudah akan siap,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa rencana ini tidak menyaingi Pelabuhan Singapura melainkan menjadikannya sebagai partner bisnis.

“Singapore Port itu sudah over capacity. Sekarang itu kan kapasitas mereka hnya 30 juta Teus ( twenty-foot equivalent units). Mereka sudah mempunyai Tanjung Pelepas, tapi kapasitasnya baru hanya 12 juta Teus dan sekarang sudah 10 juta Reus. Mereka akan membangun Tuas utk 30 juta Teus, tetapi Tuas itu baru bisa efektif di tahun 2030 atau 2040,” terang Leny.

Pada tahun 2012, volume kargo (peti kemas) transhipment mencapai 28 persen dari seluruh arus peti kemas dunia, meningkat dua kali lipat dibanding 20 tahun yang lalu. Sehingga untuk 10-20 tahun mendatang akan meningkat lebih pesat lagi.

Leny menyebut antrean di outer limit-nya Pelabuhan Singapura sudah sangat padat bisa memakan waktu 3 hari. Sehingga kapal-kapal kontainer itu memerlukan pelabuhan pendukung. Ia pun mengimbau agar Indonesia bisa mengambil peluang tersebut.

“Itu bukan kapal kecil tapi kapal seperti Post Panamax atau kapal Panamax. Kalau Panamax itu di antara 8-10 ribu Teus. Sedangkan yang sandar di Tanjung Priok itu paling besar baru 3-5 ribu Teus, itu Panamax saja belum. Nah kalau Post Panamax itu bisa mencapai 10-20 ribu Teus, itu harus butuh laut dalam di kedalaman lebih dari 20 meter. Tanjung Priok enggak mungkin karena hanya 6-8 meter kedalamannya,” ungkap dia.


Jenis kapal Panamax

Manfaatkan Peluang

Menurut pakar pelayaran dunia, transhipment merupakan revolusi ketiga dari pelayaran kontainer. Kelanjutan dari containerization dan intermodalsm sebagai revolusi yang pertama dan kedua serta memasuki revolusi keempat yang diberi nama Global Grid sebagai masa depan dunia pelayaran kontainer.

Namun dalam menghadapi itu, Indonesia seakan belum memiliki strategi yang komprehensif dalam menyiapkan pelabuhan transhipment. Sementara, Leny melihat peluang Bintan Timur sangat terbuka sekali untuk dibangun transhipment port.

Leny menyebut lahan di sana sangat luas mencapai 18.276 ha. Selat-selatnya juga memiliki kedalaman mencapai 20 meter dan bahkan ada yang mencapai 30 sampai 40 meter.

“Secara geografis sangat mendukung karena dekat dengan Singapura. Tinggal perlu kita fasilitasi dengan port, nanti kontainer akan masuk dengan sendirinya,” ungkap dia lagi

Kendati demikian, Leny juga mengingatkan untuk membangun transhipment port di sana kita harus memiliki peta laut ter-update. Pasalnya, saat ini kawasan di Bintan Timur merupakan kawasan konservasi.

“Itu masih cadangan dan bisa dirubah oleh gubernur atau KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) agar menjadi alur laut. Tapi kalau untuk bisa dibaca internasional itu harus presiden melalui Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Itu yang kita upayakan, makannya kita harus ketemu Presiden dulu dan ini harus menjadi programnya Presiden karena tanpa ketetapan Presiden, itu tidak mungkin masuk ke international lines,” bebernya.


Presiden Joko Widodo (dok. Setneg)

Setelah Presiden menyetujui baru kemudian masuk ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). Sementara untuk rencana yang ada saat ini, kontribusi pelabuhan Indonesia dalam memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan selat strategis internasional.

“Kita berada di choke point lokasinya antara Selat Singapura, Malaka dan Laut China Selatan. Sedangkan kalau membangun di Natuna terlalu jauh untuk ke mana-mananya. Di Bintan Timur itu masih dekat dengan Riau, ke mana-mana masih bisa di-connecting-kan,” jelas dia.

“Jadi intinya setelah ada transhipment port, ada international port, ada regional port nanti dari situ baru bisa mendistribusikan ke port-port lainnya yang kecil-kecil tadi seperti yang dipunyai RIPN saat ini. Dan itu tinggal connect saja. Jadi artinya masuk ke hinterland-nya relatif sudah ada fasilitasnya,” bebernya lagi.

Rencana Induk Pelabuhan Nasional

Leny menyatakan dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional pada tahun 2020, kita memiliki 28 pelabuhan utama, 164 pelabuhan pengumpul, 166 pelabuhan pengumpan regional dan 278 pelabuhan pengumpan lokal. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional.

Kebijakan pembangunan pelabuhan nasional itu diarahkan dalam 8 poin. Di antaranya untuk mendorong investasi swasta, mendorong persaingan, pemebrdayaan peran penyelenggara pelabuhan, terwujudnya integrasi perencanaan, menciptakan kerangka kerja hukum dan peraturan yang tepat serta fleksibel, mewujudkan sistem operasi pelabuhan yang aman dan optimal, meningkatkan pelindungan lingkungan maritim, dan mengembangkan sumber daya manusia.


Pelabuhan Patimban

Leny menyebut Badan Usaha Pelabuhan/swasta juga memiliki peran dalam mewujudkan itu. Untuk pendanaan dan investasi yang melibatkan swasta dilakukan melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan konsesi.

Berdasarkan Permenhub No. PM 15 Tahun 2015, konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.  

Masih kata Leny, dalam mekanisme pemberian konsesi, lahan dimiliki oleh Badan Usaha Pelabuhan dan investasi sepenuhnya dilakukan oleh swasta dan tidak menggunakan pendanaan yang bersumber dari APBN/APBD.

“Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kepada penyelenggara pelabuhan. Pendapatan konsesi dihitung berdasarkan formula hubungan antara proyeksi tarif pelabuhan, besaran investasi, besaran konsesi min 2,5 persen dari pendapatan bruto, dan masa konsesi. Pendapatan konsesi merupakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak),” pungkasnya. (Tyo)

Article Link: http://samudranesia.id/menyorot-rencana-pembangunan-pelabuhan-transhipmentdi-bintan-timur/

Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published