Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Menyorot Problematika Daerah Penangkapan Ikan dan Pelabuhan Perikanan

Daerah Perikanandi Aceh. Dok Foto: KKP

Oleh: Rusdianto Samawa*

Suatu daerah perairan di mana ikan yang menjadi sasaran penangkapan tertangkap dalam jumlah yang maksimal dan alat tangkap dapat dioperasikan serta ekonomis. Suatu wilayah perairan laut dapat dikatakan sebagai “daerah penangkapan ikan” apabila terjadi interaksi antara sumberdaya ikan yang menjadi target penangkapan dengan teknologi penangkapan ikan yang digunakan untuk menangkap ikan.

Sesuai daerah Penangkapan Ikan yang merupakan kegiatan untuk memperoleh ikan di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) dan/atau di Laut Lepas yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Sebagaimana pada Bab XII tentang Daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan, dan Pelabuhan Muat, pada Pasal 87 bahwa: “Kapal Penangkap Ikan diberikan daerah penangkapan ikan di: 1) 1 (satu) atau 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan; atau Laut Lepas. 2) Dalam hal Kapal Penangkap Ikan diberikan Daerah Penangkapan Ikan di 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat diberikan untuk WPPNRI: a) 572 dengan 573; atau b) 716 dengan 717.” Sementara, Daerah Penangkapan Ikan di Laut Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dikelola oleh RFMO meliputi: a) Laut Lepas Samudera Hindia; dan b) Laut Lepas Samudera Pasifik.

Hal ini dapat diterangkan bahwa walaupun pada suatu areal perairan terdapat sumberdaya ikan yang menjadi target penangkapan tetapi alat tangkap tidak dapat dioperasikan yang dikarenakan berbagai faktor, seperti keadaan cuaca, maka kawasan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai daerah penangkapan ikan demikian pula jika terjadi sebaliknya.

Kemudian pasal 12 ayat 1 huruf b bahwa: “SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikanan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas. Lalu huruf c bahwa: “SIUP dan SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang beroperasi dari Pelabuhan Muat atau Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan antarprovinsi atau pelabuhan negara tujuan. Kemudian huruf d bahwa: TDKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di WPPNRI di atas 12 (dua belas) mil laut; dan e bahwa: SIUP, SIPI, dan TDKP, untuk Kapal Penangkap Ikan yang beroperasi di kawasan konservasi yang dikelola Kementerian.

Daerah penangkapan ikan juga dikontrol oleh permintaan pasar untuk ikan. Permintaan untuk produk ikan akan dipengaruhi oleh kapasitas ketersediaan dari tempat tersebut. Jadi, daerah penangkapan ikan selalu memiliki nilai yang relatif, berhubungan dengan keseimbangan ekonomi, daerah penangkapan ikan lainnya, efisiensi usaha perikanan dan permintaan ikan di dalam pasar.

Hal pertama yang harus kita ketahui tentang keberadaan daerah penangkapan ikan menurut spesis ikan dan dari musim. Pemilihan daerah penangkapan ikan akan dibahas dengan sesuai pemahaman dari efisiensi, keuntungan dan ekonomi usaha perikanan.

Selanjutnya pada ayat (3) tentang Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan: a). Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT diberikan daerah penangkapan ikan di perairan kepulauan WPPNRI 712; b). Kapal Penangkap Ikan berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 100 (seratus) GT diberikan daerah penangkapan ikan di perairan kepulauan WPPNRI 713, WPPNRI 714, atau WPPNRI 715;

Persoalan yang belum dipertegas yakni: apabila ada kapal penangkap ikan belum diatur apabila ingin pindah WPP dari satu tempat ke tempat penangkapan ikan lainnya. Penentuan WPP juga harus menyesuaikan perkembangan sehingga bisa memiliki keleluasaan dalam usaha penangkapan.

Sebagaimana ketentuan Bagian Kedua seputar Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat, pada Pasal 88, bahwa: ayat 1 “Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan diberikan 2 (dua) Pelabuhan Pangkalan di WPPNRI yang menjadi daerah Penangkapan Ikannya dan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan sesuai domisili usaha atau domisili tempat tinggal.

Sedangkan pada pasal 88 ayat 2 bahwa: “Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan dari daerah Penangkapan Ikan yang beroperasi di Laut Lepas diberikan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan domisili usaha atau domisili tempat tinggal dan paling banyak 40 (empat puluh) pelabuhan negara tujuan yang menjadi negara anggota RFMO pada wilayah RFMO yang sama dan melaksanakan ketentuan Port State Measure Agreement (PSMA) dan resolusi RFMO.”

Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 100 (seratus) GT diberikan daerah penangkapan ikan di perairan WPPNRI 711, WPPNRI 716, WPPNRI 717, WPPNRI 718, WPPNRI 571, WPPNRI 572, atau WPPNRI 573; d). Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 300 (tiga ratus) GT diberikan daerah penangkapan ikan di perairan ZEEI pada WPPNRI 711, WPPNRI 716, WPPNRI 717, WPPNRI 718, WPPNRI 571, WPPNRI 572, atau WPPNRI 573; dan e). Kapal Penangkap Ikan berukuran 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 1000 (seribu) GT diberikan daerah penangkapan ikan di Laut Lepas.

Kemudian, Kapal penangkapan ikan dan pengangkut ikan di perairan kepulauan terdiri dari: 1) Kapal Penangkap Ikan berukuran paling besar 150 (seratus lima puluh) GT; dan 2) Kapal Pengangkut Ikan berukuran paling besar 200 (dua ratus) GT; Begitu juga, Kapal penangkapan ikan dan pengangkut ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) bahwa: 1) Kapal Penangkap Ikan berukuran paling kecil 150 (seratus lima puluh) GT; dan 2) Kapal Pengangkut Ikan berukuran 200 (dua ratus) GT sampai dengan 1000 (seribu) GT.

Mestinya, hitungan angka GT 30 sampai 1000 GT bertolak belakang dengan beberapa rumusan pasal dan ayat diatasnya. Mestinya dilaut lepas diberikan batasan pada 600 GT hingga 1000 lebih GT. Supaya pembatasan ini juga dapat disesuaikan dengan WPP lainnya. Sehingga sangat berhubungan pola pengakutan distribusi ikan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 88 ayat 3 tentang: “Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke Pelabuhan Pangkalan lain diberikan 2 (dua) Pelabuhan Pangkalan dan paling banyak 20 (dua puluh) Pelabuhan Muat di 2 (dua) WPPNRI yang berdampingan.”

Pada pasal 3 ayat (4) tentang batasan ukuran Kapal Pengangkut Ikan: a). Kapal Pengangkut Ikan port to port berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 1000 (seribu) GT; b). Kapal Pengangkut Ikan transhipment berukuran diatas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 200 (dua ratus) GT diberikan di WPPNRI; c). Kapal Pengangkut Ikan transhipment berukuran di atas 200 (dua ratus) GT sampai dengan 1000 (seribu) GT diberikan di Laut Lepas.

Maka kapal pengangkut ikan sesuai dengan pasal 3 ayat 4 bahwa harus diberikan daerah dari dan ke pelabuhan negara tujuan, sehingga dipertegas dalam Pasal 88 ayat 4 bahwa: “Kapal Pengangkut Ikan yang melakukan Pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Pangkalan ke pelabuhan negara tujuan diberikan 1 (satu) Pelabuhan Pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan negara tujuan.”

Lalu Kapal Pengangkut Ikan di Laut Lepas terdiri dari: 1) Kapal Penangkap Ikan berukuran paling kecil 200 (dua ratus) GT; dan 2) Kapal Pengangkut Ikan berukuran 200 (dua ratus) GT sampai dengan 1000 (seribu) GT. Terakhir pada pasal 3 ayat (5) bahwa: Batasan ukuran Kapal Penangkap Ikan di kawasan konservasi berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT.

Pemilihan daerah penangkapan ikan yang bernilai ekonomis dengan mempertimbangkan dengan seksama jarak dari pangkalan, kepadatan gerombolan ikan, kondisi meteorologi, dan lain sebagainya.

Klasifikasi Daerah Penangkapan Ikan. Berdasarkan Daerah Operasinya: 1). Littoral Zone Fishing Ground, 2). Coastal Fishing Ground, 3). High Sea Fishing Ground, 4). Island Waters Fishing Ground. Sedangkan berdasarkan Alat dan Metode Penangkapannya, yakni: 1). Fixed Trap Net Fishing Ground, 2). Lift Net Fishing Ground, 3). Purse Seine Fishing Ground, 4). Trawl Net Fishing Ground, 5). Gill Net Fishing Ground dan 6). Angling Fishing Ground.

Ada juga penetuan WPPNRI daerah penangkapan ikan berdasarkan jenis ikan target penangkapan, yakni: 1). Sardine Fishing Ground, 2). Mackerel Fishing Ground, 3). Bonito Fishing Ground dan 4). Tuna Fishing Ground. Kalau berdasarkan Habitat Ikannya, maka daerah penangkapan ikan, seperti: 1). Demersal Fishing Ground, 2). Pelagic Fishing Ground, 3). Shallow Fishing Ground.

Selain itu, penentuan daerah penangkapan ikan berdasarkan Kedalaman Perairannya: 1). Shallow Sea Fishing Ground, 2). Deep Sea Fishing Ground. Kemudian, berdasarkan Nama Perairannya, yakni: 1). Cina Selatan Sea Fishing Ground, 2). Banda Sea Fishing Ground, 3). Samudera Sea Fishing Ground dan 4). Arafura Sea Fishing Ground. Terakhir, berdasarkan Letak Perairannya: 1). Laut Fishing Ground, 2). Sungai Fishing Ground, 3). Danau Fishing Ground dan 4). Rawa Fishing Ground.

Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat

Berdasarkan pengertiannya, Pelabuhan Pangkalan adalah pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, melakukan bongkar muat ikan, dan/atau mengisi perbekalan, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kemudian, Pelabuhan Muat adalah pelabuhan perikanan sebagai tempat kapal perikanan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya. Sedangkan Pengangkutan Ikan adalah kegiatan Pengangkutan Ikan hasil tangkapan yang menggunakan kapal yang khusus digunakan untuk melakukan Pengangkutan Ikan, baik di WPPNRI maupun Laut Lepas.

Sebagaimana Pasal 89 bahwa: ayat 1 “Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat bagi Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Sedangkan pasal 89 ayat 2 berbunyi: “Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat yang dicantumkan dalam SIUP, SIPI, SIKPI, dan/atau TDKP mengacu pada penetapan Pelabuhan Pangkalan  dan Pelabuhan Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Indonesia sudah dicabut oleh Amerika Serikat dalam daftar negara berkembang, berarti kesimpulannya sudah dikatakan: “Negara Maju.” Cuma apa kompetensi AS memberikan nilai kepada Indonesia sebagai negara maju. Sementara ekonomi Indonesia saja dibawah 5 persen. Lalu apa dampaknya terhadap sektor Kelautan dan Perikanan?

Ternyata tidak ada dampak, bahkan: kampanye Indonesia negara maju itu untuk memberikan stigma negatif kepada rakyat Indonesia. Pesan negara maju ini tak sesuai realitas. Sebagai Negara yang mengalami kemajuan dalam sektor perikanan dan kelautan, Indonesia ternyata masih menyimpan masalah yang sangat besar untuk dibenahi di sektor tersebut. Di antaranya: fasilitas pelabuhan yang ada di seluruh kepulauan Indonesia.

Beberapa waktu lalu, Front Nelayan Indonesia Cabang Muara Gembong Bekasi Jawa Barat melaporkan tentang pendangkalan dan mandeg-nya distribusi hasil tangkapan nelayan ke pasar-pasar karena sala satu masalah yang mereka hadapi yakni Pendangkalan Pelabuhan Muara Gembong Bekasi Jawa Barat.

Pelabuhan Muara Gembong inu sudah bertahun-tahun alami pendangkalan. Namun, komitmen pemerintah tidak pernah terrealisasi untuk mengeruk dan memperdalam tempat sandaran kapal nelayan. Nah, dari kelemahan dan nirkomitmen ini bisa menilai pemerintah masih abai terhadap nelayan dan sektor kelautan-perikanan secara umum.

Belum lagi, Pelabuhan Perikanan Nasional Pekalongan juga bertahun-tahun alami pendangkalan. Kapal-kapal nelayan, lebih memilih Muara Baru daripada sandar di PPN Pekalongan. Para pengurus paguyuban nelayan dan pengusaha baik di Pekalongan maupun Muara Baru datang mengadu kepada Front Nelayan Indonesia (FNI) tentang susahnya nelayan sandar.

Akibatnya sangat besar, kapal-kapal nelayan harus pindah tempat sandar. Tentu berdampak pula pada ongkos dan logistik, hanya untuk sabdar ditempat pelabuhan lainnya. Pemerintah mestinya menyadari bahwa sandar ditempat terdekat karena untuk memperpendek perjalanan, ongkosnya tidak besar dan logistik juga kecil.

Mestinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis data terbaru tentang kelayakan pelabuhan yang ada di seluruh kepulauan Indonesia. Data saat ini terdapat 816 pelabuhan dengan berbagai kelas di seluruh kepulauan Indonesia.

Dari jumlah tersebut, hanya 483 pelabuhan saja yang dinyatakan layak untuk tetap beroperasi. Itu pun, dari jumlah tersebut, dipastikan harus ada perbaikan secara fisik dan pengelolaan. Dari 816 pelabuhan itu, ada 333 pelabuhan yang tidak layak dan itu kelasnya adalah pangkalan pendaratan ikan (PPI).

Mengingat banyaknya pelabuhan, seharusnya KKP segera mengajukan permohonan dan melakukan perbaikan secara bertahap di sejumlah pelabuhan yang ada. Tujuan perbaikan tersebut, tidak lain adalah untuk menata dan menertibkan secara administrasi hingga bisa lebih baik lagi sehingga bisa meningkat ekonomi negara dan stakeholders itu sendiri.

Penting, konsentrasi pada pengerukan PPI yang higienis dan layak untuk digunakan pendaratan kapal-kapal ikan untuk memaksimalkan keberadaan pelabuhan sehingga aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan lebih memadai dan bermanfaat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Daripada banyak pelabuhan tapi ternyata tidak layak operasi, KKP harus perbaiki dan ditertibkan pelabuhan yang dikelola pemerintah pusat dan 20 pelabuhan adalah yang dikelola pemerintah daerah. Karena pelabuhan perikanan memegang peranan strategis, tidak hanya memfasilitasi kegiatan perikanan tangkap, namun berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan.

Adapun 16 lokasi pelabuhan perikanan milik pusat adalah PPS (Pelabuhan perikanan Samudera) Cilacap (Jawa Tengah), PPS Kendari (Sulawesi Tenggara), PPS Bitung (Sulawesi Utara), PPS Bungus (Sumatera Barat), PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Kejawanan Cirebon (Jawa Barat), PPN Karangantu (Banten), dan PPN Pelabuhan Ratu (Jawa Barat), PPN Brondong (Jawa Timur), PPN Ternate (Maluku Utara), PPN Kwandang (Gorontalo), PPN Sibolga (Sumatera Utara), PPN Tanjung Pandan (Bangka Belitung), PPN Sungailiat (Sumatera Selatan), PPN Pemangkat (Kalimantan Barat), PPN Prigi (Jawa Timur), dan PPN Teluk Batang (Kalimantan Barat) dan PPN Pekalongan.

Sedangkan lokasi 20 pelabuhan perikanan milik pemda, adalah di Wameo dan Sodohoa (Sulawesi Tenggara), Donggala (Sulawesi Tengah), Paotere (Sulawesi Selatan), Pulau Baai (Bengkulu), Sadeng (Yogyakarta), Bajomulyo (Jawa Tengah), Karangsong (Jawa Barat), Tumumpa (Sulawesi Utara), Tanjung Luar (NTB), Kedonganan (Bali), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Kranji (Jawa Timur). Selain itu, ada juga punya daerah yang masuk dalam perencanaan, yaitu Morodemak, Tegalsari dan Karangreja (Jateng), Liku (Kalimantan barat), Kurau (Bangka Belitung), Goto (Maluku Utara), dan Binuangen (Banten), PPN Muara Gembong.

Perbaikan di sejumlah pelabuhan yang ada, dalam waktu bersamaan KKP juga akan melakukan evaluasi dan peninjauan kembali status pelabuhan yang sudah dimiliki di sejumlah daerah. Tujuan dari evaluasi, adalah untuk menciptakan pelabuhan yang indah secara fisik dan tertib secara administrasi. Jika dari evaluasi tersebut ada pelabuhan yang dinilai tidak berhasil, maka akan dievaluasi status kepelabuhannya sehingga bisa review penggunaan fasilitasnya untuk kepentingan yang lain.

Untuk melaksanakan perbaikan dan penataan pelabuhan, KKP harus alokasikan dana perkiraan sebesar 200 miliar. Dana tersebut, mencakup revitalisasi bangunan tempat pemasaran ikan (TPI) yang lengkap. Kemudian, pembuatan lantai bangunan TPI, tersedianya fasilitas pasokan air bersih, penerangan yang cukup, sarana dan prasarana rantai dingin, serta dilengkapi fasilitas pendukung tempat cuci tangan dan bak cuci kaki.

Revitalisasi sejumlah pelabuhan, tak lain karena Pemerintah Indonesia menyadari kondisi fisik dan pendangkalan yang tidak terawat dan kumuh di pelabuhan. Tentu penting pengerukan TPI dan Pelabuhan Muat ikan agar ekonomi bisa meningkat dan sesuai regulasi internasional seperti Regulasi Uni Eropa Tahun 2004 dan Kode Praktik Penangkapan Ikan Produk Perikanan FAO Tahun 2009 maupun regulasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015. [*]

*Penulis adalah Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI), Pemerhati Kelautan dan Perikanan Indonesia

 

Article Link : http://samudranesia.id/menyorot-problematika-daerah-penangkapan-ikan-dan-pelabuhan-perikanan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published