Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Menyelaraskan Konservasi dengan Pengelolaan

Daerah konservasi di Kepulauan Kei, Maluku

Oleh: Rusdianto Samawa*

Menurut DR. Arif Zulkifli Nasution dalam slide presentasinya berjudul: “Pelestarian dan Konservasi Sumber Daya Alam.”, sumber daya alam dapat bermanfaat dalam waktu yang panjang, maka harus dikelola secara benar sehingga mendapat manfaat yang maksimal dan produktivitasnya berkelanjutan.

Oleh karena itu, Indonesia diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan eksploitasi sumber daya Kelautan dan Perikanan yang harus dibatasi supaya imbangi ekologi, keanekaragaman perikanan tetap terjaga dan berkelanjutan dengan kesadaran sikap serasi. Tentu pengelolaan Sumber Daya Perikanan harus didukung teknologi yang dipakai tidak sampai merusak kemampuan sumber daya untuk pembaruannya.

Masalah menangani konservasi sumber daya perikanan harus memiliki modal dasar pembangunan yang dimanfaatkan baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Karena itu, untuk melestarikan terutama sumberdaya alam hayati, sebagai benteng terakhir oleh pemerintah adalah ditetapkannya kawasan konservasi sebagai perwakilan berbagai ekosistem (di Indonesia terdapat kurang lebih 80 ekosistem).

Kegiatan konservasi sumber daya perikanan merupakan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.

Sementara, kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Secara umum terdapat tiga strategi dalam pengelolan kawasan konservasi perairan, yaitu: (1) strategi penguatan kelembagaan, berorientasi pada penguatan sumberdaya manusia pelaku, kelembagaan dan kemitraan serta pendanaan. Termasuk penyusunan peraturan pengelolaan kawasan yang nantinya harus ditaati oleh seluruh stakeholder terkait.

(2) Strategi penguatan pengelolaan sumber daya kawasan, penguatan pengelolaan sumber daya kawasan berorientasi pada perlindungan habitat dan populasi ikan, penelitian dan pengembangan serta pemanfaatan sumber daya ikan dan pariwisata alam. Tentu harus melekat pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan agar tidak merusak habitat maupun lingkungan kawasan konservasi.

(3) Strategi penguatan sosial, ekonomi, dan budaya. Penguatan sosial ekonomi, yang difokuskan pada dan pengembangan ekonomi masyarakat, serta pelestarian adan dan budaya masyarakat sekitar. Upaya penataan kawasan berdasarkan fungsi dengan pertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung, dan proses-proses ekologis yang terjadi pada kawasan tersebut. Terdapat empat zonasi dalam kawasan konservasi perairan, yaitu: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya.

Sebagaimana pada Bab XIV tentang Tindakan Konservasi dan Pengelolaan yang tertera pada Bagian Kesatu mengenai Hasil Tangkapan Sampingan (Bycatch) yang Secara Ekologi Terkait dengan (Ecologically Related Species) Perikanan Tuna, pada Pasal 96 ayat 1 bahwa: “Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang memperoleh hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang secara ekologis terkait dengan (ecologically related species) perikanan tuna berupa hiu, burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan hiu monyet, serta jenis lain yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) wajib melakukan tindakan konservasi.”

Setiap zona yang telah ditetapkan memiliki kriteria sesuai karakter fisik, bio-ekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya kawasan. Zonasi bermanfaat dalam pengawasan kawasan konservasi. Kriterianya: pertama, kriteria zona inti, merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ikan. Tentu terdapat habitat biota perairan yang prioritas endemik dan langka;

Perairan mempunyai anekaragaman jenis biota. Ciri khasnya alami dan mewakili biota tertentu yang masih asli. Kondisi perairan yang relatif masih asli, menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan, seperti hiu juvenil sehingga menunjang pengelolaan perikanan yang efektif. Apalagi perairan Indonesia memiliki keragaman jenis hiu yang cukup tinggi. Setidaknya 116 jenis ikan hiu yang termasuk ke dalam 25 suku ditemukan.

Namun saat ini hampir seluruh jenis ikan hiu yang bernilai ekonomis dihadapkan kepada ancaman kelangkaan jenis hewan berdasarkan tingkat kerawanannya terhadap kepunahan. Tercatat satu jenis hiu dikategorikan sangat terancam langka: 5 jenis terancam langka, 23 jenis rawan punah dan 35 jenis hiu kategori hampir terancam.

Sesuai Pasal 97 ayat 1 dan 2 bahwa: “setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) dilarang menangkap hiu juvenil dan hiu dalam kondisi hamil. Kemudian, dalam hal Kapal Penangkap Ikan menangkap hiu yang bukan merupakan hiu juvenil atau hiu dalam kondisi hamil wajib mendaratkan secara utuh.”

Apabila ada hasil tangkapan sampingan (bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan oleh nakhoda kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam Log Book Penangkapan Ikan. Salah satu faktor yang indikasikan terjadinya penurunan populasi hiu dapat diketahui dari hasil tangkapan yang dapat menggambarkan kondisi eksploitasi sumberdaya perikanan yang sesungguhnya. Wilayah yang menjadi daerah tangkapan hiu paling potensial di Indonesia adalah Samudera Hindia.

Disamping itu, tidak ada aturan rinci mengenai hak dan kewajiban negara yang manfaatkan jenis ikan beruaya jauh dan beruaya terbatas. Status Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang merupakan amanat dari Konvensi Hukum Laut ialah sebagai organisasi internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Dalam mengkaji sebuah organisasi internasional, perlu dilihat tiga aspek penting yakni aspek filosofis yang menyangkut nilai-nilai historis dan tema pokok; aspek administratif yang bersinggungan dengan tingkat personalitas dan kapasitas; serta aspek hukum yang menitikberatkan pada masalah konstitusional dan prosedural antara lain seperti wewenang dan pembatasan baik terhadap organisasi itu sendiri maupun terhadap anggotanya.

Menurut Sumaryo Suryokusumo, 1990, Hukum Organisasi Internasional, UI-Press: Jakarta, hlm. 9 bahwa: perkembangan Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) didasarkan pada sifat ikan yang bermigrasi dan melintasi batas wilayah antar negara. Meningkatnya kesadaran bahwa kegiatan penangkapan ikan di suatu negara akan dapat mempengaruhi status sumber daya ikan dan kinerja armada perikanan tangkap di negara lain yang memanfaatkan sumber daya ikan yang sama, turut menjadi faktor utama di bangunnya kerjasama dalam Regional Fisheries Management Organizations (RFMO).

Beberapa regulasi internasional yang melegitimasi terbentuknya serta mengatur peran dan fungsi dari Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) dapat dicermati dari elaborasi sebagaimana: The United Nations Agreement on Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks 1995 (UNFSA) dan Pasal 99 ayat 1 bahwa: “Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang tanpa sengaja menangkap burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis lain yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) harus melepaskan dalam keadaan hidup.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena tumbuhan maupun satwa adalah kekayaan alam yang tidak ternilai harganya sehingga perlu dijaga kelestariannya.

Dengan demikian satwa dan tumbuhan akan tetap bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Dalam memelihara kelestarian tumbuhan dan satwa, keberadaan lembaga konservasi sangatlah penting karena lembaga ini memiliki fungsi utama untuk kembangbiak dan selamatkan tumbuhan satwa agar terjaga kemurnian jenisnya.

Dengan demikian, untuk mendukung konservasi maka dalam Pasal 99 ayat 2 bahwa: “burung laut, penyu laut, mamalia laut termasuk paus, dan/atau jenis lain yang ditetapkan oleh Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati, nakhoda harus melaporkan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam Log Book Penangkapan Ikan.”

FAO (Food and Agriculture Organization) menyatakan bahwa hiu adalah salah satu spesies paling penting dalam ekosistem laut. Hiu merupakan predator penentu indikator kesehatan serta keseimbangan ekosistem di laut. Secara tegas, FAO akhirnya mengeluarkan International Plan of Actionatau IPOA untuk melindungi hiu. IPOA ini merupakan mandat bagi negara anggotanya untuk menetapkan serta implementasi IPOA dalam bentuk National Plan of Action (NPOA) atau Rencana Kerja Aksi bagi pengelolaan hiu.

Indonesia telah mendukung NPOA Hiu sejak 2009, akan tetapi kala itu dukungan Indonesia masih di implementasikan dalam bentuk himbauan, belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Beberapa negara yang sudah lebih dulu memiliki NPOA adalah New Zealand, Argentina, Jepang, Canada, USA, Uruguay, Australia, Malaysia, UK, Meksiko, Ekuador dan Taiwan. Tidak hanya menetapkan aturan untuk melindungi hiu, FAO juga mengeluarkan teknik digital baru yang disebut iSharkFin pada 2013 lalu.

Teknologi ini bertujuan untuk membantu melindungi spesies hiu yang terancam punah dan memerangi perdagangan sirip hiu ilegal. iSharkFin dapat identifikasi spesies hiu secara cepat. iSharkFin diperuntukkan bagi petugas bea cukai dan petugas pemeriksa di pasar ikan serta untuk nelayan yang ingin menghindari penangkapan spesies yang dilindungi. Perangkat lunak ini memudahkan petugas untuk mengidentifikasi spesies hiu dengan mengunggah gambar tanpa perlu adanya pelatihan. iSharkFin juga dapat membantu penggunanya untuk mengidentifikasi jenis-jenis sirip hiu.

Sebagaimana dalam Pasal 100 yang berbunyi bahwa: “Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melakukan Penangkapan Ikan di area yang dikelola Regional Fisheries Management Organizations (RFMO) yang tanpa sengaja menangkap hiu monyet dari semua family Alopiidae, silky shark, hiu koboi (whitetip shark), dan/atau hiu paus harus melepaskan dan melaporkan kepada kepala Pelabuhan Pangkalan sesuai dengan SIPI dalam Log Book Penangkapan Ikan.”

Begitu juga, setiap kapal penangkap ikan harus memenuhi ketentuannya. Sebagaimana Pasal 100 ayat 2 bahwa: “Setiap Kapal Penangkap Ikan dilarang memindahkan, mendaratkan, menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet dari semua family Alopiidae, silky shark, hiu koboi (whitetip shark), dan/atau hiu paus baik utuh maupun bagiannya.”

Sementara sanksi bagi Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan harus ditindak. Sesuai Pasal 101 bahwa: “Setiap Kapal Penangkap Ikan yang melanggar larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), dan/atau Pasal 100 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran / peringatan tertulis; b) pembekuan SIPI; dan pencabutan SIPI. Teguran/peringatan tertulis itu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan 1 (satu) kali.”

Untuk proses pembekuan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran kedua terhadap larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), dan/atau Pasal 100 ayat (2). Sedangkan proses pencabutan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila Kapal Penangkap Ikan melakukan pelanggaran ketiga terhadap larangan dan/atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 97 ayat (2), dan/atau Pasal 100 ayat (2).

*Penulis adalah Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI), Pemerhati Kelautan Indonesia

 

Article Link : http://samudranesia.id/menyelaraskan-konservasi-dengan-pengelolaan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published