Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Membentuk Coast Guard, Gunakan RUU Kamla atau Omnibus Law Terkait Kamla?

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid

Jakarta (Samudranesia) – Terbentuknya Indonesian Coast Guard yang power full terus menjadi PR (Pekerjaan Rumah-red) baik oleh eksekutif maupun legislatif. Memang tidak mudah menyelesaikan sengkarut marut peraturan perundangan yang telah terjadi sekian tahun, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan di laut.

Saat ini baik DPR maupun pemerintah tengah berupaya keras menyiapkan perangkat peraturan untuk membentuk Indonesian Coast Guard yang dinantikan.

“Ada 2 cara yang bisa dilakukan agar Coast Guard kita bisa ditugaskan kepada badan atau lembaga tertentu. Pertama melaui Undang-Undang Keamanan Laut (Kamla), yang kedua bisa dimasukan ke omnibus terkait keamanan laut,” ungkap Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid saat ditemui Samudranesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Menurut politisi Golkar tersebut, antara RUU Kamla dan Omnibus Law terkait Kamla adalah dua hal yang berbeda. Penggodokannya pun juga dilakukan secara terpisah dan berbeda.

    ‘Jadi kalau ternyata omnibus terkait keamanan laut terlebih dahulu maka kita tidak perlu lagi membuat UU Keamanan Laut, tapi kalau nanti pemerintah juga lama, DPR dalam hal ini Komisi I siap mem-back-up dengan UU Keamanan Laut,” jelas Meutya.

    Mantan presenter TV swasta itu itu mengaku sejauh ini di Komisi I yang dipimpinnya belum melakukan pembahasan RUU Kamla meskipun sudah masuk prioritas dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2020.

    “Ini (RUU Kamla) sudah masuk di UU prioritas di dalam Prolegnas tapi memang belum dimulai pembahasannya karena memang saat ini yang diutamakan adalah UU Penyiaran terlebih dahulu baru kemudian UU Keamanan Laut,” tandasnya.

    Baik UU Kamla maupun Omnibus Law terkait Kamla, keduanya memberikan signal bahwa Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diarahkan sebagai Indonesian Coast Guard sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. (Tyo)

     

    Article Link : http://samudranesia.id/membentuk-coast-guard-gunakan-ruu-kamla-atau-omnibus-law-terkait-kamla/


    Older Post Newer Post


    Leave a comment

    Please note, comments must be approved before they are published