Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Mau Dibawa Ke Mana Sektor Kelautan dan Perikanan di Sumbawa? Ini Ulasannya

Ilustrasi Foto: Istimewa

Sumbawa (Samudranesia) – Kabupaten Sumbawa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun potensi itu hingga saat ini belum terkelola dengan baik sehingga masyarakat pesisir Sumbawa hidup dibalut kemiskinan.

Terkait itu, Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa yang merupakan putra asli Sumbawa menyorot permasalahan tersebut. Dia mendorong berbagai usulan untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa.

“Luas perairan pesisir menjadikan Kabupaten Sumbawa berpeluang dalam mengembangkan potensi pesisir dalam berbagai kegiatan perikanan baik penangkapan ikan maupun kegiatan budidaya, yang memberikan kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Rusdianto dalam keterangannya kepada Samudranesia, Senin (5/10).

Dia mengemukakan data hasil produksi ikan di Sumbawa sebesar 58.841,87 ton dari berbagai komoditas dengan jenis tangkapan utamanya antara lain ikan kembung, kerapu, tongkol, cakalang, ubur-ubur, layang, lemuru serta jenis-jenis ikan karang.

Kegiatan usaha penangkapan ikan di Kabupaten Sumbawa seluruhnya dilakukan oleh nelayan dengan jumlah  saat ini sebanyak 9.453 orang (4.975 RTP). Hingga tahun 2020 ini, meningkat 300 persen dengan indikator atas kebijakan pemerintah atas masuknya perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan yang berinvestasi serta meningkatnya jumlah nelayan penangkap benih lobster di Kabupaten Sumbawa.

“Ke depan, potensi perairan Kabupaten Sumbawa belum dimanfaatkan secara optimal dimana masih terkonsentrasi pada penangkapan di wilayah perairan pantai Utara, sedangkan perairan lepas pantai dan perairan ZEEI belum banyak dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan armada penangkapan dan alat tangkap masih tergolong skala kecil, sehingga jumlah produksi yang diperoleh tidak optimal,” sebut Rusdianto.

Dengan demikian peningkatan produksi kelautan dan perikanan Sumbawa bergantung pada peningkatan penerapan teknologi dan sarana penangkapan ikan yang tentunya berimplikasi pada nilai investasi yang cukup besar.

Rusdianto menyatakan pengembangan penangkapan komoditas kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa harus dilakukan meliputi 4 wilayah, yaitu: pertama, Wilayah pengembangan penangkapan di Bagian Barat dengan pusat pengembangan di Kec. Alas Barat. Adapun daerah yang termasuk dalam wilayah ini adalah Kec. Alas Barat, Kec. Alas, Kec. Buer dan Kec. Utan.

Kedua, wilayah pengembangan penangkapan di Bagian Tengah dengan pusat pengembangan di Kec. Labuhan Badas, meliputi Kec. Rhee, Kec. Labuhan Badas, Kec. Moyo Utara dan Kec. Moyo Hilir.

Ketiga, wilayah pengembangan penangkapan di Bagian Timur dengan pusat pengembangan Kec. Plampang Teluk Santong, meliputi daerah Kec. Plampang, Kec. Maronge, dan Kec. Lape.

Keempat, wilayah pengembangan penangkapan di Bagian Selatan dengan pusat pengembangan di Kec. Lunyuk, meliputi daerah Kec. Lunyuk, Kec. Labangka, dan Kec. Ropang.

“Dari potensi itu perlu ada keberanian kepala daerah Sumbawa untuk pengaturan regulasi dari hulu ke hilir. Pilihan strategi dan muara capaian pembangunan kelautan dan perikanan di Sumbawa harus berdasarkan pada Pasal 33 UUD 45,” ungkap Rusdianto.

Lanjut dia, Undang–undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perikanan menegaskan kedaulatan pada sumber daya ikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesaia.

“Laut Sumbawa adalah masa depan masyarakat Sumbawa. Terwujudnya sektor kelautan dan perikanan Sumbawa yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan masyarakat, pemberdayaan, keberlanjutan dan kesejahteraan yang didasarkan pada persoalan atau isu strategis dalam pembangunan di masa depan,” tegasnya.


Rusdianto Samawa

Isu paling strategis di Sumbawa, menurut dia adalah kenaikan jumlah Rumah Tangga Nelayan, naiknya jumlah nelayan tangkap per 300 orang setiap tahun. Tetapi, pada tahun 2020 pasca dilegalkannya Permen 12 tahun 2020 tentang pengelolaan Kepiting, Rajungan dan Lobster, jumlah nelayan menjadi meningkat ribuan orang. Terutama, nelayan tangkap dan pembudidaya.

Kemudian yang belum dituntaskan pemerintah Kabupaten Sumbawa akselerasi kebijakan tentang isu Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) yang berdampak fatal pada ekosistem keanekaragaman hayati laut, mulai dari Pulau Panjang, Teluk Saleh, Pulau Moyo, Tambora, Teluk Santong dan lainnya.

“Masyarakat Sumbawa juga mengalami kekurangan pasokan ikan tangkap yang berdampak terhadap produktifitas ikan budidaya, penyelundupan BBM, transhipment yang sangat merugikan sehingga pasar-pasar lokal sangat sedikit terisi dengan ikan-ikan segar,” jelasnya.

Rusdianto yang juga merupakan pendiri Teluk Saleh Institute mengimbau pemerintah Kabupaten bersama Provinsi NTB harus menempuh upaya keras pencegahan Ilegal Fishing di mana pemerintah harus koordinasikan unsur keamanan dan ketertiban, hingga BKIPM yang bertugas menjaga di-exit atau entry point pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

‘Sekarang ada kemajuan dari upaya pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa berkomitmen meningkatkan produktivitas penangkapan dengan membuka Samsat Kapal Perikanan sebagai model kemudahan pengurusan dan penggunaan SIKPI yang telah dimulai beberapa waktu lalu,” jelasnya lagi.

Sambungnya, jika proyeksi pada 2050, Kabupaten Sumbawa bisa berkembang lebih maju, maka reformasi dan transformasi Kelautan–Perikanan diperlukan secara konsisten. Rusdianto yakin itu akan  meningkatkan biomassa ikan 80 persen dan meningkatkan tangkapan 100 persen sehingga keuntungan ekonomi bisa diperoleh senilai USD 1,1 milyar.

“Tentu, dalam Pilkada Sumbawa di penghujung tahun 2020 ini, harus dilakukan pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga produktivitas SDA dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Kemudian untuk mewujudkan transformasi Kelautan dan perikanan Sumbawa sebagai grand design pembangunan, maka harus bergerak cepat untuk meningkatnya kuantitas produksi perikanan secara optimal sehingga dapat mengukur produktivitas hasil perikanan,” ucapnya.

Menyorot Usaha Tangkap dan Budidaya

Rusdianto menyebut selain fokus pada pembangunan nelayan tangkap yang maju di perairan Sumbawa juga bisa didorong aktivitas budidaya.

“Sistem budidaya ikan di perairan umum ini yang memungkinkan untuk dilakukan adalah sistem budidaya Keramba Jaring Apung (KJA) dengan komoditas budidaya berupa ikan mas (Cyprinus carpio L.), nila gift (Oreochromis niloticus) dan nila merah (Tilapia sp),” terangnya.

Begitu pun, lanjutnya, kalau dilihat dari sisi sarana penangkapan Ikan yang masih kurang, baik proses pembenihan di perairan umum maupun sarana kegiatan penangkapan ikan di laut.

“Sarana produksi penangkapan seperti armada penangkapan dan alat tangkap yang digunakan nelayan di Kabupaten Sumbawa, sangat minim dan membutuhkan investasi besar untuk mengangkat potensi yang ada sekarang ini,” imbuh dia.

Gambaran umum sarana penangkapan ikan dilaut tahun 2019 dari Januari – Desember mendatang di Kabupaten Sumbawa, yakni: alat tangkap Jukung: 752 unit, Perahu Motor Tempel: 2.597 unit, Kapal Motor: 1.628 unit, Alat Penangkapan: 8.701 unit.

Dari jumlah tersebut, sangat sedikit sekali. Hasil produksi kelautan dan perikanan Sumbawa tergantung pada mobilisasi investasi alat tangkap dan sarana lainnya. Tentu, sarana penangkapan ikan ini sangat penting dan utama sekali harus dihadirkan secara besar-besaran di Kabupaten Sumbawa.

“Apalagi, minimnya penggunaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibangun. Padahal aktivitas penggunaan TPI menentukan arah ekonomi masyarakat pesisir,” sebutnya.

Di Kabupaten Sumbawa, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang telah dibangun sampai tahun 2017 berjumlah 12 (dua belas) unit, yaitu: 1) TPI Labuhan Mapin; 2) TPI Labuhan Terata; 3) TPI Lunyuk; 4) TPI Tanjung Pengamas; 5) TPI Teluk Santong; 6) TPI Labuhan Jambu; 7) TPI Labuhan Sangoro; 8 ) TPI Prajak; dan 9) TPI Pidang; 10) TPI Pulau Bungin; 11) TPI Pulau Kaung; dan 12) TPI Labuhan Bua.

“Kondisi seluruh TPI tersebut sampai saat ini kurang baik dan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pendaratan ikan. Mengapa? karena belum ada mobilisasi alat dan sarana penangkapan ikan sehingga TPI terdampak pada sepinya pendaratan ikan dan transaksi jual beli ikan,” tambahnya.

Pada tahun 2016 dilakukan rehabilitasi dan pembangunan fasiitas pokok dan fungsional pada TPI Labuhan Bua dan TPI Tanjung Pengamas. Namun, hingga saat ini, pada waktu berkunjung ke TPI Labuhan Bua, fasilitas fungsional berupa kantor UPT-nya tidak dikelola secara baik dan kosong, bahkan, sebentar lagi akan rusak.

“Persoalannya, pemerintah hanya mampu membangun. Namun, tidak ada kepastian penggunaan dan pengelokaan UPT-UPT itu secara baik dan benar. Lagi pula, TPI Labuhan Bua contohnya, atas goncangan Gempa 2018 lalu membuat kerusakan dimana-mana. Tentu, semua ini membutuhkan perhatian pemerintah,” tegas dia.

Begitu pun, masalah seputar Pangkalan Pendaratan Ikan yang merupakan pusat kegiatan pendaratan/bongkar muat serta perdagangan ikan hasil tangkapan nelayan. Hal ini belum maksimal dikelola secara baik dan benar oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, cenderung membiarkan tidak ada aktivitas.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebagai pusat aktivitas perikanan tangkap. PPI juga tempat strategis sebagai pembangkit perekonomian wilayah pesisir, sehingga perlu dilengkapi dengan fasilitas untuk mengotimalkan pemanfaatan.

Pangkalan Pendaratan Ikan di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2017 berjumlah 2 buah yaitu PPI Labuhan Mapin dan PPI Tanjung Pengamas. Keduanya, PPI ini tidak ada aktivitas bongkar muat yang menandakan perputaran ekonomi masyarakat.


Potensi Wisata Bahari Sumbawa

Sedangkan PPI Teluk Santong telah mengalami peningkatan kelas menjadi PPP yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB. Kondisi PPP Teluk Santong saat ini dalam keadaan kurang baik dalam penggunaanya. Aktivitas juga sangat sepi setiap hari.

Masih kata Rusdianto, l Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa ditugaskan untuk mengelola potensi penangkapan ikan, budidaya air tawar, budidaya laut, kelola sentra TPI, PPI, PPP dan bahkan potensi ekowisata desa pesisir.

“Tentu, sistem pengelolaan BUMD harus terintegrasi dan pengutamaan pada pelayanan infrastruktur nelayan: mendatangkan investasi alat tangkap dan penjualan hasil kelautan dan perikanan. Hal ini sangat meyakinkan di masa depan, bahwa kelautan dan perikanan Kabupaten Sumbawa akan bangkit dan menjadi sektor unggulan paling dahsyat sehingga dapat mendorong pembangunan yang signifikan Kabupaten Sumbawa. Salam Gemilang dan pembangunan berkeadaban untuk peradaban Sumbawa lebih baik,” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/mau-dibawa-ke-mana-sektor-kelautan-dan-perikanan-di-sumbawa-ini-ulasannya/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published