Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Lindungi ABK Perikanan, Kemenko Marves akan Percepat Ratifikasi Konvensi ILO 188

Plt. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Nixson Silalahi menyampaikan pandangannya dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Pengesahan Konvensi International Labour Organization No. 188.

Bogor (Samudranesia) – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi mengadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Persiapan Pengesahan Konvensi International Labour Organization No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (Work in Fishing) yang disahkan pada 14 Juni 2007 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7).

Plt. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim, Nixson Silalahi menyampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk melindungi awak kapal perikanan dengan mempercepat ratifikasi konvensi ILO No. 188 tahun 2007 ini.

“Ini menjadi catatan buat kita bersama, memang kita belum meratifikasi, tapi kita punya hak untuk implementasi muatan konvensi tersebut, kalau ada perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan buruk kepada ABK, negara punya hak untuk penegakan hukum,” ucap Plt. Asdep, Nixson Silalahi..

“Konvensi ILO ini di samping mengatur tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan, nahkoda, dan awak kapal, terdapat hak negara anggota untuk perlindungan ABK Kapal perikanan dan penegakan hukum hukum atas pelanggaran hak-hak ABK, sehingga konvensi ini perlu segera diratifikasi,” tambahnya.

Tujuan dari konvensi ini adalah memastikan bahwa awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak di kapal penangkap ikan dalam hal persyaratan minimal untuk bekerja di kapal; persyaratan layanan; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja; perawatan kesehatan dan jaminan sosial.

Pada tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan saat itu, M. Hanif Dhakiri menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja termasuk di sektor perikanan laut. Dalam meningkatkan perlindungan tersebut, pemerintah mempertimbangkan untuk meratifikasi Konvensi ILO No.188/2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.

Kondisi saat ini, permasalahan  ketenagakerjaan di sektor perikanan, khususnya di Indonesia tidak lepas dari maraknya praktik kerja informal, seperti hubungan kerja antara pemilik dengan anak buah kapal (ABK) tidak didasarkan pada kontrak kerja yang jelas. Oleh karena itu, sektor ini tidak memiliki sistem informasi pasar kerja, pelatihan, penempatan, pelindungan, dan pengupahan yang memadai.

“Jadi, ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa pentingnya konvensi ILO ini karena kalau kita meratifikasi ini, kita memiliki hak dan kewajiban di mana syarat-syarat itu merupakan peran negara. Memang kita belum ratifikasi tapi kita sekarang sedang mengarah ke sana, kita lihat kewajiban dan agregat yang kita peroleh, alangkah baiknya jika kita melakukan ratifikasi,” jelas Nixson.

Sampai saat ini, terdapat 18 negara yang sudah meratifikasi Konvensi ILO No. 188 tahun 2007, yaitu Angola, Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Estonia, Prancis, Lithuania, Maroko, Namibia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Thailand dan Britania Raya. Sedangkan terdapat beberapa negara yang masih berstatus not in force, seperti Belanda, Polandia dan Portugal yang akan dimulai pada tahun 2020, serta  Denmark yang akan dimulai tahun 2021.

Nixson mengatakan bahwa Indonesia sendiri pada tanggal 7 Mei 2019, telah menyepakati bahwa untuk saat itu belum siap untuk melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO  No. 188.

“Namun, akan dilakukan persiapan ratifikasi dengan optimalisasi pelaksanaan peraturan-peraturan nasional yang mengadopsi ketentuan dalam konvensi tersebut. Apalagi menurut catatan Kementerian Luar Negeri, selama tahun 2019 terdapat 1.096 kasus kekerasan dan perbudakan yang dialami ABK warga negara Indonesia (WNI),” pungkasnya. (Tyo)

 

 

Article Link: http://samudranesia.id/lindungi-abk-perikanan-kemenko-marves-akan-percepat-ratifikasi-konvensi-ilo-188/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published