Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Konsep Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Lewat Pembangunan 5 Pilar Utama

 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla menegaskan jati diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari. Jokowi pun menegaskan konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga agenda pembangunan akan difokuskan pada 5 pilar utama.

Hal itu sampaikan dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) pada 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Komitmen ini sekaligus memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Presiden Jokowi memiliki komitmen kuat menjadikan laut NKRI berdaulat penuh, hanya untuk nelayan dan perikanan Indonesia. Artinya tanpa komitmen ini, kedaulatan laut Indonesia hanyalah mimpi.

Oleh karena itu dalam tiga tahun kepemimpinannya, tercatat potensi ekonomi dari sektor maritim mencapai USD1,33 triliun. Presiden Jokowi membangun program tol laut, pembangunan pelabuhan laut serta peningkatan sektor perikanan.

Selain itu Pemerintah juga menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.

“Melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua,” kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga menyerukan untuk meningkatkan kerja sama maritim menjadi lebih erat secara damai dan bukan sebagai ajang perebutan sumber daya alam maupun supremasi maritim.

Untuk itu Pemerintah membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Hingga pada akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil sehingga reputasi Indonesia di dunia internasional makin meningkat, bahkan dijadikan rujukan penting bagi negara-negara lain dalam pemberantasan IUU Fishing.

Bahkan kepiawaian diplomasi Indonesia juga menonjol dalam keanggotaan aktif pada berbagai forum, seperti G7, G20, APEC, MDG’s, dan forum multilateral lainnya.

Pengakuan itu juga diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah dan ketua dari forum-forum multilateral. Tantangan geostrategi dan geografi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, harus diwujudkan dan ditegakkan dalam konteks hukum internasional, melalui batas-batas negara yang jelas.

Seperti ditegaskan Menteri Luar Negeri RI, Retno L. Marsudi pada 2014 lalu bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah maritimnya harus ditegakkan tanpa dapat ditawar (non-negotiable). Kedaulatan maritim menuntut kapasitas dan kapabilitas Indonesia dalam mengamankan wilayah perairan/laut dari ancaman dan gangguan eksternal.

Kehadiran kekuatan militer dan kemampuan reaksi cepat dari para pemangku kepentingan keamanan maritim, menjadi syarat utama dari keberlangsungan kedaulatan negara, namun demikian kedaulatan yang bersifat teritorial, fisik dan militer, ternyata juga tidak cukup.

Walaupun perlindungan terhadap wilayah laut dan udara di atasnya sangat penting, namun juga dituntut rasa nyaman dan aman masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor kelautan, seperti nelayan, industri perkapalan maupun masyarakat maritim lainnya. Kesejahteraan ekonomi nelayan, konektivitas melalui tol laut, kemudahan kredit, pasokan BBM, merupakan sebagian dari “public goods” yang perlu disediakan pemerintah.

Rasa nyaman dan aman untuk tinggal dan melaut di wilayah perairan, akan mendorong nelayan Indonesia bekerja sama dengan aparat untuk mempertahankan wilayah laut dari gangguan kapal-kapal ilegal.

Kedaulatan maritim melalui pengerahan kapal-kapal TNI Angkatan Laut dan pesawat terbang TNI Angkatan Udara, juga tetap diperlukan untuk menimbulkan efek gentar terhadap kemungkinan menyusupnya kapal-kapal/pesawat terbang asing secara ilegal.

Diplomasi maritim ini juga menuntut kesiapan Kementerian Luar Negeri RI sebagai leading sector dalam mengoordinasikan pelaksanaannya. Kemlu perlu mengidentifikasi negara-negara yang paling berpotensi untuk diajak bekerja sama dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain itu perlu keterlibatan TNI Angkatan Laut secara aktif dalam mendukung diplomasi maritim sesuai dengan teori Trinitas yang dikemukakan oleh Ken Booth (Navies and Foreign Policy, 1979), bahwa pada dasarnya semua Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki tiga peran yaitu militer, polisional, diplomasi.

 

 

Article Link: https://radarkontra.com/konsep-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-lewat-pembangunan-5-pilar-utama/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published