Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

KNTI: Ruh Permen KP 12/2020 Ada di Ekspor Benih, Bukan Budidaya

Budidaya lobster.

Jakarta (Samudranesia) – Permen KP 12/2020 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan di wilayah Republik Indonesia menjadi babak baru dalam pengelolaan lobster di Indonesia.

Permen itu dianggap telah mengakomodir seluruh kepentingan baik untuk untuk ekspor benih maupun untuk budidaya. Namun dalam perjalanannya selama lebih kurang dua bulan ini, terkesan nuansa ekspor benih lobster lebih mendominasi ketimbang budidaya.

“Saya melihat ruhnya Permen ini ada di ekspor benih, sementara budidaya ini hanya dijadikan hanya sebagai pelengkap saja. Sekarang sudah ada beberapa yang sudah diekspor, padahal syarat eksportir adalah melakukan budidaya dan harus berkelanjutan,” ujar Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Amin Abdullah dalam webinar bertajuk “Kontroversi Kebijakan Lobster KKP, Apa Kata Masyarakat?”, Jumat (10/7).

Pasalnya, dalam dua bulan ini sudah ada beberapa perusahaan yang mendapat izin ekspor benih lobster melakukan aktivitas ekspor ke Vietnam. Padahal dalam ketentuannya, perusahaan-perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melakukan budidaya secara berkelanjutan,

Amin yang sudah bergelut dalam budidaya lobster sejak tahun 2001 di Lombok Timur, menyatakan dalam budidaya bisa memakan waktu hingga 8-12 bulan.

“Jadi kami mencurigai, budidaya ini hanya menjadi bungkusnya saja, tapi ruhnya dari Permen ini adalah ekspor benih,” ungkapnya.

Belum lagi Amin melihat dampak dari Permen ini membuat nelayan di Lombok Timur berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri dan menjual benih lobster kepada perusahaan pengekspor. Ia khawatir upaya budidaya akan terpinggirkan ketika implementasi kebijakan ini tidak sesuai dengan praktiknya.

“Di Lombok, kami sesama nelayan jadi sikut menyikut, karena berdasarkan Permen itu yang punya kuota adalah nelayan bukan pembudidaya, ini bisa terjadi konflik,” jelas Amin.

Ia pun tidak setuju jika nelayan harus didaftarkan, karena memang tugasnya nelayan adalah menangkap benih lobster. Yang perlu didaftarkan dan diawasi menurut dia adalah perusahaan, bukan nelayan.

“Jadi Permen KP 12/2020 ini sudah dikemas rapih hanya untuk ekspor benih, padahal masa depan kita ada di budidaya,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/knti-ruh-permen-kp-12-2020-ada-di-ekspor-benih-bukan-budidaya/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published