Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

KKP Cabut Aturan Batasan Ukuran Kapal Pengangkut Ikan

 

JAKARTA (20/9) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memutuskan untuk mencabut surat edaran Dirjen Perikanan Tangkap tentang aturan batasan ukuran kapal pengangkut ikan. Untuk itu, KKP menerbitkan surat Nomor B.416/DJPT/PI.410/IX/2020 yang menetapkan surat edaran nomor B.1234/DJPT/PI.410.D4/31/13/2015 tentang pembatasan ukuran GT kapal perikanan yang diteken saat kepemimpinan Susi Pudjiastuti, tidak berlaku.

Surat tertanggal 16 September 2020 tersebut ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap mewakili Menteri Kelautan Edhy Prabowo, Muhammad Zaini.

Dalam surat yang beredar di publik, KKP memutuskan pembatasan ukuran kapal dikembalikan kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.30/MEN/2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Men/2013 dan dirubah dengan Permen Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang perubahan kedua atas Usaha Tangkap Perikanan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Surat Edaran Nomor B.1234/DJPT/PI.410.D4/31/13/2015 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada SIUP/SIPI/SIKPI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," kutip Tirto dari petikan surat tersebut, Sabtu (19/9/2020).

Zaini menjawab alasan penerbitan surat tersebut. Ia menuturkan ada sejumlah alasan KKP mencabut surat tersebut. Pertama, KKP mencabut aturan yang dikeluarkan era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu karena aturan dirjen melangkahi aturan menteri yang masih berlaku.

"Jadi surat edaran Dirjen itu tidak punya kekuatan hukum karena bertentangan dengan permen (peraturan menteri). Permen itu lebih tinggi kedudukannya daripada SE Dirjen," kata Zaini kepada reporter Tirto, Sabtu.

Kedua, KKP melihat ada gangguan kondusifitas dalam pengangkutan di sektor kelautan. Ia mencontohkan, kapal bermuatan 150GT dengan tujuan Papua-Jakarta paling banyak hanya 60 persen dari total muatan. Hal itu membuat Indonesia kalah saing dengan negara lain karena biaya angkut dalam negeri lebih mahal daripada negara asing seperti Tiongkok.

Kemudian, KKP ingin memberi ruang kepada kapal penangkap untuk bisa melaut di laut lepas lebih lama. Selain itu, kapal penangkap berukuran di atas 150 GT hanya diberikan wilayah penangkapan ZEEI dan laut lepas, agar bisa bersaing dengan kapal berbendera asing yang menangkap ikan di laut lepas (bukan wilayah kewenangan RI).

"Kalau misalkan kapal-kapal kecil bagaimana dia bisa masuk ke ZEEI yang ombaknya kadang-kadang sampai mencapai 5 sampai 6 meter dan tidak mungkin bisa bersaing dengan kapal kapal asing yang sama sama beroperasi di laut lepas," kata Zaini.

Akibat batasan tersebut, lanjut Zaini, banyak kapal kapal berukuran di atas 150 GT buatan dalam negeripun menjadi mangkrak, sehingga mengakibatkan usaha penangkapan ikan tidak kondusif dan tidak efisien.

Di sisi lain, ukuran alat tangkap tidak berbanding lurus , dengan ukuran kapal. Ia menerangkan, regulasi saat ini sudah mengatur jumlah maksimal alat penangkap ikan dalam sebuah kapal, mulai dari ukuran 30GT dengan batasan ukuran maksimal yang sama, sehingga berapapun ukuran kapalnya, alat tangkap yang diperbolehkan tetap sesuai dengan ukuran maksimal yang diperbolehkan.

Sementara itu pengaturan wilayah penangkapan ikan, bagi kapal yang berukuran besar hanya diperbolehkan di ZEEI dan laut lepas, sehingga selain untuk kepentingan keselamatan, juga agar kapal tersebut bisa menangkap ikan lebih lama dan lebih besar kapasitas simpannya serta memungkinkan penggunaan teknologi penyimpanan ikan yang lebih baik.

"Jadi kapal badan besar dimaksudkan supaya dia ada palkanya cukup untuk menampung ikan sehingga melautnya lebih lama dan bisa ke laut yang lebih jauh bisa sampai ke laut lepas dan sebagainya itu berkaitan dengan ukuran kapal. sedangkan ada tangkapnya itu tetap saja mau 30 GT mau 500 GT ya maksimal ya segitu enggak boleh lebih," kata Zaini.

 

Article Link: https://kkp.go.id/djpt/artikel/23347-kkp-cabut-aturan-batasan-ukuran-kapal-pengangkut-ikan


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published