Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

KKP Bahas Status Kawasan Konservasi Natuna, Kepri

Foto Dok. Megainsurance

Tanjung Pinang – Akselerasi penetapan status kawasan konservasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) terlibat Focus Group Disscussion status kawasan konservasi Natuna pada Selasa (06/10) melalui aplikasi ZOOM. Kegiatan yang melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Setditjen PRL), Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL), Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Natuna dan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi.

Dalam pengelolaanya, Kawasan Konservasi Natuna akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini DKP Provinsi Kepualuan Riau telah membentuk cabang dinas di Natuna untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi. Langkah awal dalam mencapai mufakat dengan masyarakat akan dilaksanakan melalui konsultasi publik terkait luas dan zonasi Kawasan Konservasi Natuna. Adapun Kawasan Konservasi Natuna memiliki potensi sumberdaya seperti Terumbu Karang, Napoleon, Penyu, Ikan Karang dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang dapat dijadikan pertimbangan dalam rencana pengelolaannya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa DKP Provinsi Kepulauan Riau akan mengusulkan penetapan Kawasan Konservasi Natuna mengacu kepada dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) yang telah disusun oleh Dit.KKHL . Adapun terkait penyerahan dokumen RPZ dan SHP kawasan Konservasi Dit.KKHL akan disampaikan melalui surat yang dikirim ke DKP Provinsi Kepulauan Riau. Terkait pelaksanaan pengelolaan, akan dilaksanakan inventarisasi kegiatan yang mengakomodir kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Natuna.

 

 

Article Link: https://kkp.go.id/djprl/artikel/23815-kkp-bahas-status-kawasan-konservasi-natuna-kepri


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published