Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Kasus Perbudakan dan TPPO ABK WNI, Polri Perlu Selidiki Syahbandar

Jakarta (Samudranesia) – Tragedi pelarungan ABK Indonesia yang bekerja di atas kapal ikan berbendera China beberapa waktu lalu menjadi momen yang tepat untuk menelusuri permasalahan yang akut di dunia kepelautan kita.

Menurut Direktur National Maritime Instiute (Namarin) Siswanto Rusdi, permasalahan yang ada dalam penempatan (placement) pelaut Indonesia di atas kapal harus diungkap satu per satu. Salah satunya adalah isu Perjanjian Kerja Laut atau PKL.

Penandatanganan PKL dilakukan di hadapan Syahbandar. Siswanto mengimbau kepada apara penegak hukum yang saat ini tengah menyelidiki kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan perbudakan, tidak ada salahnya untuk menelusuri dari Syahbandar.

“Ada baiknya penyelidikan Polri harus diperluas lagi sehingga menjangkau oknum-oknum aparat yang terlibat dalam PKL aspal/bodong,” tutur Siswanto kepada Samudranesia, Kamis (28/5).

“Mereka yang dijadikan budak di atas kapal China dipastikan bermasalah PKL-nya sejak dari awal. Di Indonesia, kesepakatan penempatan pelaut, di dalam maupun di luar negeri, dituangkan ke dalam PKL yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),” terangnya.

Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama Bagian Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, Bab Ketujuh A, Buku Ketiga. Aturan KUHPer ini mengatur tentang Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan. Perjanjian ini ditandatangani di hadapan Syahbandar di mana calon pelaut akan naik kapal alias sign on.

Siswanto mengungkapkan, ada sekitar 1 juta pelaut yang bekerja di atas kapal dalam negeri saat ini. Tetapi, sekitar 30 persen di antaranya tidak diberikan salinan PKL. Adapun PKL yang ditandatangani oleh mereka yang bekerja di atas kapal-kapal ikan asing (China, Thailand, dan lain-lain) nyaris tidak terdata.

“Kalaupun ada, besar kemungkinannya asli tapi palsu atau aspal. PKL adalah garis pembeda antara perbudakan dan employment yang beradab. Saat ini ada desakan agar pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO No. 188 agar perlakuan semena-mena yang diterima oleh ABK Indonesia di atas kapal ikan asing bisa diakhiri. Usul ini layak diapresiasi,” tegasnya.

Di samping konvensi tersebut, Indonesia sudah terlebih dahulu meratifikasi Maritime Labor Convention 2006 dengan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006. Sambung Siswanto, sambil menunggu pemerintah mempersiapkan ratifikasi Konvensi ILO No. 188, MLC bisa dijalankan dengan lebih saksama untuk menekan trafficking anak negeri ini sebagai ABK ke luar negeri.

“Inti MLC adalah PKL. Tidak ada atau tidak boleh menempatkan pelaut tanpa perjanjian kerja laut, sesederhana itu,” tegasnya lagi.

Dari berita-berita yang beredar seputar kasus perbudakan ABK Indonesia di kapal ikan asing belakangan ini terungkap fakta bahwa manning agency yang merekrut mereka telah mengakali PKL atau merekrut pelaut tanpa PKL sama sekali.

Atas ulahnya, Polri sudah menangkapi perusahaan-perusahaan itu. Siswanto menyebut langkah tersebut patut diacungi jempol.

Siswanto menyampaikan kenyataan bahwa masih banyak PKL yang disodorkan kepada calon pelaut kapal ikan yang bermasalah tapi lolos dari pengamatan instansi tersebut (Syahbandar), patut pula diselidiki oleh Polri.

“Begitu juga pembuatan paspor dan buku pelaut. Ada banyak syarat untuk mendapatkannya tapi sepertinya begitu gampang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu,” pungkasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/kasus-perbudakan-dan-tppo-abk-wni-polri-perlu-selidiki-syahbandar/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published