Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Kabakamla Bangun Kolaborasi Lewat Rakor Pengamanan Laut

Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia mendengarkan dengan seksama arahan Presiden Joko Widodo terkait Kebijakan Kelautan Indonesia.

Jakarta (Samudranesia) – Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang kelak menjadi Indonesian Coast Guard merupakan leading sector keamanan laut di Indonesia pada masa damai. Terlebih dalam masa pandemi Covid-19 ini, pengamanan laut menjadi hal penting guna memutus mata rantai penyebaran virus.

Tidak dapat dipungkiri,  masa pandemi Covid-19 ini merupakan masa-masa perjuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Begitu pula dalam perjuangan instansi penegak hukum dalam mengamankan perairan yang dilakukan oleh Bakamla RI.

Terkait hal tersebut, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.T., M.M. menginisiasi Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang dilakukan secara virtual, berpusat di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2020).

“Adapun maksud dari Rakor ini adalah menyampaikan isu terkini di laut untuk mendorong kembali tingkat kewaspadaan maritim, dengan output yang diharapkan adalah adanya konsep pengamanan maritim yang dapat dilakukan bersama,” ucap Aan Kurnia dalam paparan pembukanya.

Lebih lanjut, Rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak stakeholder di laut dalam rangka mengamankan perairan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bakamla memaparkan kondisi terkini yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, terlebih lagi dalam pelaksanaannya membutuhkan sinergi semua stakeholder kemaritiman.


Pengamanan laut terpadu

Maraknya aksi penyelundupan narkoba, angka kecelakaan laut masih cukup tinggi, IUU fishing, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, dan pelanggaran wilayah oleh kapal pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, merupakan beberapa penekanan terhadap kondisi aktual saat ini.

“Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia. Mulai dari masalah ekonomi, hingga kedaulatan negara. Terlebih lagi, tindakan-tindakan ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19,” paparnya.

“Dengan demikian, merupakan suatu keniscayaan untuk terciptanya sinergi semua instansi yang memiliki kewenangan di laut. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa gelar operasi dan latihan bersama, pertukaran informasi, menyusun SOP bersama dan saling membangun kapasitas untuk bersinergo serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia,” jelasnya.

Beberapa upaya sebagai  implementasi strategi juga ditawarkan oleh Laksdya TNI Aan Kurnia, agar dapat didiskusikan dengan seluruh peserta Rakor.

Kegiatan ini berhasil menghadirkan pemangku kepentingan di bidangnya seperti perwakilan dari TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Mengakhiri Rakor, Kepala Bakamla RI mengajak semua peserta untuk mendorong semangat kolaborasi agar dapat membuka simpul ego sektoral dan memiliki komitmen bersama yang kuat karena sinergi merupakan proses yang membutuhkan waktu.

“Kita harus melakukan langkah kolaborasi apapun bentuknya sebagai langkah kecil untuk mencapai tujuan yang besar bagi keamanan maritim Indonesia,” pungkasnya. (Tyo)


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published