Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Jangan Ada Lagi Mafia Baby Lobster yang Menari di Atas Penderitaan Nelayan

Srticle Link : 
Foto Ilustrasi: Net

Lampung (Samudranesia) -Polemik wacana ekspor baby lobter terus bergulir. Pro dan kontra terus terjadi di antara para kalangan.

Meski pelarangan ekspor baby lobster dilakukan, namun masih ditemukan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Masih ada kebocoran baby lobster asal Indonesia di ekspor ke luar negeri. Vietnam yang merupakan negara pengekspor udang terbesar nomor dua dunia pun menjadi target para penjual ilegal baby lobster.

Pelarangan pelarangan ekspor itu tertuang dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI PermenKP No. 56/2016 tentang Pelarangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster (Baby Lobster), Kepiting dan Rajungan di Wilayah NKRI. Peraturan yang terbit dan berlaku di era Menteri Susi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah untuk memenjarakan siapapun yang “ketahuan” melakukan penangkapan dan penjualan Baby Lobster.

“Sepertinya Jaringan bisnis gelap tersistem dengan rapih, ibarat pemilu terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Ekspor Baby lobster dilarang, tapi nelayan masih banyak yang ditangkap. Artinya dari fakta-fakta tersebut masih ada pelaku usaha yang berbisnis dengan cara ilegal, menggunakan jaringan yang tersistem sehingga hanya masyarakat dan nelayan saja yang ditangkap, pembelinya tidak,” kata Ketua DPD Komunitas Maritim Indonesia (Kommari) Provinsi Lampung, Mursaidin Albantani dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Jumat (20/12).

Akibat peraturan pelarangan ekspor baby lobster era Susi Pudjiastuti sebagai MenKP, Mursaidini berpndangan masyarakat hanya dijadikan korban, sementara otak dan pelaku kelas atas bisnis legal tersebut tetap aman.

“Dilarang tapi nelayan ditangkap, dilarang tapi Vietnam mendapatkan baby lobster dari Indonesia,” selorohnya.

Jadi agar nelayan dan masyarakat tidak dirugikan, agar negara mendapatkan nilai lebih, agar lingkungan dapat dijaga dan berkelanjutan, agar kemanfaatan dapat dirasakan, dia berpandangan sepertinya larangan ekspor baby lobster tersebut harus dicabut.

“Dengan kata lain, ekspor baby lobster harus diperbolehkan, pemerintah harus mereview peraturan MenKP Nomor 56/2016 tersebut, sehingga tidak ada lagi mafia baby lobster yang menari di atas luka para nelayan yang terpenjara akibat menangkap baby lobster,” tegasnya.

Saat ini, KKP RI dan stakeholder sedang me-review pelarangan tersebut. Banyak opsi dan pendapat yang akhirnya menyebabkan pro dan kontra. Ada yang tegas melawan sampai mengatakan bahwa pelarangan tersebut harus dilanjutkan. Bahkan Mantan MenKP RI Susi Pudjiastuti melalui akun twitter nya @susipudjiastuti mengkritik keras, muncul tagar #tenggelamkanedyprabowo yang menjadi trending di media sosial. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/jangan-ada-lagi-mafia-baby-lobster-yang-menari-di-atas-penderitaan-nelayan/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published