Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

‘Jalan Terjal’ Pemberantasan Kasus Perbudakan dan TPPO yang Menimpa ABK Indonesia

Ilustrasi

Jakarta (Samudranesia) – Dalam merespons perkembangan terkini terhadap sejumlah kasus dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia di atas kapal perikanan jarak jauh berbendera asing, Greenpaece Indonesia menggelar konferensi pers via Zoom dengan tema ‘Eksploitasi ABK Berlanjut, Tata Kelola Kusut’, Selasa (19/5).

Bertindak sebagai moderator, Jurukampanye Laut Greenpeace Southeast Asia, Arifsyah Nasution, yang mengungkapkan bangsa Indonesia kembali dikejutkan dengan adanya kasus dugaan eksploitasi yang dialami oleh Anak Buah Kapal (ABK) Ikan asal Indonesia berinisial ‘H’ yang dilaporkan dan diduga bekerja di atas kapal ikan berbendera China, Lu Qing Yuan Yu 623 (nama kapal dalam verifikasi), yang juga diduga kuat sebagai kapal ikan ilegal.

Setelah mengalami sakit serius dan meninggal dunia, jasad ABK ‘H’ dilarung dan sempat mengapung di perairan Somalia pada pertengahan Januari 2020. Hal Ini menambah daftar panjang persoalan kasus dugaan eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang memerlukan tindakan lebih berani, lebih nyata dan lebih cepat oleh pemerintah.

“Kasus-kasus eksploitasi terhadap ABK Indonesia tersebut semakin memperkuat bukti dan kondisi nyata berlangsungnya perbudakan modern di industri perikanan secara nasional dan global,” ucap Arif.

Banyaknya kasus dugaan eksploitasi terhadap ABK Indonesia yang masih mangkrak dan terkatung-katung bertahun-tahun penyelesaiannya juga sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah. Hal ini diperlukan agar penegakan hukum dan tata kelola perlindungan tidak lagi kusut dan dalam kemelut konflik kepentingan serta ego sektoral antar kementerian dan lembaga!

Hadir sebagai narasumber yakni Ketua DPD Sulawesi Utara, Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Anwar Abdul Dalewa. Ia menuturkan kejadian yang terus berulang ini berawal dari sistem perekrutan ABK yang penuh dengan kejanggalan.

“Oknumnya yang melakukan ini tidak pernah terbongkar, sementara pelaut hanyalah korban yang semua sertifikat dan dokumen sebagai syarat menjadi ABK diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan,” tegas Anwar.

Ia menyampaikan inti dari perjuangan ini ialah melindungi anak bangsa agar jangan sampai terus ditindas dan diinjak-injak seperti ini. Anwar menghendaki agar kasus ini berakhir dan para oknumnya mendapat hukuman yang setimpal.

“Kita melindungi ABK kita agar tidak ada lagi yang dilarung ke laut nisannya batu karang di tengah laut. Kepada ABK yang masih takut untuk berbicara silakan posting saja (videonya) biar kami nanti yang bicara,” tegasnya lagi.

Dengan itu, Anwar mengajak seluruh pihak baik pemerintah maupun civil society untuk bergandeng tangan memerangi praktik perbudakan itu. Ia meminta pemerintah berlaku tegas terhadap oknum di dalam negeri dan pihak kapal China mengingat hal ini sudah terjadi sekian kali.

Senada dengan Anwar, Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) Ilyas Pangestu, mengutarakan bahwa kondisi ini menjadi pelajaran berharga khususnya para ABK perikanan. Dengan adanya kejadian ini, sambung Ilyas, para ABK semakin berani berbicara di publik untuk menceritakan apa yang terjadi.

“Kita bersyukur, teman-teman sekarang sudah penya keberanian untuk menceritakan apa yang terjadi di atas kapal karena selama ini kami mengungkap kasus demi kasus perbudakan selalu menemui jalan buntu,” ucap Ilyas.

Ia menginginkan pemerintah memberlakukan moratorium saat ini hingga kasus ini benar-benar tuntas. Kejadian inu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang menimpa anak bangsa ini.

“Kita memoratorium pengiriman ABK sampai perusahaan China ini merubah sistemnya atau sampai benar-benar ada perbaikan sistem. Ini kejadian force majeur, ini luar biasa atas nama kemanusiaan,” tegas Ilyas.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno, menyatakan meskipun sudah ada UU No.21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) namun pemberantasannya di lapangan belum banyak terlihat.

“Belum ada jerat hukum bagi para mafia (penyalur ABK) ini. Para perusahaan di Indonesia yang masih nakal ini terus melakukan perekrutan ABK yang bukan dari background nelayan, tapi kebanyakan mereka orang gunung yang mendapat iming-iming kerja di atas kapal pesiar,” ungkap Hari.

Ia ingin penegakan hukum ini dilakukan segera bagi para mafia tersebut. Hari menegaskan bahwa proses hukum tidak bisa menunggu yang akhirnya menyebabkan kasusnya hilang.

“Jadi selama ini pelaku itu sering diuntungkan. Jadi penegakan hukum harus diterapkan secara adil,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link: http://samudranesia.id/jalan-terjal-pemberantasan-kasus-perbudakan-dan-tppo-yang-menimpa-abk-indonesia/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published