Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Jaga Daya Saing Produk, KKP Ajak Pelaku Usaha Terapkan SSOP

Foto Ilustrasi

Jakarta (Samudranesia) – Pelabelan pada produk perikanan selain berfungsi sebagai informasi produk sekaligus penanda dan jaminan bahwa suatu produk perikanan menjalankan standar dan sertifikasi sehingga aman untuk dikonsumsi. Karenanya, guna menjaga daya saing produk, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak pelaku usaha untuk konsisten menerapkan Standar Sanitasi Operasional Prosedur (SSOP), Good Manufacturing Practice (GMP) dan penerapan Hazard Analysis and Critical Control System (HACCP) pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI).

“Pelabelan merupakan proses akhir dari tahapan produksi sudah diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 31 tahun 2018 yang secara jelas menyebutkan setiap orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan label, tak terkecuali pengolah ikan dari skala kecil dan besar,” kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo di Jakarta.

Saat membuka webinar bertajuk ‘Penerapan Sistem Sertifikasi Produk Perikanan’, Selasa lalu (23/6), Nilanto menekankan pentingnya labeling pada produk olahan hasil perikanan sebagai salah satu bentuk transparansi pelaku usaha. Terlebih makanan laut bila mengalami salah label dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius dan bisa berakibat fatal.

“Selain berbagai risiko kesehatan yang terkait dengan kesalahan dalam pemberian label, pencampuran atau penggantian jenis ikan yang tidak sesuai sesuai dengan label merupakan bentuk penipuan ekonomi pangan (food fraud),” tegasnya.

Karenanya, dalam forum yang diikuti sekitar 2.000 peserta tersebut, Nilanto mengimbau setiap UPI untuk senantiasa menjalankan verifikasi dan validasi penerapan HACCP secara konsisten. Fungsi dari verifikasi dan validasi ini bisa dijalankan oleh seorang ahli yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan tindakan perbaikan sehingga terhindar dari terjadinya mislabelling.

“Bila kegiatan verifikasi tertentu tidak dapat dilakukan sendiri, verifikasi sebaiknya dilaksanakan atas nama perusahaan oleh tenaga ahli dari luar atau pihak ketiga yang kompeten,“ terang Nilanto Perbowo.

Terkait dengan tata cara verifikasi dan validasi HACCP, pada webinar ini dikupas tuntas oleh Asep Budy Mulyana, auditor HACCP dari Global Realiance International (GRI). Kejadian mislabelling mungkin bisa terjadi pada unit pengolahan ikan, Asep mengatakan bahwa hal tersebut dapat dicegah dengan menerapkan verifikasi dan validasi HACCP di perusahaan masing masing.

“Dengan penerapan HACCP pada unit pengolahan ikan, produk yang dihasilkan lebih aman, legal, lebih berkualitas dan memenuhi standar sehingga lebih berdaya saing dan diperhitungkan didunia internasional,” ujar Asep.

Sementara pakar olahan produk perikanan, Stefano Mariani menceritakan pengalamannya saat mengkaji mislabelling ikan cod yang disubsitusi dengan ikan pollock. Kekeliruan label tersebut merugikan masyarakat perikanan serta mendorong terjadinya perubahan peraturan sebagai solusi.

Akademisi di Liverpool Jhon Mores Univeristy (LJMU), Inggris ini memaparkan mislabelling tak hanya ditemukan pada ikan cod. Bahkan sering kali ikan kakap disubsitusi dengan jenis Sebates spp atau sejenis nila. Penyebabnya disinyalir karena kompleksitas taksonomi jenis ikan tertentu.

“Jelas hal ini akan berdampak negatif bagi perikanan lokal, karena mereka tidak mendapatkan manfaat dari rente ekonomi perikanan ini,” urainya.

Dalam forum tersebut, Mariani menyarankan sejumlah rekomendasi untuk meminimalisir mislabelling. Pertama, perlunya mengatasi masalah ambiguitas penamaan produk dagang hasil kelautan dan perikanan. Kedua, pengembangan teknik pengujian yang aplikatif sepanjang rantai pasok. Ketiga, kajian rantai pasok global dengan pendekatan sosial ekonomi dan budaya. Terakhir, penyuluhan dan pendidikan mengenai produk perikanan sebagai solusi untuk menghindari terjadinya mislabelling.

Selanjutnya Mariani menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan peserta tentang teknologi pengembangan DNA Barcoding, yakni pengurutan DNA untuk mendeteksi spesies ikan untuk mengatasi kesalahan klaim spesies pada produk perikanan. Saat ini, teknologi tersebut berkembang di negara Barat untuk pengembangan database DNA spesies ikan di wilayah Amerika Utara seiring dengan maraknya kasus mislabelling.

“Sehingga kedepannya, setiap negara diharapkan bisa mengembangkan teknologi DNA Barcoding spesies ikan lokal kemudian dapat membagikannya ke negara lain untuk mempermudah pendeteksian spesies ikan yang benar pada suatu produk perikanan,” ujar Mariani.

“Harapannya, kasus mislabelling dapat dikurangi, sehingga penjaminan mutu dan kelestarian sumber daya perikanan dapat terjaga,” tutup Mariani.

 

Article Link: http://samudranesia.id/jaga-daya-saing-produk-kkp-ajak-pelaku-usaha-terapkan-ssop/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published