Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Institusi yang Berwenang di Laut Diimbau untuk Hibahkan Sarana dan Prasarananya ke Bakamla

Personel Bakamla dalam latihan bersama SEACAT 2019.

 

Jakarta (Samudranesia) – Terkait penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai Indonesia Coast Guard yang memiliki fungsi penegakan hukum di laut yang penuh, keberadaan Satgas 115 sudah tak diperlukan lagi. Akan tetapi sejak Bakamla berdiri, institusi ini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni sebagai penegak hukum di laut.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Mayjen TNI Mar (Purn) Dr Yussuf Solichien. Menurutnya tak hanya Satgas 115, institusi-institusi lain yang memiliki kewenangan di laut namun mempunyai sarana dan prasarana yang berlebih juga harus diserahkan kepada Bakamla nantinya

“Yang ada di laut hanya TNI AL sebagai penegak kedaulatan dan hukum di laut sesuai fungsi universal dan fungsi azasinya dan Bakamla sebagai penegak hukum di laut.

Penegak hukum di laut lainnya dilikuidasi saja, kapal-kapal, sarana prasana dan dan anggarannya yang ada dan dimiliki oleh Polair, KPLP, PSDKP, Bea Cukai dan lain-lain diserahkan/dihibahkan secara permanen kepada Bakamla,” ucap Yussuf kepada Samudranesia, Rabu (29/1).

Pemerintah melalui Kemenko Maritim dan Investasi bersama Kemenko Polhukam memang tengah menyusun draf RUU Omnibus Law Keamanan Laut (Kamla) yang nantinya akan diserahkan ke DPR.

Substansi dari RUU tersebut ialah penguatan Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard. HNSI tentu sangat mendukung wacana Omnibus Law itu. Yussuf menyatakan bahwa hal itu bisa menjadi momentum untuk mengakhiri adanya tumpang tindih penegakan hukum di laut.   

“Dengan ada Omnibus Law, diharapkan bidang keamanan laut bisa ditertibkan dan diintegrasikan, sehingga dalam penegakan hukum di laut tidak terjadi lagi tumpang tindih dan ‘pabaliut’, tegasnya.

Mantan Komandan Denjaka itu kembali menegaskan bahwa penegakan hukum di laut hanya Angkatan Laut dan Coast Guard. Hal itupun juga telah diatur dalam peraturan hukum internasional.

“Ke depan, di seluruh perairan laut dalam yurisdiksi nasional Indonesia, hanya ada TNI AL dan Bakamla sebagai penegak hukum di laut,” tandasnya. (Tyo)

 

Article Link : http://samudranesia.id/institusi-yang-berwenang-di-laut-diimbau-untuk-hibahkan-sarana-dan-prasarananya-ke-bakamla/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published