Komunitas Maritim Indonesia
Komunitas Maritim Indonesia

Ini Pernyataan Publik KKP Soal Pemberitaan Majalah Tempo

MenKP Edhy Prabowo

Jakarta (Samudranesia) – Sehubungan dengan pemberitaan Majalah Tempo edisi 6-12 Juli 2020, bersama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui pihak Humas menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. KKP mencermati bahwa cover page dan isi pemberitaan majalah Tempo tersebut merujuk pada isu aktual terkait kebijakan pengeluaran benih bening lobster (BBL).
  2. Kebijakan pengeluaran BBL bukanlah merupakan kebijakan instan, tetapi telah melalui kajian dan konsultasi publik. Kebijakan pengeluaran BBL didasarkan pada hasil kajian dan konsultasi publik yang telah dilakukan secara intensif sejak bulan November 2019 yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2). KP2 merupakan kelompok eksternal yang dibentuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang beranggotakan pakar kelautan dan perikanan, pakar lingkungan, pakar hukum hingga perwakilan dunia usaha.
  3. Selain melakukan kajian dan konsultasi publik dengan berbagai pihak, KKP telah melakukan pula studi banding khusus untuk lobster ke Tasmania, Australia pada bulan Februari 2020 dan melakukan serangkaian diskusi dengan para pakar di Universitas Tasmania.
  4. Setelah melakukan rangkaian kajian, penelitian dan konsultasi publik, KKP menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020  yang salah satunya mengatur mengenai pengelolaan benih bening lobster, budidaya lobster, dan pengeluaran benih bening lobster. Permen ini telah memberikan peluang pemanfaatan BBL untuk dimanfaatkan dan pemenuhan budidaya lobster dalam negeri.  Pemanfaatan BBL hasil tangkapan dari alam tersebut pada Permen sebelumnya dilarang untuk ditangkap, dan bahkan BBL tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya.  Dapat dikatakan bahwa perubahan Permen dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan BBL, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara serta untuk pengembangan pembudidayaan lobster.
  5. Di samping dimaksudkan untuk keperluan pengaturan pembudidayaan lobster, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 mengatur pula terkait dengan kegiatan pengeluaran BBL dengan beberapa ketentuan yang mengikat bagi eksportir sehingga calon eksportir tidak begitu saja dapat dengan mudah melakukan pengeluaran BBL. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.
  6. Pemanfaatan kuota BBL yang dibolehkan untuk ditangkap merupakan upaya KKP mendorong perekonomian nelayan skala kecil yang bergantung hidupnya dari penangkapan BBL, sekaligus mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha budidaya lobster. KKP berupaya agar usaha budidaya lobster lebih produktif, melalui intensifikasi budidaya dan peningkatan kualitas ekspor lobster hasil budidaya.
  7.  Seperti diketahui, keberlanjutan budidaya lobster sangat dipengaruhi oleh ketersediaan suplai BBL dengan harga yang layak dari sisi usaha. Di sisi lain, nelayan penangkap BBL memerlukan pasar yang dapat menampung hasil tangkapannya dengan harga yang layak bagi penghidupan nelayan. Oleh karena itu, KKP menetapkan harga terendah dan tertinggi BBL untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan penangkap BBL maupun keberlanjutan usaha bagi pembudidaya lobster.  
  8. Usaha budidaya lobster memberikan peluang bagi usaha penyediaan pakan budidaya lobster berupa jenis-jenis kekerangan, pelet, ikan rucah, dll.  Dalam hal ini, dengan mengembangkan budidaya lobster akan memberikan multiplier effects bagi perekonomian masyarakat sekitar lokasi budidaya.
  9. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (Puerulus) di Wilayah WPPNRI, yang mengatur mengenai penetapan kuota BBL, pendaftaran eksportir dan waktu pengeluaran BBL, penetapan nelayan penangkap dan lokasi penangkapan BBL, pelaporan dan pendataan hasil tangkapan BBL, penerbitan surat keterangan asal benih (SKAB) dan penetapan harga patokan terendah BBL di tingkat nelayan.
  10. Hingga saat ini, KKP telah menetapkan 31 perusahaan calon eksportir yang mengajukan izin untuk melakukan pengeluaran BBL. Penetapan tersebut dilakukan setelah perusahaan tersebut direviu oleh tim yang dibentuk KKP, dimana tim tersebut melakukan pengawalan proses penilaian kelayakan sebuah badan usaha menjadi pembudidaya lobster dan calon eksportir BBL sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang dalam Juknis.
  11. Calon eksportir BBL baru bisa melakukan pengeluaran setelah memenuhi 2 hal, yaitu harus sudah berhasil melakukan budidaya lobster secara berkelanjutan (memenuhi prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB) dan calon eksportir BBL tersebut harus sudah melakukan pelepasliaran ke alam sebanyak 2 persen dari hasil budidaya, dibuktikan dengan berita acara pelepasliaran yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota lokasi pelepasliaran. Jika dua hal ini sudah terpenuhi, barulah calon eksportir BBL dapat melakukan ekspor BBL melalui bandara yang telah ditetapkan. Berdasarkan prosedur tersebut, jelas bahwa eksportir BBL harus sekaligus menjadi pembudidaya lobster.
  12. KKP menjunjung tinggi kebebasan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, namun kami sangat menghargai kiranya kebebasan dimaksud dilakukan secara santun dan mengusung semangat kebersamaan dan kegotongroyongan di tengah perjuangan bangsa Indonesia melawan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

 

Article Link: http://samudranesia.id/ini-pernyataan-publik-kkp-soal-pemberitaan-majalah-tempo/


Older Post Newer Post


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published